Penerapan Asas Pencemar Membayar

Pencemaran Lingkungan sudah seharusnya menjadi perhatian serius untuk setiap kalangan baik masyarakat, dan pemerintah wajib untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar dan juga mencegah dan mengantisipasi akan terjadinya pencemaran terhadap lingkungan. Dalam UUPLH terdapat satu asas yang mengatur terkait pencemaran beserta tanggung jawab pelaku pencemaran tersebut, yaitu asas pencemar membayar. Asas pencemar membayar secara resmi dikenal sebagai Polutter Pays Principle pada Deklarasi Rio 1992, adalah bagian dari serangkaian prinsip yang lebih luas untuk menuju pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia. Di dalam asas ini, setiap pelaku kegiatan usaha yang dalam kegiatannya melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau menghasilkan polusi yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, harus menanggung biaya pengelolaannya dengan cara mengganti kerugian dan/atau melakukan tindakan tertentu terhadap apa yang dilakukan oleh pelaku kegiatan usaha tersebut untuk mencegah kerusakan pada kesehatan manusia atau lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan asas pencemar membayar di Indonesia, dan juga untuk mengetahui dasar hukum yang mengatur tentang pencemaran dan tanggung jawab pelaku pencemaran Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui penerapan asas pencemar membayar di indonesia dan mengetahui hukuman serta bentuk tanggung jawab yang dapat dikenakan kepada pelaku pencemaran lingkungan. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bersifat pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini