Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Opsi Skema Pendanaan Mitigasi Perubahan Iklim di Sektor Kehutanan

View through CrossRef
Upaya mitigasi perubahan iklim di sektor kehutanan memerlukan dukungan pendanaan yang kuat. Salah satu skema pendanaan perubahan iklim yang ditetapkan dalam PP 46 tahun 2017 adalah skema imbal jasa lingkungan. Meskipun demikian, skema tersebut di tingkat tapak belum banyak dikembangkan. Tulisan ini menganalisis opsi-opsi kombinasi skema pendanaan jasa lingkungan dengan optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan dalam rangka mendukung upaya mitigasi perubahan iklim di sektor kehutanan. Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu provinsi yang aktif dalam upaya penurunan emisi dari sektor kehutanan. Hasil analisa menunjukkan bahwa pola pendanaan jasa lingkungan yang dapat diterapkan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dikelompokkan menjadi Payment of Environmental Services (PES), Liablity Rule (LR), dan Purchasing Development Right (PDR). Pola pendanaan PES efektif untuk mendukung upaya pengelolaan hutan sebagai penyimpan karbon, LR untuk kegiatan penyerapan karbon, sedangkan PDR potensial untuk mendukung kegiatan pengurangan emisi karbon. Funding Scheme Options for Climate Change Mitigation in Forestry SectorAbstractClimate change mitigation actions significantly require strong financial support. One of the climate change financing schemes stated on the government regulation no 46/2017 is transaction of environmental services. The implementation schemes in the site level however have not been clearly explored yet. This paper explores funding scheme options for various forest management purposes in order to support climate change mitigation actions in forestry sector. Tanjung Jabung Timur District that is actively reducing emission from forest is chosen as the research location. The research shows environmental service funding schemes that could be implemented in Tanjung Jabung Timur are including Payment of Environmental Services (PES), Liability Rule (LR), and Purchasing Development Right (PDR). PES is effective to encourage forest management purposed for carbon stock; LR is to support carbon sequestration activities, while PDR is potential to support forest management for reducing carbon emission.
Title: Opsi Skema Pendanaan Mitigasi Perubahan Iklim di Sektor Kehutanan
Description:
Upaya mitigasi perubahan iklim di sektor kehutanan memerlukan dukungan pendanaan yang kuat.
Salah satu skema pendanaan perubahan iklim yang ditetapkan dalam PP 46 tahun 2017 adalah skema imbal jasa lingkungan.
Meskipun demikian, skema tersebut di tingkat tapak belum banyak dikembangkan.
Tulisan ini menganalisis opsi-opsi kombinasi skema pendanaan jasa lingkungan dengan optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan dalam rangka mendukung upaya mitigasi perubahan iklim di sektor kehutanan.
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu provinsi yang aktif dalam upaya penurunan emisi dari sektor kehutanan.
Hasil analisa menunjukkan bahwa pola pendanaan jasa lingkungan yang dapat diterapkan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dikelompokkan menjadi Payment of Environmental Services (PES), Liablity Rule (LR), dan Purchasing Development Right (PDR).
Pola pendanaan PES efektif untuk mendukung upaya pengelolaan hutan sebagai penyimpan karbon, LR untuk kegiatan penyerapan karbon, sedangkan PDR potensial untuk mendukung kegiatan pengurangan emisi karbon.
 Funding Scheme Options for Climate Change Mitigation in Forestry SectorAbstractClimate change mitigation actions significantly require strong financial support.
One of the climate change financing schemes stated on the government regulation no 46/2017 is transaction of environmental services.
The implementation schemes in the site level however have not been clearly explored yet.
This paper explores funding scheme options for various forest management purposes in order to support climate change mitigation actions in forestry sector.
Tanjung Jabung Timur District that is actively reducing emission from forest is chosen as the research location.
The research shows environmental service funding schemes that could be implemented in Tanjung Jabung Timur are including Payment of Environmental Services (PES), Liability Rule (LR), and Purchasing Development Right (PDR).
PES is effective to encourage forest management purposed for carbon stock; LR is to support carbon sequestration activities, while PDR is potential to support forest management for reducing carbon emission.

