Javascript must be enabled to continue!
Implementasi dan Mekanisme Kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Terhadap Perserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan
View through CrossRef
Pembangunan kesehatan menjadi prioritas dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat dan sejahtera. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dihadirkan sebagai bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Namun, dalam praktiknya, banyak ditemukan permasalahan, seperti malaadministrasi, diskriminasi pelayanan, dan pengabaian hak peserta BPJS. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum kebijakan BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan dan perlindungan hukum terhadap peserta jika terjadi malaadministrasi. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini memanfaatkan data sekunder berupa regulasi terkait dan hasil studi terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara prinsip ideal BPJS Kesehatan dengan pelaksanaannya, terutama dalam hal pelayanan yang tidak merata dan perlindungan hukum bagi peserta. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan pengawasan terhadap implementasi kebijakan BPJS Kesehatan sangat diperlukan untuk memastikan perlindungan hukum bagi seluruh peserta.
Title: Implementasi dan Mekanisme Kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Terhadap Perserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan
Description:
Pembangunan kesehatan menjadi prioritas dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat dan sejahtera.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dihadirkan sebagai bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Namun, dalam praktiknya, banyak ditemukan permasalahan, seperti malaadministrasi, diskriminasi pelayanan, dan pengabaian hak peserta BPJS.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum kebijakan BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan dan perlindungan hukum terhadap peserta jika terjadi malaadministrasi.
Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini memanfaatkan data sekunder berupa regulasi terkait dan hasil studi terdahulu.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara prinsip ideal BPJS Kesehatan dengan pelaksanaannya, terutama dalam hal pelayanan yang tidak merata dan perlindungan hukum bagi peserta.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan pengawasan terhadap implementasi kebijakan BPJS Kesehatan sangat diperlukan untuk memastikan perlindungan hukum bagi seluruh peserta.
Related Results
Perlindungan Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Memperoleh Pelayanan Operasi Katarak di Rumah Sakit
Perlindungan Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Memperoleh Pelayanan Operasi Katarak di Rumah Sakit
Abstract
The limited financial capacity of BPJS Health is one of the problems faced by the National Health Insurance (JKN) program. As an effort to answer this problem, BPJS ...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN JUMLAH TAGIHAN UANG KEPADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN JUMLAH TAGIHAN UANG KEPADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN JUMLAH TAGIHAN UANG KEPADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)
sonyaairinibatubara@unprim...
EVALUASI PROSES SISTEM RUJUKAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) KABUPATEN JEPARA
EVALUASI PROSES SISTEM RUJUKAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) KABUPATEN JEPARA
Pada era globalisasi ini pelayanan kesehatan terus berkembang dan bertambah maju seiring berjalannya waktu. Kesadaran tentang pentingnya jaminan perlindungan sosial terus berkemban...
PERLINDUNGAN HAK JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI PIHAK YANG TIDAK MENYELENGGARAKAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
PERLINDUNGAN HAK JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI PIHAK YANG TIDAK MENYELENGGARAKAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hak jaminan sosial tenaga kerja dan penerapan sanksi bagi para pihak yang tidak menyelenggarakan jaminan s...
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAFTAR PUSTAKAAditama, M. H. R., & Selfiardy, S. (2022). Kehidupan Mahasiswa Kuliah Sambil Bekerja di Masa Pandemi Covid-19. Kidspedia: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 3(...
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
This study examines the role of corporate governance in moderating the influence of green accounting disclosure, corporate social responsibility (CSR), and firm size on the financi...
ANALISIS KEPUASAN PASIEN TERHADAP PELAYANAN KEFARMASIAN DI PUSKESMAS WARUNGGUNUNG DAN PUSKESMAS BAROS TAHUN 2023
ANALISIS KEPUASAN PASIEN TERHADAP PELAYANAN KEFARMASIAN DI PUSKESMAS WARUNGGUNUNG DAN PUSKESMAS BAROS TAHUN 2023
Salah satu indikator utama pemantauan kualitas pelayanan adalah kepuasan pelanggan, ini berasal dari fakta bahwa harapan pelanggan telah dipenuhi oleh layanan yang mereka terima. P...
PERUBAHAN PELAYANAN KLINIK NON-BPJS SEBELUM DAN SETELAH IMPLEMENTASI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN (Studi Kasus di Klinik Utama Rawat Inap Sumber Bahagia, Depok, Jawa Barat)
PERUBAHAN PELAYANAN KLINIK NON-BPJS SEBELUM DAN SETELAH IMPLEMENTASI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN (Studi Kasus di Klinik Utama Rawat Inap Sumber Bahagia, Depok, Jawa Barat)
Background: The implementation of the BPJS Kesehatan as asingle payer healthcare cover back in 2014 in Indonesia starts anew era of a nationwide coverage of health insurance. Every...

