Javascript must be enabled to continue!
FUNGSI DEWAN PERS DALAM MELINDUNGI KEMERDEKAAN PERS
View through CrossRef
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis fungsi Dewan Pers dalam perannya untuk melindungi kemerdekaan pers berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan kelemahan Dewan Pers. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana fungsi Dewan Pers dalam melindungi kemerdekaan pers dan Bagaimana cara memperkuat fungsi Dean Pers dalam melindungi kemerdekaan pers. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunnjukkan bahwa Dewan Pers yang berstatus sebagai lembaga negara independen masih belum mampu dalam menggunakan perannya sebagai pelindung kemerdekaan pers. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 hanya memiliki fungsi yang sederhana, seperti mediator sengketa pers saja. Karena didalam undang-undang tersebut Dewan Pers tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanki atas pelanggaran yang terjadi di lingkup jurnalistik. Dan juga kini tantangan yang datang bukan lagi berasal dari eksternal melainkan dari internal pers itu sendiri, yang mana saat ini perusahaan pers yang kerap melakukan tindakan yang tidak netral, yang dikarenakan pemilik perusahaan pers itu sendiri menggunakan media nya sebagai sarana berpolitik.
Lembaga Penelitian dan Pengabdian masyarakat Universitas Jambi
Title: FUNGSI DEWAN PERS DALAM MELINDUNGI KEMERDEKAAN PERS
Description:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis fungsi Dewan Pers dalam perannya untuk melindungi kemerdekaan pers berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan kelemahan Dewan Pers.
Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana fungsi Dewan Pers dalam melindungi kemerdekaan pers dan Bagaimana cara memperkuat fungsi Dean Pers dalam melindungi kemerdekaan pers.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.
Hasil penelitian ini menunnjukkan bahwa Dewan Pers yang berstatus sebagai lembaga negara independen masih belum mampu dalam menggunakan perannya sebagai pelindung kemerdekaan pers.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 hanya memiliki fungsi yang sederhana, seperti mediator sengketa pers saja.
Karena didalam undang-undang tersebut Dewan Pers tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanki atas pelanggaran yang terjadi di lingkup jurnalistik.
Dan juga kini tantangan yang datang bukan lagi berasal dari eksternal melainkan dari internal pers itu sendiri, yang mana saat ini perusahaan pers yang kerap melakukan tindakan yang tidak netral, yang dikarenakan pemilik perusahaan pers itu sendiri menggunakan media nya sebagai sarana berpolitik.
Related Results
Fungsi Gatekeeping yang Dilaksanakan Pers Mahasiswa Univeristas Islam Syekh Yusuf Di Era Digital (Studi Kualitatif Pers Mahasiswa Pasca Penandatangan Kerjasama Dewan Pers Dengan Ditjen Dikti)
Fungsi Gatekeeping yang Dilaksanakan Pers Mahasiswa Univeristas Islam Syekh Yusuf Di Era Digital (Studi Kualitatif Pers Mahasiswa Pasca Penandatangan Kerjasama Dewan Pers Dengan Ditjen Dikti)
Pers mahasiswa merupakan bagian dari ekosistem pers Indonesia. Permasalahan yang dihadapi pers mahasiswa tidak jauh berbeda dengan pers umum. Tantangan pers mahasiswa dalam posisi ...
Tinjauan Yuridis Peranan Dewan Pers Dalam Peningkatan Profesionalme Wartawan
Tinjauan Yuridis Peranan Dewan Pers Dalam Peningkatan Profesionalme Wartawan
Perkembangan Dewan Pers sejak era Reformasi telah mengalami perubahan yang signifikan. Pada era orde baru, Dewan Pers dibawah bayang-bayang intervensi pemerintah. Kini Dewan Pers t...
PERAN PERS PADA MASA ORDE BARU DI PONTIANAK TAHUN 1966-1974
PERAN PERS PADA MASA ORDE BARU DI PONTIANAK TAHUN 1966-1974
<p align="center"><strong>Abstrak</strong></p><p>Tujuan Penelitian ini adalah untuk melihat peran pers pada masa Orde Baru di Pontianak tahun 1966-197...
PIDANA PEMBERITAAN MEDIA SOSIAL
PIDANA PEMBERITAAN MEDIA SOSIAL
Dalam kaitannya dengan kasus pencemaran nama baik, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 13 Tahun 2008 tertanggal 30 Desember 2008 tentang Memi...
RUANG DAN IDENTITAS DALAM CERPEN “KEMERDEKAAN” KARYA PUTU WIJAYA (Space and Identity in “Kemerdekaan” Short Story by Putu Wijaya)
RUANG DAN IDENTITAS DALAM CERPEN “KEMERDEKAAN” KARYA PUTU WIJAYA (Space and Identity in “Kemerdekaan” Short Story by Putu Wijaya)
Kemerdekaan dapat menjadi sebuah konsep yang mengandung prasangka. Kemunculan prasangka tersebut bergantung pada identitas individu maupun kelompok. Identitas pun dipahami sebagai ...
Pengaturan Dewan Pers dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pers pada Era Digital
Pengaturan Dewan Pers dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pers pada Era Digital
Pers sebagai salah satu pilar utama demokrasi memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang akurat dan objektif kepada masyarakat. Dalam konteks ini, pembatasan terhadap...
ANALISIS LOKUSI ILOKUSI PERLOKUSI DALAM DRAMA KOE KOI
ANALISIS LOKUSI ILOKUSI PERLOKUSI DALAM DRAMA KOE KOI
Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis lokusi, ilokusi, dan perlokusi dalam kehidupan sehari-hari melalui drama koe koi, dan mendeskripsikan da...
KEMARUK DEWAN DALAM <em>DEWAN KEMARUK</em> <em>(THE GREEDINESS OF LEGISLATORS IN DEWAN KEMARUK)</em>
KEMARUK DEWAN DALAM <em>DEWAN KEMARUK</em> <em>(THE GREEDINESS OF LEGISLATORS IN DEWAN KEMARUK)</em>
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemaruknya anggota Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (DPRD) Riau dalam kumpulan cerita kelakar emDewan Kemaruk:Telatah Wak Atan/em denga...

