Javascript must be enabled to continue!
DUGAAN PEMINDAHAN IBUKOTA SEBAGAI PENGALIHAN ISU TERKAIT PEMILU PILPRES 2019
View through CrossRef
Pemindahan ibukota merupakan sebuah proyek yang sangat besar yang dilakukan oleh suatu negara. Gedung-gedung bertingkat beserta isinya dan kantor-kantor kementrian, lembaga, serta kantor kedutaan akan dipindahkan ke ibukota yang baru. Pertimbangan yang menjadi dasar pemindahan ibukota seperi posisi geografis, aspek demografi, ekonomi, politik, air dan perairan, sanitasi, kebencanaan, urbanisasi, struktur sosial, jaringan transportasi, aspek pertahanan, industri dan penataan lahan, sampai dengan anggaran.Wacana pemindahan ibu kota Indonesia sedang ramai dibicarakan dimana Presiden RI Joko Widodo mengumumkan bahwa ibukota akan dipindahkan dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. Pernyataan ini mendapatkan respon yang beragam dan menimbulkan pro kontra dikalangan masyarakat. Opini publik yang bermunculan menganggap bahwa wacana pemindahan ibukota merupakan isu yang dibuat untuk mengalihkan perhatian publik dari banyaknya masalah yang terjadi di Pemilu Pilpres 2019. Oleh karena itu dilakukan penelitian tentang dugaan pemindahan ibu kota sebagai pengalihan isu pilpres 2019. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa masyarakat menganggap bahwa rencana pemindahan ibu kota keluar jawa hanyalah pengalihan isu pilpres 2019. Banyaknya masalah saat pilpres 2019 seperti gugurnya anggota KPPS, masyarakat yang tidak terdaftar di TPS dan ditemukannya surat suara yang telah di coblos dll.
Title: DUGAAN PEMINDAHAN IBUKOTA SEBAGAI PENGALIHAN ISU TERKAIT PEMILU PILPRES 2019
Description:
Pemindahan ibukota merupakan sebuah proyek yang sangat besar yang dilakukan oleh suatu negara.
Gedung-gedung bertingkat beserta isinya dan kantor-kantor kementrian, lembaga, serta kantor kedutaan akan dipindahkan ke ibukota yang baru.
Pertimbangan yang menjadi dasar pemindahan ibukota seperi posisi geografis, aspek demografi, ekonomi, politik, air dan perairan, sanitasi, kebencanaan, urbanisasi, struktur sosial, jaringan transportasi, aspek pertahanan, industri dan penataan lahan, sampai dengan anggaran.
Wacana pemindahan ibu kota Indonesia sedang ramai dibicarakan dimana Presiden RI Joko Widodo mengumumkan bahwa ibukota akan dipindahkan dari Jakarta ke luar Pulau Jawa.
Pernyataan ini mendapatkan respon yang beragam dan menimbulkan pro kontra dikalangan masyarakat.
Opini publik yang bermunculan menganggap bahwa wacana pemindahan ibukota merupakan isu yang dibuat untuk mengalihkan perhatian publik dari banyaknya masalah yang terjadi di Pemilu Pilpres 2019.
Oleh karena itu dilakukan penelitian tentang dugaan pemindahan ibu kota sebagai pengalihan isu pilpres 2019.
Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa masyarakat menganggap bahwa rencana pemindahan ibu kota keluar jawa hanyalah pengalihan isu pilpres 2019.
Banyaknya masalah saat pilpres 2019 seperti gugurnya anggota KPPS, masyarakat yang tidak terdaftar di TPS dan ditemukannya surat suara yang telah di coblos dll.
Related Results
resume hukum tatanegara
resume hukum tatanegara
Resume partai politik dan pemilihan umum“Partai politik dan sistem pemilu” Partai politik dan sistem pemilu saling berkaitan satu sama lain. Partai politik tanpa sistem pemilu yang...
resume hukum tatanegara
resume hukum tatanegara
Resume Tentang Pemilihan Umum dan Partai Politik1. Pemilihan UmumPeluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politikINTISARIPemilihan Umum 2019 adalah pemilihan leg...
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU LANGSUNG DI INDONESIA
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU LANGSUNG DI INDONESIA
Penelitian ini mendeskripsikan pelayanan publik oleh penyelenggara pemilu sejak dilaksanakannya pemilu pertama di negeri ini, dengan mempelajari berbagai dokumen terkait sebagai da...
URGENSI PENGATURAN TINDAK PIDANA PEMILU ELEKTRONIK PADA PELAKSANAAN PEMILU 2024
URGENSI PENGATURAN TINDAK PIDANA PEMILU ELEKTRONIK PADA PELAKSANAAN PEMILU 2024
Pemanfaatan teknologi pada pelaksanaan Pemilu 2024 perlu didukung pengaturan tindak pidana pemilu elektronik. Tindak pidana pemilu elektronik merupakan ancaman pidana terhadap tind...
INTEGRITAS PENYELENGGARA PEMILU ADHOC, PRAKTIK ELECTORAL FRAUD OLEH PANITIA PEMILIHAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA
INTEGRITAS PENYELENGGARA PEMILU ADHOC, PRAKTIK ELECTORAL FRAUD OLEH PANITIA PEMILIHAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA
Badan Penyelenggara Pemilu Adhoc atau Panitia Pemilihan adalah Penyelenggara Pemilu yang paling rentan menjadi pelaku kecurangan Pemilu (election fraud). Anggota PPK, PPS dan KPPS ...
Dinamika Sosial Politik Pemilu Serentak 2019
Dinamika Sosial Politik Pemilu Serentak 2019
Pemilu Serentak 2019 merupakan pemilu kelima yang dilaksanakan pada era transisi demokrasi, sekaligus pengalaman pertama bagi bangsa Indonesia melaksanakan pemilu legislatif bersam...
Analisis Komparasi Terhadap Efektivitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Antara Indonesia Dan Brazil
Analisis Komparasi Terhadap Efektivitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Antara Indonesia Dan Brazil
Penelitian ini membahas tentang efektivitas penyelenggaraan pemilu serentak antara Indonesia dan Brazil. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan efektivitas penyelenggara...
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR NON-ELEKTORAL POTENSI PEMICU KONFLIK PEMILU TAHUN 2024
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR NON-ELEKTORAL POTENSI PEMICU KONFLIK PEMILU TAHUN 2024
ABSTRAK
Pemilu 2024 akan menjadi pemilu pertama dalam sejarah elektoral Indonesia yang akan memilih secara serentak anggota legislatif, presiden dan wakil presiden, serta kepala d...

