Javascript must be enabled to continue!
Dinamika Politik Hukum dalam Kebijakan Imigrasi dan Perlindungan Warga Negara Asing
View through CrossRef
Dalam era globalisasi yang semakin pesat, isu imigrasi menjadi perhatian penting di banyak negara, termasuk Indonesia. Perpindahan penduduk antarnegara kini bersifat global, melibatkan berbagai kepentingan ekonomi, sosial, dan politik. Imigrasi, yang mengacu pada proses pemindahan individu atau kelompok untuk menetap sementara atau permanen, dipengaruhi oleh faktor individu dan kebijakan negara asal maupun tujuan. Indonesia, sebagai negara strategis di Asia Tenggara, menghadapi tantangan dalam mengelola arus migrasi karena letak geografisnya yang menghubungkan dua benua dan dua samudra. Daya tarik sumber daya alam, budaya, dan ekonomi Indonesia menjadikannya tujuan migrasi internasional, meski terdapat permasalahan kompleks, terutama dalam aspek politik hukum. Pengelolaan imigrasi di Indonesia melibatkan pembuatan kebijakan yang berlandaskan pada prinsip keadilan, kedaulatan negara, serta perlindungan hak asasi manusia. Namun, dilema muncul antara kepentingan nasional dan standar internasional, seperti perlindungan pengungsi. Selain itu, migrasi ilegal dan perdagangan manusia menjadi tantangan serius. Dalam menghadapi masalah ini, kebijakan imigrasi Indonesia perlu responsif dan adaptif terhadap dinamika global, dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan hukum yang mempengaruhi integrasi tenaga kerja asing serta pengawasan hukum yang efektif.
Yayasan Dharma Indonesia Tercinta (Dinasti)
Title: Dinamika Politik Hukum dalam Kebijakan Imigrasi dan Perlindungan Warga Negara Asing
Description:
Dalam era globalisasi yang semakin pesat, isu imigrasi menjadi perhatian penting di banyak negara, termasuk Indonesia.
Perpindahan penduduk antarnegara kini bersifat global, melibatkan berbagai kepentingan ekonomi, sosial, dan politik.
Imigrasi, yang mengacu pada proses pemindahan individu atau kelompok untuk menetap sementara atau permanen, dipengaruhi oleh faktor individu dan kebijakan negara asal maupun tujuan.
Indonesia, sebagai negara strategis di Asia Tenggara, menghadapi tantangan dalam mengelola arus migrasi karena letak geografisnya yang menghubungkan dua benua dan dua samudra.
Daya tarik sumber daya alam, budaya, dan ekonomi Indonesia menjadikannya tujuan migrasi internasional, meski terdapat permasalahan kompleks, terutama dalam aspek politik hukum.
Pengelolaan imigrasi di Indonesia melibatkan pembuatan kebijakan yang berlandaskan pada prinsip keadilan, kedaulatan negara, serta perlindungan hak asasi manusia.
Namun, dilema muncul antara kepentingan nasional dan standar internasional, seperti perlindungan pengungsi.
Selain itu, migrasi ilegal dan perdagangan manusia menjadi tantangan serius.
Dalam menghadapi masalah ini, kebijakan imigrasi Indonesia perlu responsif dan adaptif terhadap dinamika global, dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan hukum yang mempengaruhi integrasi tenaga kerja asing serta pengawasan hukum yang efektif.
Related Results
tugas resume hukum tata negara
tugas resume hukum tata negara
Hukum tata Negara dapar diartikan dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Secara arti sempit hukum tata negara dapat diartikan hukum yang mengatur organisasi negra sedangkan dala...
ANISHA-HTN
ANISHA-HTN
NAMA:ANISHANIM :10200120233KELAS :HTN-FMATA KULIAH:HUKUM TATA NEGARAHUKUM TATA NEGARAA.Pengertian Hukum tata Negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kek...
tugas hukum tata negara
tugas hukum tata negara
Tujuan Hukum Tata Negara yang di simpulkan beberapa definisi di atas,bahwa hukum HTN mengkaji beberapa aspek krusial,yakni Negara/ organ Negara,hubungan antara organ/lembaga Negara...
Sumber politik pendidikan pancasila
Sumber politik pendidikan pancasila
Sistem politik Indonesia dewasa ini sedang mengalami proses demokratisasi yang membawa berbagai konsekuensi tidak hanya terhadap dinamika kehidupan politik nasional, melainkan juga...
ANALISA YURIDIS PERALIHAN TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI BANDAR UDARA INTERNASIONAL HALIM PERDANA KUSUMA KE DALAM WILAYAH KERJA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS JAKARTA SELATAN (Juridical Analysis Of The Swicthover Of Immigration Checkpoint At Halim Perdana Ku
ANALISA YURIDIS PERALIHAN TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI BANDAR UDARA INTERNASIONAL HALIM PERDANA KUSUMA KE DALAM WILAYAH KERJA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS JAKARTA SELATAN (Juridical Analysis Of The Swicthover Of Immigration Checkpoint At Halim Perdana Ku
Struktur organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.07.04 Tahun 200...
resume hukum tatanegara
resume hukum tatanegara
PARTAI POLITIK DAN PEMILIHAN UMUM (PEMILU)1. Partai PolitikA. Sejarah Partai Politik di Indonesia.Partai politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat. Pada mulanya perke...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) DI AFGHANISTAN BERDASARKAN KONVENSI WINA 1961 DAN KONVENSI WINA 1963 (STUDI KASUS AMBIL ALIH AFGHANISTAN OLEH KELOMPOK TALIBAN)
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) DI AFGHANISTAN BERDASARKAN KONVENSI WINA 1961 DAN KONVENSI WINA 1963 (STUDI KASUS AMBIL ALIH AFGHANISTAN OLEH KELOMPOK TALIBAN)
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Agar dapat mengetahui dan mengkaji pengaturan mengenai hubungan diplomatik dan konsuler yang memuat tentang perlindungan hukum bagi Warga Negara ...
Tipe Negara Yunani Purba
Tipe Negara Yunani Purba
Tipe Negara Yunani Purba=>Tipe negara ialah suatu penggolongan negara yang tidak mempunyai batas-batas yang tegas. Ini berbeda dengan klasifikasi negara atas bentuk-bentuk t...

