Javascript must be enabled to continue!
Dualisme Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja
View through CrossRef
This study aims to examine and analyze legal dualism in the establishment of a Limited Liability Company. The Job Creation Act permits the establishment of a Limited Liability Company without using a notary deed, but only with a statement letter on the establishment of the company. This is very different from the provisions contained in the Limited Liability Company Law which requires the establishment of a Limited Liability Company to be established by a minimum of 2 (two) persons with a Notary deed in Indonesian. So that this difference in rules has caused a polemic in society. This research is expected to provide an understanding of the establishment of a Limited Liability Company before and after the enactment of the Job Creation Act. This research is a normative juridical research using a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that the enactment of the Job Creation Act itself does not result in legal dualism in the establishment of a Limited Liability Company because the Job Creation Act itself is an amendment to the Limited Liability Company Law but was made using the omnibus law concept. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai dualisme hukum dalam pendirian perseroan terbatas. Undang-Undang Cipta Kerja mengizinkan pendirian perseroan terbatas tanpa menggunakan akta Notaris, melainkan hanya dengan surat pernyataan pendirian perseroan. Hal ini sangat berbeda dengan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mensyaratkan pendirian perseroan terbatas harus didirikan oleh minimal 2 (dua) orang dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia. Sehingga perbedaan pengaturan ini telah menimbulkan polemik di dalam masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pendirian perseroan terbatas sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja sendiri tidak mengakibatkan adanya dualisme hukum dalam pendirian perseroan terbatas karena Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri merupakan perubahan atas Undang-Undang Perseroan Terbatas namun dibuat menggunakan konsep omnibus law.
Title: Dualisme Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja
Description:
This study aims to examine and analyze legal dualism in the establishment of a Limited Liability Company.
The Job Creation Act permits the establishment of a Limited Liability Company without using a notary deed, but only with a statement letter on the establishment of the company.
This is very different from the provisions contained in the Limited Liability Company Law which requires the establishment of a Limited Liability Company to be established by a minimum of 2 (two) persons with a Notary deed in Indonesian.
So that this difference in rules has caused a polemic in society.
This research is expected to provide an understanding of the establishment of a Limited Liability Company before and after the enactment of the Job Creation Act.
This research is a normative juridical research using a statutory approach and a conceptual approach.
The results of the study show that the enactment of the Job Creation Act itself does not result in legal dualism in the establishment of a Limited Liability Company because the Job Creation Act itself is an amendment to the Limited Liability Company Law but was made using the omnibus law concept.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai dualisme hukum dalam pendirian perseroan terbatas.
Undang-Undang Cipta Kerja mengizinkan pendirian perseroan terbatas tanpa menggunakan akta Notaris, melainkan hanya dengan surat pernyataan pendirian perseroan.
Hal ini sangat berbeda dengan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mensyaratkan pendirian perseroan terbatas harus didirikan oleh minimal 2 (dua) orang dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia.
Sehingga perbedaan pengaturan ini telah menimbulkan polemik di dalam masyarakat.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pendirian perseroan terbatas sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja sendiri tidak mengakibatkan adanya dualisme hukum dalam pendirian perseroan terbatas karena Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri merupakan perubahan atas Undang-Undang Perseroan Terbatas namun dibuat menggunakan konsep omnibus law.
.
Related Results
Diferensiasi Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja
Diferensiasi Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja
The dynamics in the development of Limited Liability Companies after the enactment of the Job Creation Act and also the government's efforts to increase or encourage the growth of ...
KONTRAK PERSEROAN TERBATAS YANG MENGANDUNG TINDAKAN ULTRA VIRES
KONTRAK PERSEROAN TERBATAS YANG MENGANDUNG TINDAKAN ULTRA VIRES
Kegiatas usaha perseroan terbatas dilaksanakan oleh organ perseroan terbatas yaitu Direksi perseroan terbatas, Direksi dapat mewakili perseroan terbatas untuk melakukan kontrak den...
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami urgensi pengaturan AI dalam UU Hak Cipta di Indonesia serta potensi AI sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia...
KEDUDUKAN HUKUM KEPUTUSAN FIKTIF POSITIF SEJAK PENGUNDANGAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
KEDUDUKAN HUKUM KEPUTUSAN FIKTIF POSITIF SEJAK PENGUNDANGAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
ABSTRAK
Ketentuan mengenai keputusan fiktif positif dalam Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengalami perubahan yang signifikan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Peru...
Karakteristik Perseroan Terbatas Perorangan dalam Hukum Indonesia
Karakteristik Perseroan Terbatas Perorangan dalam Hukum Indonesia
Latar belakang: Dalam dekade terakhir ini, di Indonesia terdapat perkembangan yang luar biasa yaitu dalam hukum perusahaan. Perusahaan yang identik dengan perseroan terbatas, serin...
KONSTITUSIONALITAS PENGGUNAAN METODE OMNIBUS LAW SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KONSTITUSIONALITAS PENGGUNAAN METODE OMNIBUS LAW SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Salah satu isu yang berkembang pada awal tahun 2020 yang lalu adalah digunakannya metode pembentukan undang-undang Omnibus Law yang telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun...
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM HAL DIREKSI PERSEROAN TERBATAS MELAKUKAN ULTRA VIRES
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM HAL DIREKSI PERSEROAN TERBATAS MELAKUKAN ULTRA VIRES
Prinsip hukum ultra vires menetapkan bahwa batas kewenangan bertindak daribadan hukum memberikan pengertian, “adalah bukan tindakan hukum itu tidak bolehdilakukan, tetapi tindakan ...
Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum
Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum
Abstract-Directors in a limited liability company can be likened to a life for the company. The Board of Directors in carrying out their duties in managing a limited liability comp...

