Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Penegakan Hukum dalam Penanggulangan Kejahatan Pertambahan Pasir Ilegal

View through CrossRef
The crime of illegal sand mining is a problem that requires the attention of various parties. The current phenomenon is that illegal mining is rampant among individuals and companies. Based on data from the Central Lampung Police, illegal mining crimes occur every year, while data from Walhi Lampung and the Environmental Service shows that there are still very few mining activities that have IUPs. This shows that illegal mining crime is a problem that must be handled by various elements. The research method used is a Normative Juridical and Empirical Juridical approach. Sources and types of data in research were obtained from field studies with interviews and literature studies. This research was conducted at the Central Lampung Police, lecturers at the Faculty of Law, Unila University, Walhi Lampung, and the Environmental Service. The results of this research describe that the police do not only focus on law enforcement, but also focus on preventative efforts to tackle illegal mining crimes. Even though Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining, the Police does not contain the authority of the Police in mining crimes. However, the police as the front guard of law enforcement officials must make countermeasures. This includes pre-emptive efforts to identify potential risks that cause illegal mining to occur. Monitoring efforts are carried out actively and periodically and are routinely used as an effort to detect potential crimes before they develop into real crimes. The preventive approach involves outreach and education activities in areas where there is potential for mining to increase public awareness about the negative impacts of illegal mining crimes. Then the last one is repressive efforts as a form of providing legal certainty
Title: Penegakan Hukum dalam Penanggulangan Kejahatan Pertambahan Pasir Ilegal
Description:
The crime of illegal sand mining is a problem that requires the attention of various parties.
The current phenomenon is that illegal mining is rampant among individuals and companies.
Based on data from the Central Lampung Police, illegal mining crimes occur every year, while data from Walhi Lampung and the Environmental Service shows that there are still very few mining activities that have IUPs.
This shows that illegal mining crime is a problem that must be handled by various elements.
The research method used is a Normative Juridical and Empirical Juridical approach.
Sources and types of data in research were obtained from field studies with interviews and literature studies.
This research was conducted at the Central Lampung Police, lecturers at the Faculty of Law, Unila University, Walhi Lampung, and the Environmental Service.
The results of this research describe that the police do not only focus on law enforcement, but also focus on preventative efforts to tackle illegal mining crimes.
Even though Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining, the Police does not contain the authority of the Police in mining crimes.
However, the police as the front guard of law enforcement officials must make countermeasures.
This includes pre-emptive efforts to identify potential risks that cause illegal mining to occur.
Monitoring efforts are carried out actively and periodically and are routinely used as an effort to detect potential crimes before they develop into real crimes.
The preventive approach involves outreach and education activities in areas where there is potential for mining to increase public awareness about the negative impacts of illegal mining crimes.
Then the last one is repressive efforts as a form of providing legal certainty.

Related Results

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUAL ROKOK ILLEGAL DI KECAMATAN PAYUNG SEKAKI PEKANBARU
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUAL ROKOK ILLEGAL DI KECAMATAN PAYUNG SEKAKI PEKANBARU
Fakta dilapangan menunjukkan masih tingginya penjualan rokok illegal di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Pertama, Bagaimana Pene...
KEADILAN SEBAGAI TUJUAN PENEGAKAN HUKUM
KEADILAN SEBAGAI TUJUAN PENEGAKAN HUKUM
Pandangan masyarakat pada umumnyasepakat bahwa penegakan hukum hingga saat inibelum memuaskan, penegakan hukum masih jauhdari rasa keadilan, ada pula yang berpendapatbahwa penegaka...
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami urgensi pengaturan AI dalam UU Hak Cipta di Indonesia serta potensi AI sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia...
Penerapan Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Kasus Investasi Ilegal di Indonesia
Penerapan Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Kasus Investasi Ilegal di Indonesia
Tulisan ini dilatarbelakangi oleh adanya pro kontra terkait penerapan konsep keadilan restoratif dalam penegakan hukum kasus investasi ilegal di Indonesia. Pada tulisan ini akan me...
PERAN FKPM (FORUM KOMUNIKASI POLISI MASYARAKAT)KABUPATEN TRENGGALEK DALAMMENDUKUNG PENEGAKANHUKUM
PERAN FKPM (FORUM KOMUNIKASI POLISI MASYARAKAT)KABUPATEN TRENGGALEK DALAMMENDUKUNG PENEGAKANHUKUM
Perkembangan masyarakat saat ini yang telah masuk pada fase modern menyebabkan berkembangnya kejahatan atau tindak pidana yang mencakup jenis serta dimensi – dimensi yang sebelumny...
Kinerja Material Pasir Puya Teraktivasi sebagai Fotokatalis pada Reduksi Metilen Biru dalam Larutan Air
Kinerja Material Pasir Puya Teraktivasi sebagai Fotokatalis pada Reduksi Metilen Biru dalam Larutan Air
Pasir puya adalah residu penambangan emas yang mengandung mineral berharga seperti zirkon, ilmenit dan besi oksida. Studi ini mengeksplorasi potensi pasir puya sebagai fotokatalis ...
Peningkatan Koordinasi Struktur dalam Penegakan Hukum Illegal Fishing di Aceh
Peningkatan Koordinasi Struktur dalam Penegakan Hukum Illegal Fishing di Aceh
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana koordinasi struktur dalam penegakan hukum terhadap penangkapan ikan ilegal di perairan Aceh. Analisis ini berdasarkan pemahaman b...
ATURAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DALAM PELANGGARAN KEJAHATAN GENOSIDA
ATURAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DALAM PELANGGARAN KEJAHATAN GENOSIDA
Dalam hukum pidana internasional, belum banyak orang mengetahui tentang hal ini. Ada yang mengatakan bahwa selain masih kurangnya referensi tentang hukum pidana internasional, juga...

Back to Top