Javascript must be enabled to continue!
DESAIN PENGUATAN PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MENUJU PEMBAHARUAN HUKUM NASIONAL
View through CrossRef
This study aims to find out how the ideal model for strengthening the implementation of the legislative function of the DPR RI in the context of reforming national law. Using a normative research method with a statutory approach. The results of the study show that the implementation of the legislative function of the DPR RI after the amendment to the constitution cannot be carried out optimally because it is indicated by the lack of legislative products and the low quality of the laws produced by the DPR. Legislation achievements that are not achieved according to the target of legislation and the number of laws submitted for judicial review at the Constitutional Court are benchmarks for the implementation of the legislative function of the DPR RI. And it can be concluded that the design of strengthening the implementation of the legislative functions of the DPR RI can be done by repositioning the Legislative Body of the DPR RI as a law center, strengthening the Supporting system of the DPR RI, and making a blue print for strengthening the implementation of the legislative functions of the DPR RI.
Title: DESAIN PENGUATAN PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MENUJU PEMBAHARUAN HUKUM NASIONAL
Description:
This study aims to find out how the ideal model for strengthening the implementation of the legislative function of the DPR RI in the context of reforming national law.
Using a normative research method with a statutory approach.
The results of the study show that the implementation of the legislative function of the DPR RI after the amendment to the constitution cannot be carried out optimally because it is indicated by the lack of legislative products and the low quality of the laws produced by the DPR.
Legislation achievements that are not achieved according to the target of legislation and the number of laws submitted for judicial review at the Constitutional Court are benchmarks for the implementation of the legislative function of the DPR RI.
And it can be concluded that the design of strengthening the implementation of the legislative functions of the DPR RI can be done by repositioning the Legislative Body of the DPR RI as a law center, strengthening the Supporting system of the DPR RI, and making a blue print for strengthening the implementation of the legislative functions of the DPR RI.
Related Results
PENGUATAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PENGUATAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN DAERAH
Dibentuknya lembaga Dewan Perwakilan Daerah adalah bertujuan untuk mengimbangi Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal pelaksanaan fungsi legislasi dengan menerapkan sistem perwakilan du...
PEMBERDAYAAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH MEWUJUDKAN KEDAULATAN RAKYAT DI INDONESIA
PEMBERDAYAAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH MEWUJUDKAN KEDAULATAN RAKYAT DI INDONESIA
Republik Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak dengan segala keanekaragaman mengharuskan adanya lembaga perwakilan rakyat. Wilayahnya juga sanga...
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
MPR adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaks...
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami urgensi pengaturan AI dalam UU Hak Cipta di Indonesia serta potensi AI sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia...
REFLEKSI KONSTITUSI TERHADAP PERANAN LEMBAGA PERWAKILAN DALAM BINGKAI NEGARA DEMOKRASI INDONESIA (PERSPEKTIF ILMU NEGARA)
REFLEKSI KONSTITUSI TERHADAP PERANAN LEMBAGA PERWAKILAN DALAM BINGKAI NEGARA DEMOKRASI INDONESIA (PERSPEKTIF ILMU NEGARA)
Pasca amandemen UUD 1945 di Indonesia secara langsung mengubah sistem ketatanegaraan terutama pada struktur lembaga perwakilan (parlemen). Berdasarkan konstitusi dan prinsip negara...
Revitalisasi Konsep Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam Pembaruan Hukum Kontemporer
Revitalisasi Konsep Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam Pembaruan Hukum Kontemporer
Konsep Hukum Pembangunan yang digagas Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja merupakan teori hukum asli Indonesia yang menekankan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, di mana huku...
PERAN TENAGA AHLI ANGGOTA DPR RI DALAM MENDUKUNG TUGAS DAN FUNGSI KONSTITUSIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (STUDI TENAGA AHLI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA)
PERAN TENAGA AHLI ANGGOTA DPR RI DALAM MENDUKUNG TUGAS DAN FUNGSI KONSTITUSIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (STUDI TENAGA AHLI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA)
AbstrakArtikel ini membahas peran yang dilaksanakan oleh tenaga ahli anggota DPR RI dalam mendukung tugas dan fungsi konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia beser...
Hubungan Antara Si Wakil dengan yang Diwakilkan
Hubungan Antara Si Wakil dengan yang Diwakilkan
Berdasarkan pada teori Abcarian , hubungan wakil rakyat yang terjadi di Indonesia ialah "partisan" karena wakil rakyat bertindak sesuai dengan keinginan atau program dari organisas...

