Javascript must be enabled to continue!
Sosialisasi Pencatatan Perkawinan di Desa Wanawali Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta
View through CrossRef
The aim of carrying out this outreach activity is to increase the legal knowledge and awareness of the Wanawali village community regarding the urgency of registering marriages to obtain a marriage certificate. This activity was carried out because there are a set of problems currently being faced, especially regarding the lack of public awareness regarding registering marriages. This condition is a systemic impact of the general public's low level of understanding in Wanawali Village, Cibatu District, Purwakarta Regency regarding the regulations governing marriage and their lack of awareness regarding the importance of registering marriages in order to obtain a marriage certificate. The method used in this activity is Participatory Action Research (PAR). As an effort to obtain a marriage certificate at the Religious Affairs Office (KUA), the applicant submits a marriage isbat application to the Religious Court by attaching several requirements. The requirements that must be met for submitting a marriage Itsbat application are listed in the Compilation of Islamic Law Article 7 paragraphs (1), (2), (3) and (4). The determination of Itsbat Nikah will be granted by the religious court judge if these conditions are met. By granting the application for a Marriage Certificate, a marriage that has been solemnized according to religious law can be requested to be registered with the Marriage Registrar (VAT) Officer at the sub-district KUA covering the area, bringing a copy of the decision to issue a Marriage Certificate Excerpt. and The results of the activity show that after being given socialization, the participants have clear and complete knowledge regarding: (1) knowledge about Civil Law, especially Marriage Law which is related to procedures for registering marriages, (2) knowledge about the impact and consequences of having a marriage registration.
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ibnu Sina Ajibarang
Title: Sosialisasi Pencatatan Perkawinan di Desa Wanawali Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta
Description:
The aim of carrying out this outreach activity is to increase the legal knowledge and awareness of the Wanawali village community regarding the urgency of registering marriages to obtain a marriage certificate.
This activity was carried out because there are a set of problems currently being faced, especially regarding the lack of public awareness regarding registering marriages.
This condition is a systemic impact of the general public's low level of understanding in Wanawali Village, Cibatu District, Purwakarta Regency regarding the regulations governing marriage and their lack of awareness regarding the importance of registering marriages in order to obtain a marriage certificate.
The method used in this activity is Participatory Action Research (PAR).
As an effort to obtain a marriage certificate at the Religious Affairs Office (KUA), the applicant submits a marriage isbat application to the Religious Court by attaching several requirements.
The requirements that must be met for submitting a marriage Itsbat application are listed in the Compilation of Islamic Law Article 7 paragraphs (1), (2), (3) and (4).
The determination of Itsbat Nikah will be granted by the religious court judge if these conditions are met.
By granting the application for a Marriage Certificate, a marriage that has been solemnized according to religious law can be requested to be registered with the Marriage Registrar (VAT) Officer at the sub-district KUA covering the area, bringing a copy of the decision to issue a Marriage Certificate Excerpt.
and The results of the activity show that after being given socialization, the participants have clear and complete knowledge regarding: (1) knowledge about Civil Law, especially Marriage Law which is related to procedures for registering marriages, (2) knowledge about the impact and consequences of having a marriage registration.
Related Results
Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dan Thailand
Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dan Thailand
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Memahami bagaimana sistem perkawinan nasional di Indonesia dan Thailand, (2) Latar belakang pemberlakuan hukum perkawinan Islam di Indonesia dan ...
Hukum Pencatatan Perkawinan dan Akibat Hukumnya (Perbandingan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam)
Hukum Pencatatan Perkawinan dan Akibat Hukumnya (Perbandingan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam)
Pencatatan perkawinan merupakan suatu tugas atau kewajiban yang fundamental bagi calon suami istri yang hendak melaksanakan perkawinan, dikarenakan jika tidak melakukannya maka aka...
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS
Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintah...
Meningkatkan Peran Perempuan melalui Pengarusutamaan Gender di Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta
Meningkatkan Peran Perempuan melalui Pengarusutamaan Gender di Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta
Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta berfokus pada masalah “peran perempuan di masyarakat”.Sampai saat ini masih banyak masyara...
Analisa Pencatatan Nikah (Kawin Belum Tercatat) Pada Kk Dalam Persfektif Disdukcapil Purwakarta
Analisa Pencatatan Nikah (Kawin Belum Tercatat) Pada Kk Dalam Persfektif Disdukcapil Purwakarta
KK (kartu keluarga) merupakan kartu identitas keluarga yang sangat penting serta wajib dimiliki oleh setiap warga negara. Tujuan Penulis dalam penelitian ini yaitu untuk menjawab d...
Akta Penegasan Perjanjian Perkawinan Kaitannya dengan Pemenuhan Prinsip Publisitas
Akta Penegasan Perjanjian Perkawinan Kaitannya dengan Pemenuhan Prinsip Publisitas
In the Marriage Agreement to bind the third party, then the marriage agreement must meet the principle of publicity, that is, by registered or recorded. Registration of marriage ag...
Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Anak Luar Kawin Dengan Ayah Biologisnya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010
Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Anak Luar Kawin Dengan Ayah Biologisnya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010
Perkawinan adalah sebuah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan manusia dapat berkembang. Sistem perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat a...
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KALIMATI, KECAMATAN ADIWERNA, KABUPATEN TEGAL, JAWA TENGAH
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KALIMATI, KECAMATAN ADIWERNA, KABUPATEN TEGAL, JAWA TENGAH
Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BadanPermusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraanPemerintahan...

