Javascript must be enabled to continue!
PARTAI POLITIK DAN INKONSISTENSI KOALISI DALAM PEMILU 2014 DAN 2019
View through CrossRef
Interesting events in the last 2 (two) elections, where there is a phenomenon of political parties contesting in the 2014 and 2019 elections trying to create an election that puts forward checks and balances between government support parties and opposition parties in the form of coalitions. In the 2014 elections there was a Great Indonesian Coalition (KIH) government, consisting of PDI-P, Nasdem, PKB, Hanura and PKPI, and the opposition Red and White coalition (KMP), consisting of Gerindra, Golkar, PAN, PKS, PPP and the United Nations. It is hoped that the people will have checks and balances so that the minority government is controlled by a large opposition. But that hope vanished as Golkar, PAN and PPP joined the government, so the opposition was no longer helpless, because it only left Gerindra and PKS. The recurring incident in the 2019 election, in which the presidential election gave birth to 2 coalition supporters of Jokowi-Maruf Amien Coalition of Working Indonesia (PDI-P, Nasdem, PKB, Hanura, PKPI, Golkar, PPP, Perindo, PSI) and the Coalition supporting Prabowo-Sandiaga, named The Indonesian Coalition is just and prosperous (Gerindra, PKS, PAN, Democrat), it is very apparent that there is a desire from PAN and Democrats to be part of the government coalition, inconsistencies occur in coalition in Indonesia.
Universitas Pasundan
Title: PARTAI POLITIK DAN INKONSISTENSI KOALISI DALAM PEMILU 2014 DAN 2019
Description:
Interesting events in the last 2 (two) elections, where there is a phenomenon of political parties contesting in the 2014 and 2019 elections trying to create an election that puts forward checks and balances between government support parties and opposition parties in the form of coalitions.
In the 2014 elections there was a Great Indonesian Coalition (KIH) government, consisting of PDI-P, Nasdem, PKB, Hanura and PKPI, and the opposition Red and White coalition (KMP), consisting of Gerindra, Golkar, PAN, PKS, PPP and the United Nations.
It is hoped that the people will have checks and balances so that the minority government is controlled by a large opposition.
But that hope vanished as Golkar, PAN and PPP joined the government, so the opposition was no longer helpless, because it only left Gerindra and PKS.
The recurring incident in the 2019 election, in which the presidential election gave birth to 2 coalition supporters of Jokowi-Maruf Amien Coalition of Working Indonesia (PDI-P, Nasdem, PKB, Hanura, PKPI, Golkar, PPP, Perindo, PSI) and the Coalition supporting Prabowo-Sandiaga, named The Indonesian Coalition is just and prosperous (Gerindra, PKS, PAN, Democrat), it is very apparent that there is a desire from PAN and Democrats to be part of the government coalition, inconsistencies occur in coalition in Indonesia.
Related Results
resume hukum tatanegara
resume hukum tatanegara
PARTAI POLITIK DAN PEMILIHAN UMUM (PEMILU)1. Partai PolitikA. Sejarah Partai Politik di Indonesia.Partai politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat. Pada mulanya perke...
PENGATURAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA
PENGATURAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA
Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperj...
resume hukum tatanegara
resume hukum tatanegara
Resume partai politik dan pemilihan umum“Partai politik dan sistem pemilu” Partai politik dan sistem pemilu saling berkaitan satu sama lain. Partai politik tanpa sistem pemilu yang...
PENGARUH KOALISI PARTAI POLITIK TERHADAP PEMBENTUKAN KABINET PROFESIONAL (ZAKEN KABINET) DI INDONESIA
PENGARUH KOALISI PARTAI POLITIK TERHADAP PEMBENTUKAN KABINET PROFESIONAL (ZAKEN KABINET) DI INDONESIA
Sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi ditandai oleh dua hal yakni penguatan sistem presidensil dan berkembangnya banyak partai (multipartai). Guna meminimalir dampak nega...
Politik Hukum Penguatan Partai Politik Untuk Mewujudkan Produk Hukum Yang Demokratis
Politik Hukum Penguatan Partai Politik Untuk Mewujudkan Produk Hukum Yang Demokratis
Partai politik sebagai sarana penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. seringkali partai politik bertindak d...
FENOMENA KOALISI PARTAI POLITIK PADA SUATU PEMERINTAHAN
FENOMENA KOALISI PARTAI POLITIK PADA SUATU PEMERINTAHAN
Pada sistem pemerintahan presidensial, dengan adanya koalisi partai politik menjadi suatu hal yang mutlak dilakukan. Hal ini terjadi karena dalam suatu pemerintahan tidak mungkin b...
resume hukum tatanegara
resume hukum tatanegara
Resume Tentang Pemilihan Umum dan Partai Politik1. Pemilihan UmumPeluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politikINTISARIPemilihan Umum 2019 adalah pemilihan leg...
STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK DALAM PENCITRAAN PARTAI POLITIK DAN CALON LEGISLATIF PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 Di KABUPATEN BANYUWANGI
STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK DALAM PENCITRAAN PARTAI POLITIK DAN CALON LEGISLATIF PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 Di KABUPATEN BANYUWANGI
Pembentukan citra partai dalam kajian ini diambil pada studi kasus penelitian Strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh Partai dan calon legislatif dalam menjelang kontestas...

