Javascript must be enabled to continue!
Penegakan Hukum dalam Penanggulangan Kejahatan Pertambahan Pasir Ilegal
View through CrossRef
The crime of illegal sand mining is a problem that requires the attention of various parties. The current phenomenon is that illegal mining is rampant among individuals and companies. Based on data from the Central Lampung Police, illegal mining crimes occur every year, while data from Walhi Lampung and the Environmental Service shows that there are still very few mining activities that have IUPs. This shows that illegal mining crime is a problem that must be handled by various elements. The research method used is a Normative Juridical and Empirical Juridical approach. Sources and types of data in research were obtained from field studies with interviews and literature studies. This research was conducted at the Central Lampung Police, lecturers at the Faculty of Law, Unila University, Walhi Lampung, and the Environmental Service. The results of this research describe that the police do not only focus on law enforcement, but also focus on preventative efforts to tackle illegal mining crimes. Even though Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining, the Police does not contain the authority of the Police in mining crimes. However, the police as the front guard of law enforcement officials must make countermeasures. This includes pre-emptive efforts to identify potential risks that cause illegal mining to occur. Monitoring efforts are carried out actively and periodically and are routinely used as an effort to detect potential crimes before they develop into real crimes. The preventive approach involves outreach and education activities in areas where there is potential for mining to increase public awareness about the negative impacts of illegal mining crimes. Then the last one is repressive efforts as a form of providing legal certainty
Asosiasi Seni Desain dan Komunikasi Visual Indonesia
Title: Penegakan Hukum dalam Penanggulangan Kejahatan Pertambahan Pasir Ilegal
Description:
The crime of illegal sand mining is a problem that requires the attention of various parties.
The current phenomenon is that illegal mining is rampant among individuals and companies.
Based on data from the Central Lampung Police, illegal mining crimes occur every year, while data from Walhi Lampung and the Environmental Service shows that there are still very few mining activities that have IUPs.
This shows that illegal mining crime is a problem that must be handled by various elements.
The research method used is a Normative Juridical and Empirical Juridical approach.
Sources and types of data in research were obtained from field studies with interviews and literature studies.
This research was conducted at the Central Lampung Police, lecturers at the Faculty of Law, Unila University, Walhi Lampung, and the Environmental Service.
The results of this research describe that the police do not only focus on law enforcement, but also focus on preventative efforts to tackle illegal mining crimes.
Even though Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining, the Police does not contain the authority of the Police in mining crimes.
However, the police as the front guard of law enforcement officials must make countermeasures.
This includes pre-emptive efforts to identify potential risks that cause illegal mining to occur.
Monitoring efforts are carried out actively and periodically and are routinely used as an effort to detect potential crimes before they develop into real crimes.
The preventive approach involves outreach and education activities in areas where there is potential for mining to increase public awareness about the negative impacts of illegal mining crimes.
Then the last one is repressive efforts as a form of providing legal certainty.
Related Results
Penegakan Hukum dan Kedaulatan Pada Wilayah Perbatasan Negara Oleh Tentara Nasional Indonesia di Provinsi Sulawesi Utara
Penegakan Hukum dan Kedaulatan Pada Wilayah Perbatasan Negara Oleh Tentara Nasional Indonesia di Provinsi Sulawesi Utara
Sulawesi Utara sebagai salah satu wilayah Republik Indonesia memiliki kawasan laut yang luas dan berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga. Potensi alam besar yang bersumbe...
ATURAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DALAM PELANGGARAN KEJAHATAN GENOSIDA
ATURAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DALAM PELANGGARAN KEJAHATAN GENOSIDA
Dalam hukum pidana internasional, belum banyak orang mengetahui tentang hal ini. Ada yang mengatakan bahwa selain masih kurangnya referensi tentang hukum pidana internasional, juga...
Politik Hukum dalam Penguatan Integritas Kejaksaan Republik Indonesia Sebagai Pilar Penegakan Hukum yang Berkeadilan
Politik Hukum dalam Penguatan Integritas Kejaksaan Republik Indonesia Sebagai Pilar Penegakan Hukum yang Berkeadilan
Integritas merupakan pilar fundamental dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki peran strategis dalam menjaga supremasi hukum dan keadila...
PENGARUH KONDISI LINGKUNGAN TERHADAP KERAWANAN KEJAHATAN DI KAWASAN PERKOTAAN Studi Kasus di Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung
PENGARUH KONDISI LINGKUNGAN TERHADAP KERAWANAN KEJAHATAN DI KAWASAN PERKOTAAN Studi Kasus di Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung
Kejahatan merupakan perubahan yang tidak direncanakan akibat proses pengembangan perkotaan. Pendekatan geografis dalam analisis kejahatan mampu menganalisis pola kejahatan mengguna...
PENGENDALIAN TAMBANG PASIR ILEGAL DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT DEMI KEBERLANJUTAN EKOSISTEM PANTAI KAMPA WAKATOBI
PENGENDALIAN TAMBANG PASIR ILEGAL DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT DEMI KEBERLANJUTAN EKOSISTEM PANTAI KAMPA WAKATOBI
Pantai Kampa merupakan pantai yang berlokasi di kepulauan Tomia di Desa Dete kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi dengan panjang ± 929 m dengan luas 7,16 Ha. Kampa merupakan ka...
Urgensi Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Kejahatan Korporasi
Urgensi Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Kejahatan Korporasi
Dewasa ini korporasi sudah menjamur di Indonesia bahkan tak jarang menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan terutama terkait kejahatan korporasiĀ yang mana kejahatan ini dilaku...
PLURALISME HUKUM DI INDONESIA DARI SUDUT PANDANG ANTROPOLOGI
PLURALISME HUKUM DI INDONESIA DARI SUDUT PANDANG ANTROPOLOGI
Berdasarkan urian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum pada dasarnyaberbasis pada masyarakat. Maka salah satu metode khas dalam antropologi hukum adalah kerjalapangan (fi...
Posisi Hukum Adat dalam Hukum Kontrak Nasional Indonesia
Posisi Hukum Adat dalam Hukum Kontrak Nasional Indonesia
<p align="center"><strong><em>Abstract</em></strong></p><p><em>Sooner or later Indonesia will have its own law of contract. Reasons ...

