TANGGUNG JAWAB OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP PEMBERANTASAN PINJAMAN ONLINE ILEGAL

In the current era of technology, it is increasingly easier for people to make online transactions, with the ease of access to online transactions, has led some individuals become consumptive. This has triggered the emergence of online loans in Indonesia. However, there are some people who abuse this opportunity. Therefore, the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) has a big role in this because the task of the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) itself is to oversee the financial services sector. As stated in article 4 of the OJK Law, which contains the purpose of establishing the Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Di era teknologi saat ini semakin mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi online, dengan dipermudahnya akses transaksi online membuat beberapa individu menjadi konsumtif. Hal ini memicu munculnya pinjaman online di Indonesia. Namun ada beberapa oknum yang menyalahgunakan kesempatan tersebut. Oleh karena itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran besar dalam hal ini karena tugas daripada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri adalah mengawasi sektor jasa keuangan. Seperti yang tertera pada pasal 4 Undang-undang OJK yang berisi tentang tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK).