Javascript must be enabled to continue!
Pengaturan Catcalling Dalam Hukum Pidana Di Indonesia
View through CrossRef
Catcalling (street harassment) sendiri merupakan fenomena yang jarang sekali diteliti, karena hal ini dianggap sebagai suatu perbuatan yang biasa di lingkungan masyarkat. Apabila diteliti lebih lanjut banyak korban merasakan ketidaknyamanan bahkan dampak yang ditimbulkan dapat mempengaruhi psikologi korban. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan catcalling sebagai tindak pidana sebelum dan sesudah penetapan UU TPKS serta konsekuensi pengenaan sanksi pidana pada pelaku tindakan catcalling sebelum UU TPKS diberlakukan berdasarkan asas transitoir. Metode penelitian ini yuridis normatif dengan metode pengumpulan data yaitu studi pustaka dan analisis secara deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan argumentasi secara filosif, yuridis dan sosiologis, perbuatan catcalling seringkali luput dari upaya penegakan hukum, alasannya karena tidak ada bukti yang dapat menguatkan, munculnya UU TPKS, angin segar dapat mulai dirasakan bagi para korban catcalling, karena kesaksian korban sudah dapat dijadikan bukti, sehingga celah bagi pelaku catcalling akan semakin sempit untuk terbebas dari jeratan hukum. penerapan sanksi bagi pelaku Catcalling lebih digunakan UU TPSK sebagai pemberlakuannya yang dimana undang-undang tersebut memberikan keuntungan mengenai jenis hukuman dan lamanya hukuman yang akan diterima oleh pelaku Catcalling.
Title: Pengaturan Catcalling Dalam Hukum Pidana Di Indonesia
Description:
Catcalling (street harassment) sendiri merupakan fenomena yang jarang sekali diteliti, karena hal ini dianggap sebagai suatu perbuatan yang biasa di lingkungan masyarkat.
Apabila diteliti lebih lanjut banyak korban merasakan ketidaknyamanan bahkan dampak yang ditimbulkan dapat mempengaruhi psikologi korban.
Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan catcalling sebagai tindak pidana sebelum dan sesudah penetapan UU TPKS serta konsekuensi pengenaan sanksi pidana pada pelaku tindakan catcalling sebelum UU TPKS diberlakukan berdasarkan asas transitoir.
Metode penelitian ini yuridis normatif dengan metode pengumpulan data yaitu studi pustaka dan analisis secara deskriptif analisis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan argumentasi secara filosif, yuridis dan sosiologis, perbuatan catcalling seringkali luput dari upaya penegakan hukum, alasannya karena tidak ada bukti yang dapat menguatkan, munculnya UU TPKS, angin segar dapat mulai dirasakan bagi para korban catcalling, karena kesaksian korban sudah dapat dijadikan bukti, sehingga celah bagi pelaku catcalling akan semakin sempit untuk terbebas dari jeratan hukum.
penerapan sanksi bagi pelaku Catcalling lebih digunakan UU TPSK sebagai pemberlakuannya yang dimana undang-undang tersebut memberikan keuntungan mengenai jenis hukuman dan lamanya hukuman yang akan diterima oleh pelaku Catcalling.
Related Results
Motivasi perilaku catcalling pada pria dewasa awal
Motivasi perilaku catcalling pada pria dewasa awal
Catcalling is one form of sexual harassment that is highly pervasive but often disregarded, although the majority of women around the world have experienced catcalling at least onc...
Catcalling : Candaan, Pujian atau Pelecehan Seksual
Catcalling : Candaan, Pujian atau Pelecehan Seksual
The act of whistling, being called as “darling”, “gek”, “handsome” or “beautiful” and unwanted verbal comments are classified as “catcalling”, which is included as a form of harass...
ANALISIS SUBSTANSI PIDANA UANG PENGGANTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
ANALISIS SUBSTANSI PIDANA UANG PENGGANTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 menyebut...
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami urgensi pengaturan AI dalam UU Hak Cipta di Indonesia serta potensi AI sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia...
PENGARUH BUDAYA PATRIARKI TERHADAP MARAKNYA CATCALLING
PENGARUH BUDAYA PATRIARKI TERHADAP MARAKNYA CATCALLING
A patriarchal culture is created when people believe that men should hold the highest positions. The perception that men hold the highest position indirectly forms a patriarchal cu...
PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP PERILAKU CATCALLING
PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP PERILAKU CATCALLING
Catcalling merupakan sebuah contoh bentuk komunikasi verbal dan nonverbal yang disebabkan oleh ketidaksamaan makna pesan yang diterima antara satu mahasiswa dnegna mahasiswa lainny...
POLITIK HUKUM PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
POLITIK HUKUM PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalis apakah hukumpidana adat memiliki urgensi untuk diadopsi ke dalam hukum pidana nasional danpengaturan hukum ...
KONSEP PERADILAN PIDANA TERINTEGRASI DALAM PENEGAKAN HUKUM BERKEADILAN
KONSEP PERADILAN PIDANA TERINTEGRASI DALAM PENEGAKAN HUKUM BERKEADILAN
Peradilan pidana terintegrasi dalam mewujudkan penegakan hukum pidana yang berkeadilan diperlukan singkronisasi subtansi hukum pidana, struktur hukum pidana dan budaya hukum. Penel...

