Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
Javascript must be enabled to continue!
Keberlakuan Pengaturan Landas Kontinen Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen Indonesia dan United Nations Convention on the Law Of the Sea 1982 (UNCLOS 1982)
View through CrossRef
AbstractIndonesia has taken steps to adjust its laws and regulations regarding maritime law with UNCLOS 1982, with the establishment of Law Number 6 of 1996 On Indonesian Waters however, this step not yet followed by adjustments to the laws regarding continental shelf, namely Law Number. 1 of 1973 On Indonesian Continental Shelf. The purpose of this research is to analize the differences in the substance of the arrangements for continental shelf in UNCLOS 1982 and Law Number 1 of 1973 On Indonesia Continental Shelf to find out the effectiveness of Indonesia's international treaties with other countries regarding the continental shelf using the Statute Approach and Conceptual Approach. Indonesia must make adjustments to national legislation regarding continental shelf with UNCLOS 1982 because of Indonesian legislation regarding continental shelf still refers to United Nations Convention on the Continental Shelf 1958.Keywords: Continental Shelf; Natural Resources;UNCLOS 1982.AbstrakIndonesia telah mengambil langkah untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangannya mengenai hukum laut dengan UNCLOS 1982, yaitu disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia namun langkah tersebut belum diikuti dengan penyesuaian peraturan perundang-undangan mengenai landas kontinen yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan substansi pengaturan tentang landas kontinen di dalam UNCLOS 1982 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen Indonesia sebagai sumber hukum mengenai landas kontinen di Indonesia, serta untuk mengetahui keberlakuan perjanjian-perjanjian internasional Indonesia dengan negara lain mengenai landas kontinen dengan menggunakan pendekatan undang-undang (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Indonesia harus melakukan penyesuaian peraturan perundang-undangan nasional tentang landas kontinen dengan UNCLOS 1982 karena peraturan perundang-undangan Indonesia tentang landas kontinen masih mengacu kepada United Nations on the Continental Shelf 1958.Kata Kunci: Landas Kontinen; Sumberdaya Alam; UNCLOS 1982.
Title: Keberlakuan Pengaturan Landas Kontinen Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen Indonesia dan United Nations Convention on the Law Of the Sea 1982 (UNCLOS 1982)
Description:
AbstractIndonesia has taken steps to adjust its laws and regulations regarding maritime law with UNCLOS 1982, with the establishment of Law Number 6 of 1996 On Indonesian Waters however, this step not yet followed by adjustments to the laws regarding continental shelf, namely Law Number.
1 of 1973 On Indonesian Continental Shelf.
The purpose of this research is to analize the differences in the substance of the arrangements for continental shelf in UNCLOS 1982 and Law Number 1 of 1973 On Indonesia Continental Shelf to find out the effectiveness of Indonesia's international treaties with other countries regarding the continental shelf using the Statute Approach and Conceptual Approach.
Indonesia must make adjustments to national legislation regarding continental shelf with UNCLOS 1982 because of Indonesian legislation regarding continental shelf still refers to United Nations Convention on the Continental Shelf 1958.
Keywords: Continental Shelf; Natural Resources;UNCLOS 1982.
AbstrakIndonesia telah mengambil langkah untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangannya mengenai hukum laut dengan UNCLOS 1982, yaitu disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia namun langkah tersebut belum diikuti dengan penyesuaian peraturan perundang-undangan mengenai landas kontinen yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen Indonesia.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan substansi pengaturan tentang landas kontinen di dalam UNCLOS 1982 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen Indonesia sebagai sumber hukum mengenai landas kontinen di Indonesia, serta untuk mengetahui keberlakuan perjanjian-perjanjian internasional Indonesia dengan negara lain mengenai landas kontinen dengan menggunakan pendekatan undang-undang (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach).
Indonesia harus melakukan penyesuaian peraturan perundang-undangan nasional tentang landas kontinen dengan UNCLOS 1982 karena peraturan perundang-undangan Indonesia tentang landas kontinen masih mengacu kepada United Nations on the Continental Shelf 1958.
Kata Kunci: Landas Kontinen; Sumberdaya Alam; UNCLOS 1982.
Related Results
KONSTITUSIONALITAS PENGGUNAAN METODE OMNIBUS LAW SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KONSTITUSIONALITAS PENGGUNAAN METODE OMNIBUS LAW SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Salah satu isu yang berkembang pada awal tahun 2020 yang lalu adalah digunakannya metode pembentukan undang-undang Omnibus Law yang telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun...
URGENSI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
URGENSI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
Pilkada dilaksanakan berdasarkan perintah dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 i...
PENGATURAN KEKAYAAN YAYASAN DITINJAU DARI PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN
PENGATURAN KEKAYAAN YAYASAN DITINJAU DARI PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN
Undang-Undang tentang Yayasan keberadaannya hingga saat ini menimbulkan kritik dari berbagai kalangan, karena terdapat beberapa pasal yang dianggap berbeda dengan praktek/pelaksana...
Regina (Keyu) and Others v. Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs and Another
Regina (Keyu) and Others v. Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs and Another
Relationship of international law and municipal law — Treaties — Effect in municipal law — European Convention on Human Rights, 1950 — Article 2 of Convention — Human Rights Act 19...
MANAJEMEN KINERJA KOPERASI MITRA PERKEBUNAN (Studi Kasus Koperasi Batangan Babatn, Kamasa Alur Sakadi dan Batukng Basule)
MANAJEMEN KINERJA KOPERASI MITRA PERKEBUNAN (Studi Kasus Koperasi Batangan Babatn, Kamasa Alur Sakadi dan Batukng Basule)
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis manajemen kinerja koperasi mitra perkebunan. Bentuk penelitian ini adalah menggunakan deskriptif. Pengumpulan data menggunakan data ...
EVALUASI PANJANG DAN ARAH LANDAS PACU DI BANDAR UDARA SULTAN MUHAMMAD KAHARUDDIN SUMBAWA
EVALUASI PANJANG DAN ARAH LANDAS PACU DI BANDAR UDARA SULTAN MUHAMMAD KAHARUDDIN SUMBAWA
Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin Sumbawa saat ini menggunakan operasi landing dan take off searah arah angin. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya overshoot landing karena pesa...
Re Application by the Northern Ireland Human Rights Commission for Judicial Review (Northern Ireland); Reference by Court of Appeal in Northern Ireland Pursuant to Paragraph 33 of Schedule 10 to the Northern Ireland Act 1998 (Abortion) (Northern Ireland)
Re Application by the Northern Ireland Human Rights Commission for Judicial Review (Northern Ireland); Reference by Court of Appeal in Northern Ireland Pursuant to Paragraph 33 of Schedule 10 to the Northern Ireland Act 1998 (Abortion) (Northern Ireland)
531Human rights — Rights of women in Northern Ireland — Pregnant women and girls — Autonomy and bodily integrity — Right to respect for private and family life — Rights of persons ...
The Enrica Lexie Incident; (Italy v. India)
The Enrica Lexie Incident; (Italy v. India)
210Arbitration — Annex VII to the United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982 — Jurisdiction — Scope of jurisdiction — Existence of dispute — Characterization of dispute ...