Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dugaan Tindak Pidana Narkotika

View through CrossRef
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya perlindungan hukum terhadap saksi yang melaporkan dugaan tindak pidana narkotika, mengetahui hambatan perlindungan saksi yang melaporkan dugaan tindak pidana narkotika, dan mengetahui upaya penanggulangan hambatan perlindungan saksi yang melaporkan dugaan tindak pidana narkotika. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris, yaitu meneliti dan menganalisis data yang diperoleh dari lokasi penelitian dimana penulis memperoleh data primer yang diperoleh dari wawancara dengan Polsek Ende dan juga data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, tulisan atau makalah, buku-buku terkait dan pendukung dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Perlindungan Hukum terhadap Pelapor Saksi Dugaan Tindak Pidana Narkotika dilakukan dengan menyembunyikan nama atau identitas pelapor dengan tujuan memberikan perlindungan dan rasa aman kepada saksi pelapor beserta keluarga dan harta bendanya. (2) Hambatan pelaksanaan perlindungan hukum bagi saksi yang melaporkan dugaan tindak pidana narkotika adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat luas mengenai jaminan perlindungan hukum saksi dan korban, kurangnya konsistensi pelaksanaan sistem perlindungan saksi dan korban yang telah ditetapkan oleh undang-undang. (3) Upaya penanggulangan dalam penegakan hukum perlindungan saksi yang melaporkan dugaan tindak pidana narkotika merupakan sosialisasi kepada masyarakat tentang perlindungan saksi dan korban harus lebih ditingkatkan agar masyarakat berani melaporkan suatu tindak pidana yang sedang terjadi. Saran dari penulis adalah dengan adanya peraturan perundang-undangan pelaksanaan perlindungan hukum yang akan diberikan harus lebih konsisten diberikan oleh pihak yang berwenang agar masyarakat menjadi berani atau tidak takut untuk melaporkan kejahatan narkotika yang sering terjadi di masyarakat.  
Title: Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dugaan Tindak Pidana Narkotika
Description:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya perlindungan hukum terhadap saksi yang melaporkan dugaan tindak pidana narkotika, mengetahui hambatan perlindungan saksi yang melaporkan dugaan tindak pidana narkotika, dan mengetahui upaya penanggulangan hambatan perlindungan saksi yang melaporkan dugaan tindak pidana narkotika.
Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris, yaitu meneliti dan menganalisis data yang diperoleh dari lokasi penelitian dimana penulis memperoleh data primer yang diperoleh dari wawancara dengan Polsek Ende dan juga data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, tulisan atau makalah, buku-buku terkait dan pendukung dalam penelitian ini.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Perlindungan Hukum terhadap Pelapor Saksi Dugaan Tindak Pidana Narkotika dilakukan dengan menyembunyikan nama atau identitas pelapor dengan tujuan memberikan perlindungan dan rasa aman kepada saksi pelapor beserta keluarga dan harta bendanya.
(2) Hambatan pelaksanaan perlindungan hukum bagi saksi yang melaporkan dugaan tindak pidana narkotika adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat luas mengenai jaminan perlindungan hukum saksi dan korban, kurangnya konsistensi pelaksanaan sistem perlindungan saksi dan korban yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
(3) Upaya penanggulangan dalam penegakan hukum perlindungan saksi yang melaporkan dugaan tindak pidana narkotika merupakan sosialisasi kepada masyarakat tentang perlindungan saksi dan korban harus lebih ditingkatkan agar masyarakat berani melaporkan suatu tindak pidana yang sedang terjadi.
Saran dari penulis adalah dengan adanya peraturan perundang-undangan pelaksanaan perlindungan hukum yang akan diberikan harus lebih konsisten diberikan oleh pihak yang berwenang agar masyarakat menjadi berani atau tidak takut untuk melaporkan kejahatan narkotika yang sering terjadi di masyarakat.
 .

Related Results

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi Anak yang melakukan Tindak Pidana” ini bertujuan ntk menganalisis terhadap faktor penyebab anak melakukan tindak pidana dan mengan...
Kedudukan Hukum Saksi Instrumentair Terkait Keautentikan Akta Notaris
Kedudukan Hukum Saksi Instrumentair Terkait Keautentikan Akta Notaris
The legal status of a Notary employee in his capacity is a witness of the Instrumentair to support the validity of an authentic deed which is inseparable and has legal consequences...
PENGATURAN HUKUM TERKAIT HAK DAN KEWAJIBAN TERHADAP SAKSI PELAKU YANG BEKERJA SAMA (JUSTICE COLLABORATOR) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
PENGATURAN HUKUM TERKAIT HAK DAN KEWAJIBAN TERHADAP SAKSI PELAKU YANG BEKERJA SAMA (JUSTICE COLLABORATOR) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hak dan kewajiban dan pertimbangan hukum memberikan penghargaan saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator) dalam tin...
Jurisprudence for Resolving Crimes of Narcotics Abuse by Children in Indonesia
Jurisprudence for Resolving Crimes of Narcotics Abuse by Children in Indonesia
ABSTRACT Objectives: This study aims to analyze the application of diversion in Indonesia in the process of resolving narcotics crime cases against children. It is expected that re...
KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA FISKAL
KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA FISKAL
Tindak pidana fiskal adalah perbuatan tertentu di bidang fiskal yang diberi sanksipidana. Peraturan perundang-undangan di bidang fiskal memuat tindak pidana fiskal yangmerupakan su...
Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi
Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi
Jika dilihat dari preseden penegakan hukum tindak pidana korupsi  di Indonesia, ada beberapa indikasi/dugaan kasus korupsi melibatkan anggota partai politik yang hasil perbuatannya...
Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Terkait Hak Asasi Manusia (Studi Kejaksaan Negeri Badung)
Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Terkait Hak Asasi Manusia (Studi Kejaksaan Negeri Badung)
Hukuman mati adalah suatu hukuman yang sangat berat yang bisa berikan kepada para pelaku kejahatan narkotika di Indonesia. Penerapan hukuman ini di Indonesia masih menjadi perbinca...

Back to Top