Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

BERANTAS PENYELUDUPAN NARKOTIKA MELALUI PERAN JENDERAL BEA DAN CUKAI

View through CrossRef
The crime of smuggling narcotics in the sea route is a crime that continues to increase every year. One of the government's efforts to tackle the smuggling of narcotics by sea is through the Directorate General of Customs and Excise (DJBC). This paper aims to explain how the role of DGCE marine surveillance in the prevention and control of narcotics smuggling by sea and to find out what obstacles the Directorate General of Customs and Excise has faced so that the data on prosecution for the last five (5) years has increased. This paper uses supervisory theory and criminal law policy theory to explain how the DJBC marine surveillance system and prevention efforts before and after the crime of narcotics smuggling by sea. The results of the analysis show that the DGCE marine surveillance system has a strategic function in reducing the opportunities for narcotics smuggling by sea. However, there are several obstacles to the DJBC marine surveillance system in preventing and overcoming the smuggling of narcotics by sea.  
Title: BERANTAS PENYELUDUPAN NARKOTIKA MELALUI PERAN JENDERAL BEA DAN CUKAI
Description:
The crime of smuggling narcotics in the sea route is a crime that continues to increase every year.
One of the government's efforts to tackle the smuggling of narcotics by sea is through the Directorate General of Customs and Excise (DJBC).
This paper aims to explain how the role of DGCE marine surveillance in the prevention and control of narcotics smuggling by sea and to find out what obstacles the Directorate General of Customs and Excise has faced so that the data on prosecution for the last five (5) years has increased.
This paper uses supervisory theory and criminal law policy theory to explain how the DJBC marine surveillance system and prevention efforts before and after the crime of narcotics smuggling by sea.
The results of the analysis show that the DGCE marine surveillance system has a strategic function in reducing the opportunities for narcotics smuggling by sea.
However, there are several obstacles to the DJBC marine surveillance system in preventing and overcoming the smuggling of narcotics by sea.
 .

Related Results

PENGARUH TARIF BEA MASUK, VOLUME IMPOR, DAN NILAI IMPOR TERHADAP PENERIMAAN BEA MASUK
PENGARUH TARIF BEA MASUK, VOLUME IMPOR, DAN NILAI IMPOR TERHADAP PENERIMAAN BEA MASUK
Penerimaan bea masuk adalah penerimaan negara dari pungutan atas barang impor yang masuk ke Indonesia. Pada tahun 2014 dan 2019 penerimaan bea masuk pada Kantor Pengawasan dan Pela...
Kewenangan direktorat jenderal bea dan cukai dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan pita cukai
Kewenangan direktorat jenderal bea dan cukai dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan pita cukai
Banyaknya kasus pemalsuan pita cukai di Indonesia telah menimbulkan kerugian negara. Hal ini mengakibatkan berkurangnya pendapatan bagi pemerintah, dan diharapkan dengan peningkata...
TARIF BEA MASUK BARANG DIGITAL YANG BERSEDIA DIBAYAR DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KESEDIAAN MEMBAYAR BEA MASUK BARANG DIGITAL
TARIF BEA MASUK BARANG DIGITAL YANG BERSEDIA DIBAYAR DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KESEDIAAN MEMBAYAR BEA MASUK BARANG DIGITAL
AbstrakStudi ini bertujuan untuk mengukur tarif bea masuk atas barang digital yang bersedia dibayar berdasarkan pendekatan willingness to pay (WTP) dan menganalisis pengaruh kesada...
OPTIMALISASI PERAN PPNS BEA DAN CUKAI DALAM PENANGANAN PERKARA KEPABEANAN PERDAGANGAN SATWA DILINDUNGI
OPTIMALISASI PERAN PPNS BEA DAN CUKAI DALAM PENANGANAN PERKARA KEPABEANAN PERDAGANGAN SATWA DILINDUNGI
 ABSTRACT: The rise of illegal wildlife trade threatens Indonesia's biodiversity. This was compounded by the development of an increasingly organized and transnational mode of perp...
TINJAUAN TERHADAP IDENTIFIKASI RISIKO PENETAPAN TARIF KEPABEANAN PADA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TANJUNG PRIOK
TINJAUAN TERHADAP IDENTIFIKASI RISIKO PENETAPAN TARIF KEPABEANAN PADA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TANJUNG PRIOK
Penetapan tarif kepabeanan adalah pemeriksaan administrasi kepabeanan untuk menentukan klasifikasi barang guna perhitungan bea masuk yang dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pemeriks...
PEMBAGIAN TUGAS POLRI DAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PENANGANAN KASUS NARKOTIKA
PEMBAGIAN TUGAS POLRI DAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PENANGANAN KASUS NARKOTIKA
Penelitian ini membahas pembagian tugas antara Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menangani kasus narkotika, serta kendala yang dihadapi...

Back to Top