Javascript must be enabled to continue!
Pentingnya Legal Drafting Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan
View through CrossRef
Penyusunan hukum adalah aspek penting dalam proses pembuatan peraturan yang bertujuan untuk menciptakan produk hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diimplementasikan dengan baik. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan pendekatan hukum dan konseptual untuk menganalisis signifikansi penyusunan dokumen hukum dalam konteks sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip legal drafting seperti kejelasan rumusan, kesesuaian struktur, dan penggunaan bahasa hukum yang tepat berkontribusi secara signifikan terhadap kualitas regulasi. Sebaliknya, lemahnya penerapan teknik legal drafting dapat menyebabkan multitafsir, ketidakpastian hukum, dan bahkan konflik norma. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan legal drafting yang baik sangat penting bagi para perancang regulasi agar peraturan yang dihasilkan memenuhi asas kejelasan, kepastian hukum, dan keadilan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas pembuat regulasi melalui pelatihan legal drafting yang berkelanjutan.
Title: Pentingnya Legal Drafting Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan
Description:
Penyusunan hukum adalah aspek penting dalam proses pembuatan peraturan yang bertujuan untuk menciptakan produk hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diimplementasikan dengan baik.
Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan pendekatan hukum dan konseptual untuk menganalisis signifikansi penyusunan dokumen hukum dalam konteks sistem hukum yang berlaku di Indonesia.
Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip legal drafting seperti kejelasan rumusan, kesesuaian struktur, dan penggunaan bahasa hukum yang tepat berkontribusi secara signifikan terhadap kualitas regulasi.
Sebaliknya, lemahnya penerapan teknik legal drafting dapat menyebabkan multitafsir, ketidakpastian hukum, dan bahkan konflik norma.
Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan legal drafting yang baik sangat penting bagi para perancang regulasi agar peraturan yang dihasilkan memenuhi asas kejelasan, kepastian hukum, dan keadilan.
Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas pembuat regulasi melalui pelatihan legal drafting yang berkelanjutan.
Related Results
Policy Paper Urgensi Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknik Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan
Policy Paper Urgensi Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknik Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan
Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya baik dilingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diperlukan adanya pejabat fungsional Pera...
KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA FISKAL
KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA FISKAL
Tindak pidana fiskal adalah perbuatan tertentu di bidang fiskal yang diberi sanksipidana. Peraturan perundang-undangan di bidang fiskal memuat tindak pidana fiskal yangmerupakan su...
Analisis Ilmu Perundang-Undangan : Konsep, Prinsip, dan Implementasi dalam Sistem Hukum Indonesia
Analisis Ilmu Perundang-Undangan : Konsep, Prinsip, dan Implementasi dalam Sistem Hukum Indonesia
ABSTRAKIlmu hukum, yang dapat digambarkan sebagai disiplin fundamental dan esensial dalam konteks yurisprudensi yang lebih luas, berfungsi sebagai komponen kritis dan berpengaruh y...
Implementasi Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik
Implementasi Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik
A democratic country is represented by the creation of laws and regulations based on its historical context. It is clear from the elucidation of Article 5 Letter g that the princip...
Implementasi Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah
Implementasi Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah
Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang salah...
KONSTRUKSI HUKUM DAN METODE INTERPRETASI HUKUM
KONSTRUKSI HUKUM DAN METODE INTERPRETASI HUKUM
Sumber hukum utama dalam sistem hukum nasional Indonesia adalah Peraturan Perundang-undangan atau sistem tertulis, sedangkan Peraturan Perundang-undangan bersifat statis sementara...
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROFETIK
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROFETIK
Hukum profetik adalah hukum yang mengedepankan 3 pilar profetik yaitu humanisme, liberasi, dan transedental. Bagaimana perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan di Indonesia dal...
THE ANALOGY OF STATUTE AND THE ANALOGY OF LAW AS DOCTRINAL INSTRUMENTS FOR LEGAL RESPONSE TO ECONOMIC CHALLENGES
THE ANALOGY OF STATUTE AND THE ANALOGY OF LAW AS DOCTRINAL INSTRUMENTS FOR LEGAL RESPONSE TO ECONOMIC CHALLENGES
Ukraine's contemporary legal system is undergoing a period of significant transformation, which necessitates not only a robust and stable legal framework, but also a flexible doctr...

