Constitutional Court Decision Number 6/PUU-XIX/2021 Concerning the Review of the Job Creation Law Siyasah Tasyri'iyyah Perspective

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIX/2021 menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja inkontitusional bersyarat dengan alasan bahwa tidak memenuhi unsur partisipasi publik, tidak sesuai dengan Teknik penyusunan Undang-Undang dan mengalami perubahan walau telah disepakati dalam paripurna DPR saat akan disahkan. Namun demikian putusan Mahkamah Konstitusi tersebut masih menuai protes dari kalangan masyarakat karena tidak tegas menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja inkonstitusional sehingga harus dibatalkan semua dan seluruhnya. Oleh karena itu penelitian ini akan memluai Analisa dari pandangan siyasah tasyri’iyyah dan perspektif ilmu perundang-undangan di Indonesia Jenis dari penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research), dalam hal ini peneliti berhadapan dengan teks atau data-data yang bersifat langsung pakai yang dapat ditemukan di perpustakaan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pandangan siyasah tasyri’iyyah dan ilmu perundang-undangan bahwa benar prinsip pertama dari siyasah tasyri’iyyah mempermudah dan menyederhanakan namun hal ini harus dilihat secara holisitik dari sisi prinsip berangsur-angsur, sejalan dengan kemaslahatan manusia, mewujudkan keadilan yang merata Undang-Undang Cipta Kerja belum bisa dikatan ideal sehingga perlu perbaikan. Pun jika ditelaah dengan landasan filosofis, yuridis dan sosiologis Undang-Undang Cipta Kerja belum memenuhi aspek partisipasi public, tidak memiliki dasar hukum dalam pembuatannya pada saat keluar Putusan MK keluar dan tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat secara mendasar.