Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
Javascript must be enabled to continue!
REFORMASI HUKUM DAN DEMOKRASI PASCA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
View through CrossRef
Pasca pemilihan umum tahun 2024 harusnya menjadi titik balik bagi pemerintah untuk kembali mereformasi hukum dan demokrasi sistem pemilihan umum di Indonesia. Hal ini diperlukan karena fakta dilapangan yang menunjukkan adanya ketidakpuasan pihak-pihak atas keputusan KPU tentang hasil perolehan suara yang diselingi kecurangan dalam prosesnya. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum-empiris yakni penelitian yang bertujuan untuk menarasikan secara sistematis fakta dilapangan dan menganilisnya dengan ketentuan pemilihan umum di Indonesia untuk mengurai masalah isu hukum terkait serta solusi dari masalah yang dihadapi tersebut. Reformasi hukum dan pemilihan umum ini bertujuan untuk dalam rangka mewujudkan keadilan, meningkatkan transparansi, medorong partisipasi masyarakat, demokrasi yang berkualitas, mengurangi korupsi dan praktik buruk dalam politik serta mengadopsi teknologi baru untuk efisiensi dan keamanan dalam pelaksanaan pemilihan umum. Pasca pemilihan umum tahun 2024, pemerintah Indonesia perlu mereformasi kembali regulasi sistem kepemiluan di Indonesia terkait dengan pembenaan hukum pemilihan umum yang mengembalikan sistem sesuai sila ke empat Pancasila dalam hal “keterwakilan”, ketentuan ambang batas dan Pendidikan moralitas bangsa.
Title: REFORMASI HUKUM DAN DEMOKRASI PASCA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
Description:
Pasca pemilihan umum tahun 2024 harusnya menjadi titik balik bagi pemerintah untuk kembali mereformasi hukum dan demokrasi sistem pemilihan umum di Indonesia.
Hal ini diperlukan karena fakta dilapangan yang menunjukkan adanya ketidakpuasan pihak-pihak atas keputusan KPU tentang hasil perolehan suara yang diselingi kecurangan dalam prosesnya.
Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum-empiris yakni penelitian yang bertujuan untuk menarasikan secara sistematis fakta dilapangan dan menganilisnya dengan ketentuan pemilihan umum di Indonesia untuk mengurai masalah isu hukum terkait serta solusi dari masalah yang dihadapi tersebut.
Reformasi hukum dan pemilihan umum ini bertujuan untuk dalam rangka mewujudkan keadilan, meningkatkan transparansi, medorong partisipasi masyarakat, demokrasi yang berkualitas, mengurangi korupsi dan praktik buruk dalam politik serta mengadopsi teknologi baru untuk efisiensi dan keamanan dalam pelaksanaan pemilihan umum.
Pasca pemilihan umum tahun 2024, pemerintah Indonesia perlu mereformasi kembali regulasi sistem kepemiluan di Indonesia terkait dengan pembenaan hukum pemilihan umum yang mengembalikan sistem sesuai sila ke empat Pancasila dalam hal “keterwakilan”, ketentuan ambang batas dan Pendidikan moralitas bangsa.
Related Results
PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA
PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA
Tahun 1945 tahun dimana Bangsa Indonesia meraih kemerdekaannya setelah lama dijajah oleh kekuatan kolonial dimulai dari Portugis, Spanyol, Belanda, Sekutu, dan Jepang yang berbondo...
PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN TINDAK PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN TINDAK PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
Pemilihan Umum adalah pelaksanaan Kedaulatan Rakyat yang bertujuan untuk menghasilkan Pemerintahan yang DEMOKRATIS sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesi...
Comparison of Dispute Resolution in General Elections in Indonesia and Thailand
Comparison of Dispute Resolution in General Elections in Indonesia and Thailand
The history of general elections in Indonesia began in 1955 with the implementation of a Proportional Representation system, allowing voters to directly elect candidates or parties...
tugas hukum tata negara
tugas hukum tata negara
Tujuan Hukum Tata Negara yang di simpulkan beberapa definisi di atas,bahwa hukum HTN mengkaji beberapa aspek krusial,yakni Negara/ organ Negara,hubungan antara organ/lembaga Negara...
STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK DALAM PENCITRAAN PARTAI POLITIK DAN CALON LEGISLATIF PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 Di KABUPATEN BANYUWANGI
STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK DALAM PENCITRAAN PARTAI POLITIK DAN CALON LEGISLATIF PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 Di KABUPATEN BANYUWANGI
Pembentukan citra partai dalam kajian ini diambil pada studi kasus penelitian Strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh Partai dan calon legislatif dalam menjelang kontestas...
SISTEM DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA
SISTEM DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA
Pemilihan umum (pemilu) merupakan suatu mekanisme yang termuat dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil rakyat yang akan menempati kelembagaan perwakilan rakyat dan sebagai salah...