Javascript must be enabled to continue!
Implementasi Sistem Informasi Pengarsipan Sertifikat Tanah Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pekanbaru
View through CrossRef
Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pekanbaru adalah instansi yang memberikan jaminan hukum atas hak kepemilikan tanah atau suatu bidang yang memiliki wewenang dalam mengatasi masalah pertanahan, kantor BPN Kota Pekanbaru terletak di Jl. Pepaya No.47, Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru. Sesuai peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, BPN mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah proses pengarsipan sertifikat tanah, karena masih dilakukan secara manual yaitu setiap data arsip di catat dalam buku besar, setelah data-datanya dicatat baru dokumen sertifikat diarsip kedalam sebuah bundle dan disimpan kedalam lemari arsip. Hal itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama, karena tumpukan berkas yang banyak tersebut membuat pegawai kantor kesulitan ketika mencari data yang diperlukan. Selain itu pegawai kantor BPN juga pernah mengalami kehilangan data sertifikat tanah di ruang arsip karena data tersebut sudah terlalu lama disimpan sehingga datanya usang atau rusak. Selain itu ketika ada masyarakat yang datang untuk menanyakan sertifikat tanah yang sudah diajukan sejak lama, apakah sudah selesai atau belum maka otomatis pegawai kantor harus membongkar satu persatu data arsip yang disimpan di lemari arsip. Berdasarkan permasalah tersebut, maka peneliti merancang sebuah sistem informasi pengarsipan sertifikat tanah berbasis web. Tujuannya agar dapat digunakan dengan baik oleh pegawai serta dapat diimplementasikan pada kantor BPN kota Pekanabaru. Dirancangnya sistem informasi ini maka dapat mempermudah pegawai dalam melakukan pengarsipan sertifikat tanah, mencari data sertifikat tanah yang sudah diarsip serta dapat menghasilkan sistem yang menigkatkan layanan yang baik untuk masyarakat.
Title: Implementasi Sistem Informasi Pengarsipan Sertifikat Tanah Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pekanbaru
Description:
Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pekanbaru adalah instansi yang memberikan jaminan hukum atas hak kepemilikan tanah atau suatu bidang yang memiliki wewenang dalam mengatasi masalah pertanahan, kantor BPN Kota Pekanbaru terletak di Jl.
Pepaya No.
47, Jadirejo, Kec.
Sukajadi, Kota Pekanbaru.
Sesuai peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, BPN mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah proses pengarsipan sertifikat tanah, karena masih dilakukan secara manual yaitu setiap data arsip di catat dalam buku besar, setelah data-datanya dicatat baru dokumen sertifikat diarsip kedalam sebuah bundle dan disimpan kedalam lemari arsip.
Hal itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama, karena tumpukan berkas yang banyak tersebut membuat pegawai kantor kesulitan ketika mencari data yang diperlukan.
Selain itu pegawai kantor BPN juga pernah mengalami kehilangan data sertifikat tanah di ruang arsip karena data tersebut sudah terlalu lama disimpan sehingga datanya usang atau rusak.
Selain itu ketika ada masyarakat yang datang untuk menanyakan sertifikat tanah yang sudah diajukan sejak lama, apakah sudah selesai atau belum maka otomatis pegawai kantor harus membongkar satu persatu data arsip yang disimpan di lemari arsip.
Berdasarkan permasalah tersebut, maka peneliti merancang sebuah sistem informasi pengarsipan sertifikat tanah berbasis web.
Tujuannya agar dapat digunakan dengan baik oleh pegawai serta dapat diimplementasikan pada kantor BPN kota Pekanabaru.
Dirancangnya sistem informasi ini maka dapat mempermudah pegawai dalam melakukan pengarsipan sertifikat tanah, mencari data sertifikat tanah yang sudah diarsip serta dapat menghasilkan sistem yang menigkatkan layanan yang baik untuk masyarakat.
Related Results
Efektivitas PelayananKantor PertanahanKabupaten Tegal dalam Penertiban Sertifikat Tanah
Efektivitas PelayananKantor PertanahanKabupaten Tegal dalam Penertiban Sertifikat Tanah
Banyaknya tuntutan masyarakat luas terhadap prinsip-prinsip tranparansi dan akuntabilitas publik, sebagaimana halnya Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal selaku badan publik yang pada...
Analisis Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Aceh Dan Dinas Pertanahan Aceh di Kota Banda Aceh
Analisis Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Aceh Dan Dinas Pertanahan Aceh di Kota Banda Aceh
Berdasarkan Pasal 253 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh menegaskan tentang peralihan status Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanaha...
Perspektif Hukum Tentang Sertifikat Ganda
Perspektif Hukum Tentang Sertifikat Ganda
Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui apa penyebab kemunculan sertifikat ganda dikabupaten kolaka, siapa yang harus disalahkan dan bagaimana meminalisir terbitnya sertifikat gand...
KEPASTIAN HUKUM PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK AKIBAT CACAT ADMINISTRATIF
KEPASTIAN HUKUM PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK AKIBAT CACAT ADMINISTRATIF
Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Pokok Agraria telah memberikan landasan hukum baik bagi pemerintah dalam tugasnya sebagai pelaksana dari peraturan perundang-undang...
Model Spasial Penentuan Lokasi untuk Objek Bank Tanah di Kabupaten Sleman
Model Spasial Penentuan Lokasi untuk Objek Bank Tanah di Kabupaten Sleman
Abstract: The conception of a land bank is intended as an activity undertaken by the Government to provide land, which will be allocated for future use for various development pur...
DAMPAK PENCEMARAN TANAH DAN LANGKAH PENCEGAHAN
DAMPAK PENCEMARAN TANAH DAN LANGKAH PENCEGAHAN
Tanah merupakan bagian penting dalam menunjang kehidupan makhluk hidup di muka bumi. Seperti kita ketahui rantai makanan bermula dari tumbuhan. Manusia, hewan hidup dari tumbuhan. ...
PELAKSANAAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI KALIMANTAN TIMUR
PELAKSANAAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI KALIMANTAN TIMUR
Telah dilakukan penelitian tentang Pelaksanaan Sertifikasi Tanah wakaf di Kalimantan Timur, setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Penelitian ini d...
Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Sertipikat Hak Milik atas Tanah yang Mengalami Sengketa Kepemilikan
Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Sertipikat Hak Milik atas Tanah yang Mengalami Sengketa Kepemilikan
Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Yang Mengalami Sengketa Kepemilikan,” bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindunga...

