Javascript must be enabled to continue!
Penerapan Sanksi Hukum terhadap Pelaku Ekspolitasi Anak Kota Gorontalo Tinjauan Hukum Pidana dan Fikih Jinayah
View through CrossRef
This research aims to find out about the forms of child exploitation that occur in the city of Gorontalo and the application of legal sanctions against perpetrators of child exploitation from the perspective of criminal law and jinayah jurisprudence. This research uses empirical legal research methods which are carried out by collecting data through observation and interviews. The results of this research show that the form of child exploitation that occurs in Gorontalo City is sexual exploitation of children. Sexual exploitation of children is the act of using children for sexual purposes in exchange for cash or other forms between children, buyers of sexual services, intermediaries or agents, and other parties who benefit from transactions involving the child's sexuality. In Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, it is explained that what is meant by sexual exploitation is any form of use of a child's sexual organs or other bodily organs to obtain profit, including but not limited to on all prostitution and obscenity activities as well as in positive criminal law, especially in article 296 of the Criminal Code, it is explained that "anyone who connects or facilitates obscene acts by another person with another person, and makes it a livelihood or habit, is threatened with imprisonment for a maximum of one year four months and a maximum fine of one thousand rupiah.” Looking at the contents, this article does not discuss or write words about sexual exploitation, but if you examine the contents of the article, it seems that this article can be categorized as an article that discusses sexual exploitation.
Asosiasi Seni Desain dan Komunikasi Visual Indonesia
Title: Penerapan Sanksi Hukum terhadap Pelaku Ekspolitasi Anak Kota Gorontalo Tinjauan Hukum Pidana dan Fikih Jinayah
Description:
This research aims to find out about the forms of child exploitation that occur in the city of Gorontalo and the application of legal sanctions against perpetrators of child exploitation from the perspective of criminal law and jinayah jurisprudence.
This research uses empirical legal research methods which are carried out by collecting data through observation and interviews.
The results of this research show that the form of child exploitation that occurs in Gorontalo City is sexual exploitation of children.
Sexual exploitation of children is the act of using children for sexual purposes in exchange for cash or other forms between children, buyers of sexual services, intermediaries or agents, and other parties who benefit from transactions involving the child's sexuality.
In Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, it is explained that what is meant by sexual exploitation is any form of use of a child's sexual organs or other bodily organs to obtain profit, including but not limited to on all prostitution and obscenity activities as well as in positive criminal law, especially in article 296 of the Criminal Code, it is explained that "anyone who connects or facilitates obscene acts by another person with another person, and makes it a livelihood or habit, is threatened with imprisonment for a maximum of one year four months and a maximum fine of one thousand rupiah.
” Looking at the contents, this article does not discuss or write words about sexual exploitation, but if you examine the contents of the article, it seems that this article can be categorized as an article that discusses sexual exploitation.
Related Results
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
Perlindungan anak terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, sebagai bagian utama peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia, karena anak adalah kelompok strategis berkelanjutan...
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi Anak yang melakukan Tindak Pidana” ini bertujuan ntk menganalisis terhadap faktor penyebab anak melakukan tindak pidana dan mengan...
Menelaah prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian terhadap perkara pidana anak : tinjauan terhadap putusan pengadilan nomor 2/pid.sus-anak/2016/pn mtr
Menelaah prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian terhadap perkara pidana anak : tinjauan terhadap putusan pengadilan nomor 2/pid.sus-anak/2016/pn mtr
Nemo Punitur Sine Injuria Facto Seu Defalta yang artinya tidak ada seorang pun yang dihukum kecuali ia berbuat salah. Setiap orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijat...
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
This study examines the role of corporate governance in moderating the influence of green accounting disclosure, corporate social responsibility (CSR), and firm size on the financi...
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pedofilia Berdasarkan Hukum Di Indonesia
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pedofilia Berdasarkan Hukum Di Indonesia
Pedofilia merupakan kejahatan pada anak sebab menimbulkan akibat yang tidak baik untuk korban. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kebijakan tindak pidana pedofilia ber...
PENEGAKAN HUKUM KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES BULELENG
PENEGAKAN HUKUM KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES BULELENG
Tindak pidana persetubuhan merupakan problema manusia, yang mana terjadi pada seorang yang tidak menggunakan akal serta ditambah dengan dorongan hawa nafsu dalam bertindak. Terdapa...
Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Kejiwaan
Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Kejiwaan
Pelaksanaan proses peradilan pidana didasarkan pada Sistem Peradilan Pidana Terpadu (KUHAP). Tindak pidana gangguan jiwa berkaitan dengan Pasal 44 KUHP. Ilmu forensik dibutuhkan un...
Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian oleh Pengidap Gangguan Kepribadian (Psikopat)
Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian oleh Pengidap Gangguan Kepribadian (Psikopat)
Penganiayaan yang mengakibatkan Pembunuhan ialah tindakan guna hilangkan nyawa seseorang lewat cara yang melanggar hukum, atau yang tidak menentang hukum. Bermacam motif bisa menj...

