Regulasi Pemerintah Daerah terhadap Transportasi Umum Darat di Jakarta Tahun 2014-2024

Penelitian ini mengkaji perkembangan regulasi transportasi umum oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama periode 2014–2024 dengan menelaah faktor-faktor yang mendorong perubahan kebijakan, proses pengembangan regulasi, serta implikasinya terhadap masyarakat perkotaan. Penelitian menggunakan metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, studi dokumentasi, observasi lapangan, dan wawancara dengan pegawai Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, pihak MRT Jakarta, pengemudi angkutan umum, aparat kepolisian, serta pengguna transportasi umum. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengintegrasikan dokumen kebijakan, data statistik, literatur ilmiah, dan hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan regulasi dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan mobilitas masyarakat, kompleksitas kemacetan, tuntutan transportasi berkelanjutan, perubahan kerangka hukum nasional, serta dinamika politik pemerintahan daerah. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 menjadi tonggak transformasi kebijakan dengan mengarahkan penyelenggaraan transportasi menuju sistem transportasi publik yang terintegrasi. Implementasi kebijakan diwujudkan melalui pengembangan MRT, LRT, revitalisasi TransJakarta, integrasi antarmoda melalui JakLingko, modernisasi sistem pembayaran elektronik, serta pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD). Meskipun demikian, implementasi masih menghadapi kendala berupa belum terintegrasinya tarif KRL Commuter Line, keterbatasan jaringan berbasis rel, belum meratanya konektivitas first mile–last mile, konflik dengan operator angkutan konvensional, dan perlunya penguatan koordinasi antarpemerintah. Kebijakan tersebut telah meningkatkan aksesibilitas, kualitas layanan, integrasi transportasi publik, serta mendorong perubahan pola mobilitas dan pembangunan perkotaan yang lebih berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkembangan regulasi transportasi DKI Jakarta merupakan proses historis yang terus berkembang, dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat, dinamika politik, kapasitas kelembagaan, dan arah pembangunan kota.