Javascript must be enabled to continue!
EVALUASI PROSES SISTEM RUJUKAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) KABUPATEN JEPARA
View through CrossRef
Pada era globalisasi ini pelayanan kesehatan terus berkembang dan bertambah maju seiring berjalannya waktu. Kesadaran tentang pentingnya jaminan perlindungan sosial terus berkembang sesuai amanat pada perubahan UUD 1945 Pasal 134 ayat 2, yaitu menyebutkan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka pemerintah bertanggungjawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dilaksanakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) Kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah Mengevaluasi komponen proses dalam Sistem Rujukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Kabupaten Jepara.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik purposive sampling dan dapat dikembangkan lagi dengan teknik snowball.Evaluasi proses sistem rujukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Kabupaten Jepara Terkait indikasi medis adalah sesuai dengan indikasi medis, sesuai kompetensi dan kapasitas dokter yang memeriksa apabila kompetensi diluar 144 diagnosa/jenis penyakit/spesialistik maka pasien dirujuk serta rujukan tidak atas permintan pasien sendiri Sedangkan pada prosedur rujukan BPJS Kesehatan sesuai dengan alur rujukan FKTP dan rujukan dilaksanakan secara berjenjang
Universitas Muhammadiyah Kudus
Title: EVALUASI PROSES SISTEM RUJUKAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) KABUPATEN JEPARA
Description:
Pada era globalisasi ini pelayanan kesehatan terus berkembang dan bertambah maju seiring berjalannya waktu.
Kesadaran tentang pentingnya jaminan perlindungan sosial terus berkembang sesuai amanat pada perubahan UUD 1945 Pasal 134 ayat 2, yaitu menyebutkan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka pemerintah bertanggungjawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dilaksanakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) Kesehatan.
Tujuan penelitian ini adalah Mengevaluasi komponen proses dalam Sistem Rujukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Kabupaten Jepara.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif.
Sumber data dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik purposive sampling dan dapat dikembangkan lagi dengan teknik snowball.
Evaluasi proses sistem rujukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Kabupaten Jepara Terkait indikasi medis adalah sesuai dengan indikasi medis, sesuai kompetensi dan kapasitas dokter yang memeriksa apabila kompetensi diluar 144 diagnosa/jenis penyakit/spesialistik maka pasien dirujuk serta rujukan tidak atas permintan pasien sendiri Sedangkan pada prosedur rujukan BPJS Kesehatan sesuai dengan alur rujukan FKTP dan rujukan dilaksanakan secara berjenjang.
Related Results
SISTEM RUJUKAN DALAM SISTEM PELAYANAN KESEHATAN MATERNAL PERINATAL DI INDONESIA
SISTEM RUJUKAN DALAM SISTEM PELAYANAN KESEHATAN MATERNAL PERINATAL DI INDONESIA
ABSTRAK
Kasus keterlambatan rujukan merupakan salah satu permasalahan utama terjadinya kematian ibu dan bayi di Indonesia. Kematian ibu dan bayi dapat diakibatkan pelayanan d...
Perlindungan Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Memperoleh Pelayanan Operasi Katarak di Rumah Sakit
Perlindungan Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Memperoleh Pelayanan Operasi Katarak di Rumah Sakit
Abstract
The limited financial capacity of BPJS Health is one of the problems faced by the National Health Insurance (JKN) program. As an effort to answer this problem, BPJS ...
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAFTAR PUSTAKAAditama, M. H. R., & Selfiardy, S. (2022). Kehidupan Mahasiswa Kuliah Sambil Bekerja di Masa Pandemi Covid-19. Kidspedia: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 3(...
PELAKSANAAN KEGIATAN ADVOKASI ‘PATWAL’ PBI BPJS KESEHATAN DAN ADVOKASI DTD (DOOR TO DOOR) KE MASYARAKAT TERKAIT KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN DI DESA CIKUNIR KECAMATAN SINGAPARNA KABUPATEN TASIKMALAYA
PELAKSANAAN KEGIATAN ADVOKASI ‘PATWAL’ PBI BPJS KESEHATAN DAN ADVOKASI DTD (DOOR TO DOOR) KE MASYARAKAT TERKAIT KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN DI DESA CIKUNIR KECAMATAN SINGAPARNA KABUPATEN TASIKMALAYA
Pelaksanaaan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dilandasi oleh UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN JUMLAH TAGIHAN UANG KEPADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN JUMLAH TAGIHAN UANG KEPADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN JUMLAH TAGIHAN UANG KEPADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)
sonyaairinibatubara@unprim...
ANALISIS KEPUASAN PELAYANAN BPJS KESEHATAN KANTOR KABUPATEN KULON PROGO DAN BPJS KESEHATAN KANTOR KABUPATEN KLATEN DENGAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING
ANALISIS KEPUASAN PELAYANAN BPJS KESEHATAN KANTOR KABUPATEN KULON PROGO DAN BPJS KESEHATAN KANTOR KABUPATEN KLATEN DENGAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. P...
PERLINDUNGAN HAK JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI PIHAK YANG TIDAK MENYELENGGARAKAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
PERLINDUNGAN HAK JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI PIHAK YANG TIDAK MENYELENGGARAKAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hak jaminan sosial tenaga kerja dan penerapan sanksi bagi para pihak yang tidak menyelenggarakan jaminan s...
Analisis Peran Pemerintah Daerah terhadap Ketersediaan Fasilitas Kesehatan pada Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional di Provinsi Bengkulu
Analisis Peran Pemerintah Daerah terhadap Ketersediaan Fasilitas Kesehatan pada Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional di Provinsi Bengkulu
AbstrakProgram Jaminan Kesehatan Nasional bertujuan mempermudah masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan yang bermutu. Bagaimana ketersediaan fasilitas kesehatan, maka perlu ...