Related Results

ANALISIS POTENSI EKONOMI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2011-2016
ANALISIS POTENSI EKONOMI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2011-2016
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa sektor manakah yang menjadi sektor unggulan di KabupatenSumbawa tahun 2011-2016, mengetahui struktur ekonomi (National Share, Proportiona...
MODEL BLACK-SCHOLES OPSI CALL DAN OPSI PUT TIPE EROPA DENGAN DIVIDEN PADA KEADAAN CONSTANT MARKET
MODEL BLACK-SCHOLES OPSI CALL DAN OPSI PUT TIPE EROPA DENGAN DIVIDEN PADA KEADAAN CONSTANT MARKET
Opsi tipe Eropa adalah suatu bentuk perjanjian berupa kontrak yang memberikan pemegang opsi suatu hak tetapi bukan suatu kewajiban untuk membeli atau menjual aset tertentu dengan h...
Skema Mitigasi Tsunami Mendatang di Pelabuhan Garongkong, Barru, Sulawesi Selatan
Skema Mitigasi Tsunami Mendatang di Pelabuhan Garongkong, Barru, Sulawesi Selatan
Indonesia merupakan negara yang sangat rawan dilanda bencana gempa yang dapat diikuti oleh tsunami. Bencana tsunami merupakan fenomena alam ataupun bencana alam yang sama sekali ti...
PENENTUAN HARGA SAHAM (OPSI EROPA DAN OPSI BARRIER) DENGAN METODE BLACK-SCHOLES DAN METODE MONTE CARLO
PENENTUAN HARGA SAHAM (OPSI EROPA DAN OPSI BARRIER) DENGAN METODE BLACK-SCHOLES DAN METODE MONTE CARLO
Opsi merupakan kotrak resmi yang memberikan hal kepada holder untuk membeli/menjual suatu aset dari/kepada writer dengan harga tertentu dan jangka waktu tertentu.Opsi Eropa adalah ...
OMNIBUSLAW UNDANG-UNDANG PERUBAHAN IKLIM BERDIMENSI KEADILAN BAGI MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN
OMNIBUSLAW UNDANG-UNDANG PERUBAHAN IKLIM BERDIMENSI KEADILAN BAGI MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN
Penelitian ditujukan untuk mengetahui urgensi dan kontruksi reformulasi pengaturan perubahan iklim secara berkelanjutan dan berkeadilan. Bahwa saat ini politik hukum perundang-unda...
Kontribusi Aktif Pemerintah Pada Penanganan Isu GRK dan Perubahan Iklim Global
Kontribusi Aktif Pemerintah Pada Penanganan Isu GRK dan Perubahan Iklim Global
Gas rumah kaca (GRK) merupakan gas-gas yang terkumpul dan terakumulasi di atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca ( greenhouse effect ) sehingga menjadikan pemanasan global ( glo...
Tipologi dan Kerawanan Korupsi Sektor Kehutanan di Indonesia
Tipologi dan Kerawanan Korupsi Sektor Kehutanan di Indonesia
Diindikasikan bahwa tingginya laju kerusakan hutan di Indonesia ada kaitannya dengan tingkat korupsi yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tipologi dan keraw...
Mobilisasi Sumber Daya Adaptasi Mitigasi Perubahan Iklim Di Kelurahan Krapyak Kecamatan Tirto Kota Pekalongan
Mobilisasi Sumber Daya Adaptasi Mitigasi Perubahan Iklim Di Kelurahan Krapyak Kecamatan Tirto Kota Pekalongan
Penelitian ini fokus pada kerentanan masyarakat akibat dari perubahan iklim, jenis ancaman, dampak, upaya yang sudah dilakukan, valuasi dampaknya, dan jenis aksi adaptasi mitigasi....

Back to Top