Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Perlindungan Hukum bagi Pemilik Tanah Adat Perseorangan yang Objek Tanahnya telah Terdaftar atas Nama Orang Lain

View through CrossRef
Abstract The UUPA requires the government to register land, but does not set a time limit for registering individual customary land, this means that it does not provide legal certainty, so that individual customary land has not been properly registered at the Land Office, especially in rural areas. Problems arise when customary land owners want to register their land rights but are refused because they have registered a certificate in the name of another party issued by the Land Office. This shows the importance of land registration to provide legal certainty to owners of land rights, but better attention is needed in terms of administration and legal protection in the land registration process. This research aims to analyze the position of individual customary land whose land objects have been registered as belonging to someone else in relation to the basis of legal certainty as well as analyzing legal protection for individual owners of customary land whose land objects have been registered. belong to someone else. The method used in this research is normative juridical research. The research specifications are analytical descriptive, then analyzed qualitatively. The research findings indicate that legal protection and certainty only arise if land rights are registered. At the time the Basic Agrarian Law (UUPA) was enacted on September 24, 1960, individual customary land should have been registered as private property. Abstrak UUPA mengharuskan pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah, tetapi tidak menetapkan batas waktu untuk pendaftaran tanah adat perseorangan, menyebabkan banyak tanah adat yang belum terdaftar dan tidak memberikan kepastian hukum. Masih banyak tanah adat perseorangan di Indonesia yang belum terdaftar dengan baik di Kantor Pertanahan, terutama di daerah pedesaan. Masalahnya timbul ketika pemilik tanah adat ingin mendaftarkan hak atas tanahnya namun mengalami penolakan karena terlah terdaftar sertifikat atas nama pihak lain yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan. Hal ini menunjukkan pentingnya pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik hak atas tanah, namun diperlukan perhatian yang lebih baik dari segi administrasi dan perlindungan hukum dalam proses pendaftaran tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalis kedudukan tanah adat perseorangan yang objek tanahnya telah terdaftar menjadi milik orang lain dihubungkan dengan asas kepastian hukum serta untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pemilik tanah adat perseorangan yang objek tanahnya telah terdaftar menjadi milik orang lain. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum dan kepastian hukum baru tercipta apabila hak atas tanahnya telah terdaftar. Seharusnya pada saat lahirnya UUPA pada tanggal 24 September 1960, pemilik tanah adat perseorangan harus didaftarkan menjadi hak milik.
Title: Perlindungan Hukum bagi Pemilik Tanah Adat Perseorangan yang Objek Tanahnya telah Terdaftar atas Nama Orang Lain
Description:
Abstract The UUPA requires the government to register land, but does not set a time limit for registering individual customary land, this means that it does not provide legal certainty, so that individual customary land has not been properly registered at the Land Office, especially in rural areas.
Problems arise when customary land owners want to register their land rights but are refused because they have registered a certificate in the name of another party issued by the Land Office.
This shows the importance of land registration to provide legal certainty to owners of land rights, but better attention is needed in terms of administration and legal protection in the land registration process.
This research aims to analyze the position of individual customary land whose land objects have been registered as belonging to someone else in relation to the basis of legal certainty as well as analyzing legal protection for individual owners of customary land whose land objects have been registered.
belong to someone else.
The method used in this research is normative juridical research.
The research specifications are analytical descriptive, then analyzed qualitatively.
The research findings indicate that legal protection and certainty only arise if land rights are registered.
At the time the Basic Agrarian Law (UUPA) was enacted on September 24, 1960, individual customary land should have been registered as private property.
Abstrak UUPA mengharuskan pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah, tetapi tidak menetapkan batas waktu untuk pendaftaran tanah adat perseorangan, menyebabkan banyak tanah adat yang belum terdaftar dan tidak memberikan kepastian hukum.
Masih banyak tanah adat perseorangan di Indonesia yang belum terdaftar dengan baik di Kantor Pertanahan, terutama di daerah pedesaan.
Masalahnya timbul ketika pemilik tanah adat ingin mendaftarkan hak atas tanahnya namun mengalami penolakan karena terlah terdaftar sertifikat atas nama pihak lain yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan.
Hal ini menunjukkan pentingnya pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik hak atas tanah, namun diperlukan perhatian yang lebih baik dari segi administrasi dan perlindungan hukum dalam proses pendaftaran tanah.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalis kedudukan tanah adat perseorangan yang objek tanahnya telah terdaftar menjadi milik orang lain dihubungkan dengan asas kepastian hukum serta untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pemilik tanah adat perseorangan yang objek tanahnya telah terdaftar menjadi milik orang lain.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif.
Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, kemudian dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum dan kepastian hukum baru tercipta apabila hak atas tanahnya telah terdaftar.
Seharusnya pada saat lahirnya UUPA pada tanggal 24 September 1960, pemilik tanah adat perseorangan harus didaftarkan menjadi hak milik.

Related Results

Pendekatan Positivistik dalam Studi Hukum Adat
Pendekatan Positivistik dalam Studi Hukum Adat
AbstractAdat Positive Legal Science was initiated to simplify Western People (officer, legal enforcer, scholar) to understand adat or adat law. There are two important process to p...
KECEMASAN SAAT PANDEMI COVID 19: LITERATUR REVIEW Hardiyati, Efri Widianti, Taty Hernawaty Departemen Keperawatan Jiwa Poltekkes Kemenkes Mamuju Sulbar, Universitas Pad...
DAMPAK PENCEMARAN TANAH DAN LANGKAH PENCEGAHAN
DAMPAK PENCEMARAN TANAH DAN LANGKAH PENCEGAHAN
Tanah merupakan bagian penting dalam menunjang kehidupan makhluk hidup di muka bumi. Seperti kita ketahui rantai makanan bermula dari tumbuhan. Manusia, hewan hidup dari tumbuhan. ...
Marginalisasi Hukum Adat pada Masyarakat Adat The marginalization of adat law on adat communities
Marginalisasi Hukum Adat pada Masyarakat Adat The marginalization of adat law on adat communities
Tulisan ini berupaya melihat marjinalisasi adat, hukum adat serta implikasinya pada masyarakat adat. Dalam konteks Indonesia, meskipun Konstitusi dan beberapa aturan formal mengaku...
Perlindungan Hukum bagi Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah Awal terkait Adanya Sertifikat Ganda
Perlindungan Hukum bagi Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah Awal terkait Adanya Sertifikat Ganda
Sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan melalui proses pendaftaran tanah seharusnya memberikan kepastian mengenai subjek hak, objek tanah, serta hubungan hukum antara pemegang h...
Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Sertipikat Hak Milik atas Tanah yang Mengalami Sengketa Kepemilikan
Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Sertipikat Hak Milik atas Tanah yang Mengalami Sengketa Kepemilikan
Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Yang Mengalami Sengketa Kepemilikan,” bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindunga...
Peran PPAT Dalam Sistem Pendaftaran Tanah Adat di Bali
Peran PPAT Dalam Sistem Pendaftaran Tanah Adat di Bali
PTSL dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomar 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap....

Back to Top