Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Urgensi Executeur Testamentair Dalam Pelaksanaan Wasiat

View through CrossRef
Testament is a person’s or testator’s last will in associated with his assets. A testament is necessary to avoid disagreements among heirs regarding the distribution of inheritance assets even though a testament does not apply absolutely due to the heir has a legal rights to file a claim at court regarding the contents of the testament thus there is no absolute guarantee that the last wish of the testator shall be carried out, subject to the provisions of the testament made. The aims of this study are to examine the responsibilities and authority given to the will executor (execute testamentair) to secure the implementation of the testament after testator pass away. This article uses a method of normative research with the statutory approachment and concept approachment. The results show that the responsibility and authority of a will executor is regulated in the articles 1007 - 1014 of the Indonesian Code of Civil (KUHPerdata) including to secure the last testament of the deceased should be implemented, and in case there is a dispute, a will executore shall appear to court to confirm the legality of the will or testament of the testator. Wasiat adalah amanat terakhir seseorang atau pewaris terkait dengan harta kekayaannya. Wasiat bermanfaat untuk menghindari selisih pendapat diantara ahli waris terkait pembagian harta peninggalan pewaris meskipun pada pelaksanaannya wasiat tidak berlaku absolut karena ahli waris memiliki hak secara hukum untuk mengajukan gugatan ke pengadilan berkaitan dengan isi wasiat sehingga tidak ada jaminan mutlak keinginan terakhir dari pewasiat dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan wasiat yang dibuatnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban dan wewenang yang diberikan kepada pelaksana wasiat (executeur testamentair) untuk memastikan pelaksanaan wasiat setelah pewaris atau pewasiat meninggal dunia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab dan wewenang seorang pelaksana wasiat sesuai Pasal 1007 -1014 KUHPerdata) diantaranya pelaksana wasiat wajib mengupayakan agar kehendak terakhir pewaris dapat terlaksana dan apabila terjadi perselisihan, pelaksana wasiat dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk mempertahankan berlakunya surat wasia sehingga peran pelaksana wasiat sangatlah penting untuk menjamin kepastian terlaksananya wasiat sebagai amanat terakhir dari seorang pewaris/pewasiat.
Universitas Udayana
Title: Urgensi Executeur Testamentair Dalam Pelaksanaan Wasiat
Description:
Testament is a person’s or testator’s last will in associated with his assets.
A testament is necessary to avoid disagreements among heirs regarding the distribution of inheritance assets even though a testament does not apply absolutely due to the heir has a legal rights to file a claim at court regarding the contents of the testament thus there is no absolute guarantee that the last wish of the testator shall be carried out, subject to the provisions of the testament made.
The aims of this study are to examine the responsibilities and authority given to the will executor (execute testamentair) to secure the implementation of the testament after testator pass away.
This article uses a method of normative research with the statutory approachment and concept approachment.
The results show that the responsibility and authority of a will executor is regulated in the articles 1007 - 1014 of the Indonesian Code of Civil (KUHPerdata) including to secure the last testament of the deceased should be implemented, and in case there is a dispute, a will executore shall appear to court to confirm the legality of the will or testament of the testator.
Wasiat adalah amanat terakhir seseorang atau pewaris terkait dengan harta kekayaannya.
Wasiat bermanfaat untuk menghindari selisih pendapat diantara ahli waris terkait pembagian harta peninggalan pewaris meskipun pada pelaksanaannya wasiat tidak berlaku absolut karena ahli waris memiliki hak secara hukum untuk mengajukan gugatan ke pengadilan berkaitan dengan isi wasiat sehingga tidak ada jaminan mutlak keinginan terakhir dari pewasiat dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan wasiat yang dibuatnya.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban dan wewenang yang diberikan kepada pelaksana wasiat (executeur testamentair) untuk memastikan pelaksanaan wasiat setelah pewaris atau pewasiat meninggal dunia.
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab dan wewenang seorang pelaksana wasiat sesuai Pasal 1007 -1014 KUHPerdata) diantaranya pelaksana wasiat wajib mengupayakan agar kehendak terakhir pewaris dapat terlaksana dan apabila terjadi perselisihan, pelaksana wasiat dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk mempertahankan berlakunya surat wasia sehingga peran pelaksana wasiat sangatlah penting untuk menjamin kepastian terlaksananya wasiat sebagai amanat terakhir dari seorang pewaris/pewasiat.

Related Results

TINJAUAN HUKUM WASIAT KEPADA AHLI WARIS
TINJAUAN HUKUM WASIAT KEPADA AHLI WARIS
Abstrak: Kita sering mendengar wasiat dalam hal kewarisan, kedua hal ini memang saling berkaitan. Jika pewasiat membuat wasiat sebelum dia meninggal, maka harta tersebut harus digu...
Analisis Konsep Wasiat Wajibah dalam KHI dan Putusan MA
Analisis Konsep Wasiat Wajibah dalam KHI dan Putusan MA
This article attempts to answer two questions regarding the concept of wasiat wajibah: first, what is the background of KHI Article 209 concerning wasiat wajibah and the reason of ...
HARTA WASIAT ORANG ISLAM: SATU ULASAN RINGKAS DARI PERSPEKTIF PERUNDANGAN DI MALAYSIA
HARTA WASIAT ORANG ISLAM: SATU ULASAN RINGKAS DARI PERSPEKTIF PERUNDANGAN DI MALAYSIA
Secara amnya, pentadbiran harta pusaka dan harta wasiat di Malaysia mengguna pakai dua sistem undangundang iaitu undang-undang Islam dan undang-undang Sivil yang mana pemakaiannnya...
Urgensi Supervisi Terhadap Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Paleleh Barat Kabupaten Buol
Urgensi Supervisi Terhadap Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Paleleh Barat Kabupaten Buol
Tujuan dari penelitan ini adalah yang peratama untuk mengetahui urgensi pelaksanaan supervisi terhadap pembelajaran di SMPN 1 Paleleh Barat Kabupaten Buol. Dan yang kedua untuk men...
Pengembangan Kurikulum PAUD Berbasis Alam
Pengembangan Kurikulum PAUD Berbasis Alam
Pembelajaran di dalam kelas (indoor) menjadi salah satu model pembelajaran yangsudah lumrah di kalangan masyarakat dari zaman dulu hingga sekarang. Padahalpembelajaran bisa dilakuk...
De taak van de ‘executeur-afwikkelingsbewindvoerder’
De taak van de ‘executeur-afwikkelingsbewindvoerder’
De taak van de ‘executeur-afwikkelingsbewindvoerder’ Als in een uiterste wil een 'executeur-afwikkelingsbewindvoerder' wordt benoemd zonder de instelling van een bewind, ...
DEMENSI BUDAYA LOKAL DALAM TRADISI HAUL DAN MAULIDAN BAGI KOMUNITAS SEKARBELA MATARAM
DEMENSI BUDAYA LOKAL DALAM TRADISI HAUL DAN MAULIDAN BAGI KOMUNITAS SEKARBELA MATARAM
<p>Penelitian ini dilakukan di Kotamadya<br />Mataram Nusa Tenggara Barat. Sasaran<br />penelitian adalah suatu masyarakat lokal yang<br />menamakan dirinya...

Back to Top