Javascript must be enabled to continue!
Dualisme Penerapan Hukum Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Provinsi Aceh
View through CrossRef
Act Number 35, 2014 on Child Protection (UUPA) and Qanun (provincial law) Aceh Number 6, 2014 regarding Qanun Jinayat has given rise to legal dualism. Both laws and regulations govern the same case in the jurisdiction of Aceh, so that it can cause problems in its enforcement. This research applies primary, secondary and tertiary legal sources. This research uses the statue approach. Library research data are then analyzed from secondary and tertiary legal sourcesby using deductive method.The research shows that the enforcement of absolute power at the judicial institutions relating the trial of the sexual offence towards children cases in Aceh, the Public Court, which is granted its power under the UUPA,is privilege compared to Syar’iyah Court, which is having its power from Qanun Jinayat. The reasons for this are as following: a) the punisment in the UUPA is more serious and cumulative, while in Qanun Jinayat is more lenient and alternative; b) UUPA regulates specific things regarding child cases, while Qanun Jinayat is general; c) the enforcement of UUPA together with its changes is still facing hurdles, and there is also the enactment of Qanun Jinayat; d) there are problems in regards with lack of facilities of the detentions and budget during the process of the cases and there is an absent of the cooperation between correctional center for the convicted under the Qanun Jinayat; e) judges in the Public Court mostly already have certificates in dealing with child case compared to Syar’iyah Court. This research found that the later court judges have not had any certificate yet. The enforcement of punishment towards the perpetrators in Aceh mostly tried under the UUPA compared to using Qanun Jinayat as it provides more justice for victims.
State Islamic University (UIN) of Sunan Ampel
Title: Dualisme Penerapan Hukum Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Provinsi Aceh
Description:
Act Number 35, 2014 on Child Protection (UUPA) and Qanun (provincial law) Aceh Number 6, 2014 regarding Qanun Jinayat has given rise to legal dualism.
Both laws and regulations govern the same case in the jurisdiction of Aceh, so that it can cause problems in its enforcement.
This research applies primary, secondary and tertiary legal sources.
This research uses the statue approach.
Library research data are then analyzed from secondary and tertiary legal sourcesby using deductive method.
The research shows that the enforcement of absolute power at the judicial institutions relating the trial of the sexual offence towards children cases in Aceh, the Public Court, which is granted its power under the UUPA,is privilege compared to Syar’iyah Court, which is having its power from Qanun Jinayat.
The reasons for this are as following: a) the punisment in the UUPA is more serious and cumulative, while in Qanun Jinayat is more lenient and alternative; b) UUPA regulates specific things regarding child cases, while Qanun Jinayat is general; c) the enforcement of UUPA together with its changes is still facing hurdles, and there is also the enactment of Qanun Jinayat; d) there are problems in regards with lack of facilities of the detentions and budget during the process of the cases and there is an absent of the cooperation between correctional center for the convicted under the Qanun Jinayat; e) judges in the Public Court mostly already have certificates in dealing with child case compared to Syar’iyah Court.
This research found that the later court judges have not had any certificate yet.
The enforcement of punishment towards the perpetrators in Aceh mostly tried under the UUPA compared to using Qanun Jinayat as it provides more justice for victims.
Related Results
Urgensi Perlindungan Anak dari Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Adat di Kabupaten Buleleng
Urgensi Perlindungan Anak dari Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Adat di Kabupaten Buleleng
Berbagai motif kejahatan seksual berkembang dalam dua dekade ini. Berkembangnya teknologi informasi serta arus globalisasi menambah kembali deretan modus operandi baru dalam kejaha...
kekerasan seks sual terhadap anak
kekerasan seks sual terhadap anak
Maraknya pemberitaan di media massa mengenai kekerasan seksual terhadap anak cukup membuat masyarakat terkejut. Kasus kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi fenomena gunung ...
URGENSI PENGATURAN HUKUM PENYIARAN ACEH BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM MENGAKTUALISASI NILAI ISLAM DAN BUDAYA MASYARAKAT ACEH
URGENSI PENGATURAN HUKUM PENYIARAN ACEH BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM MENGAKTUALISASI NILAI ISLAM DAN BUDAYA MASYARAKAT ACEH
Penelitian ini bertujuan menganalisis: (1). Pengaturan Hukum Penyiaran Aceh dalam mengaktualisasi nilai keislaman dan Kearifan budaya local masyarakat Aceh (2) Program Penyiaran Ac...
CHILD SEXUAL ABUSE: IMPACT AND HENDLING
CHILD SEXUAL ABUSE: IMPACT AND HENDLING
Maraknya pemberitaan di media massa mengenai kekerasan seksual terhadap anak cukup membuat masyarakat terkejut. Kasus kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi fenomena gunung ...
Wewenang atau Otoritas dan Kekerasan Seksual Dikaji melalui Teori Kepribadian
Wewenang atau Otoritas dan Kekerasan Seksual Dikaji melalui Teori Kepribadian
Sexual violence is a coercive and harmful sexual activity for the victim. Data shows that sexual violence remains a serious problem in Indonesia and worldwide. Perpetrators of sexu...
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
Perlindungan anak terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, sebagai bagian utama peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia, karena anak adalah kelompok strategis berkelanjutan...
PENAHANAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI TINGKAT PENGADILAN TINGGI DI PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENAHANAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI TINGKAT PENGADILAN TINGGI DI PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENAHANAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI TINGKAT PENGADILAN TINGGI DI PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
Said Rizal1, Mahyaya2
Fakultas Ilmu Hukum, Un...
PENEGAKAN HUKUM KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES BULELENG
PENEGAKAN HUKUM KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES BULELENG
Tindak pidana persetubuhan merupakan problema manusia, yang mana terjadi pada seorang yang tidak menggunakan akal serta ditambah dengan dorongan hawa nafsu dalam bertindak. Terdapa...

