Kekuatan Hukum Kesepakatan Perdamaian Adat dalam Putusan Hakim

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kekuatan hukum kesepakatan perdamaian adat dalam putusan hakim. Untuk mengetahui jawaban dari permasalahan yang diajukan, dilakukan penelitian hukum normatif dengan metode Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Kasus, dan Pendekatan Konseptual. Jenis dan sumber data penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Kesepakatan Perdamaian merupakan implementasi dari prinsip Keadilan Restoratif, Keadilan restoratif sendiri diatur salah satunya dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di mana keadilan restoratif dapat diterapkan terbatas pada perkara-perkara tertentu. Meskipun telah ada payung hukum yang mengaturnya, namun dalam pelaksanaannya aturan-aturan yang ada masih kurang memadai, khususnya pengaturan mengenai bentuk kesepakatan perdamaian seperti apa yang dapat diterapkan dalam penjatuhan pidana oleh Hakim. Dalam praktiknya yang menjadi acuan Hakim untuk menentukan hal tersebut adalah adanya kesepakatan perdamaian atau kesediaan Terdakwa untuk bertanggung jawab atas kerugian atau kebutuhan Korban dapat terpenuhi. Selain itu, aturan yang nantinya akan diterapkan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru mengatur pula mengenai penerapan perdamaian pada tindak pidana secara lebih luas dengan adanya pemaafan korban. 2) Kesepakatan perdamaian adat yang termuat dalam putusan pengadilan adat mempunyai konsekuensi yuridis terhadap penuntutan, yaitu berupa peniadaan penuntutan dan penghapusan hak menuntut dengan pertimbangan bahwa apabila telah ada putusan pengadilan adat maka perkara yang disidangkan dalam peradilan umum berlaku asas ne bis in idem. Penerapan asas ne bis in idem merupakan pembentukan hukum oleh Hakim melalui putusan oleh karena belum ada legitimasi pemberlakuan putusan adat dalam penyelesaian tindak pidana.