AKUNTABILITAS PEGAWAI DALAM PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTERGRASI (SRIKANDI) PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali mulai menerapkan aplikasi sistem informasi kearsipan dinamis terintergrasi sejak tahun 2023 pada bulan Oktober. Berdasarkan observasi langsung di Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Bali pada 16-19 Desember 2024, adanya masalah akuntabilitas pegawai dalam penggunaan Aplikasi SRIKANDI. Terdapat tiga permasalahan utama: Pertama, kurangnya pertanggungjawaban terkait pemahaman penggunaan aplikasi, terlihat dari minimnya pengetahuan pegawai. Kedua, tidak adanya pertanggungjawaban langsung dari pegawai BAWASLU Provinsi Bali dalam mengatasi serangan peretas yang menyebabkan Aplikasi SRIKANDI tidak dapat diakses Ketiga, belum adanya pertanggungjawaban terkait keterbatasan fitur aplikasi, khususnya tidak adanya fitur notifikasi untuk surat masuk, Permasalahan tersebut mendasari pentingnya dilakukan penelitian untuk mengetahui akuntabilitas pegawai dalam penggunaan Aplikasi SRIKANDI pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali. Penelitian menggunakan teori Akuntabilitas menurut Sheila Elwood yaitu, Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran, Akuntabilitas Proses, Akuntabilitas Program, dan Akuntabilitas Kebijakan. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Satuan kajian dan informan penelitian ini berjumlah 4 informan terdiri dari 2 orang pegawai, kepala bagian, dan kepala sekretariat Bawaslu Provinsi Bali. Teknik analisis data yang digunakan melalui kondensasi data, penyajian data, penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian akuntabilitas pegawai BAWASLU Provinsi Bali dalam penggunaan Aplikasi SRIKANDI menunjukkan hasil yang bervariasi di lima aspek. Akuntabilitas hukum sudah baik dengan adanya landasan regulasi yang kuat. Akuntabilitas kejujuran terlihat melalui monitoring yang mengidentifikasi kekurangan pada fitur pengguna. Pada akuntabilitas proses, meski aplikasi meningkatkan efisiensi, masih terdapat kendala keamanan akibat serangan peretas. Akuntabilitas program dilaksanakan secara bertahap dengan laporan berjenjang dan diukur melalui keberhasilan verifikasi surat dan penerapan TTE. Akuntabilitas kebijakan ditandai dengan sistem pertanggungjawaban terstruktur dari tingkat provinsi hingga pusat yang menunjukkan komitmen terhadap kelancaran operasional.