Javascript must be enabled to continue!
Mahkamah Mazalim dan Relevansinya terhadap Lembaga Ombudsman Modern: Tinjauan Historis Komparatif
View through CrossRef
Mahkamah Mazalim merupakan lembaga peradilan khusus dalam sejarah pemerintahan Islam yang berperan menegakkan keadilan serta mengawasi tindakan penguasa, khususnya pada masa Dinasti Abbasiyah. Namun, kajian historis mengenai lembaga ini masih terbatas pada aspek deskriptif dan belum banyak mengaitkannya dengan konsep lembaga pengawasan modern seperti Ombudsman. Penelitian ini bertujuan menganalisis Mahkamah Mazalim dari perspektif historis sekaligus mengkaji relevansinya terhadap pengembangan lembaga pengawasan kekuasaan modern. Penelitian menggunakan metode tinjauan pustaka dengan pendekatan historis-komparatif. Data dikumpulkan melalui literatur klasik dan jurnal ilmiah kontemporer, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Mazalim memiliki prinsip dasar seperti akuntabilitas, keadilan, dan perlindungan hak rakyat, yang sejalan dengan prinsip lembaga Ombudsman modern. Meski terdapat perbedaan dalam konteks hukum, kewenangan, dan ruang lingkup, Mahkamah Mazalim berpotensi menjadi sumber inspirasi untuk memperkuat lembaga pengawasan publik di Indonesia. Penelitian ini menyarankan integrasi nilai-nilai Mahkamah Mazalim dalam pembentukan lembaga pengawasan kontemporer, agar tata kelola pemerintahan berjalan lebih transparan dan berkeadilan.
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Title: Mahkamah Mazalim dan Relevansinya terhadap Lembaga Ombudsman Modern: Tinjauan Historis Komparatif
Description:
Mahkamah Mazalim merupakan lembaga peradilan khusus dalam sejarah pemerintahan Islam yang berperan menegakkan keadilan serta mengawasi tindakan penguasa, khususnya pada masa Dinasti Abbasiyah.
Namun, kajian historis mengenai lembaga ini masih terbatas pada aspek deskriptif dan belum banyak mengaitkannya dengan konsep lembaga pengawasan modern seperti Ombudsman.
Penelitian ini bertujuan menganalisis Mahkamah Mazalim dari perspektif historis sekaligus mengkaji relevansinya terhadap pengembangan lembaga pengawasan kekuasaan modern.
Penelitian menggunakan metode tinjauan pustaka dengan pendekatan historis-komparatif.
Data dikumpulkan melalui literatur klasik dan jurnal ilmiah kontemporer, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Mazalim memiliki prinsip dasar seperti akuntabilitas, keadilan, dan perlindungan hak rakyat, yang sejalan dengan prinsip lembaga Ombudsman modern.
Meski terdapat perbedaan dalam konteks hukum, kewenangan, dan ruang lingkup, Mahkamah Mazalim berpotensi menjadi sumber inspirasi untuk memperkuat lembaga pengawasan publik di Indonesia.
Penelitian ini menyarankan integrasi nilai-nilai Mahkamah Mazalim dalam pembentukan lembaga pengawasan kontemporer, agar tata kelola pemerintahan berjalan lebih transparan dan berkeadilan.
Related Results
OMBUDSMAN: STUDI PERBANDINGAN HUKUM ANTARA INDONESIA DENGAN DENMARK
OMBUDSMAN: STUDI PERBANDINGAN HUKUM ANTARA INDONESIA DENGAN DENMARK
The Ombudsman as a state institution has the duty to oversee the administration of the state, particularly in public services in order to realize good governance. Therefore the ins...
HUBUNGAN KELEMBAGAAN ANTARA KOMISI YUDISIAL DENGAN MAHKAMAH KONSTITUSI: ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 005/PUU-IV/2006
HUBUNGAN KELEMBAGAAN ANTARA KOMISI YUDISIAL DENGAN MAHKAMAH KONSTITUSI: ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 005/PUU-IV/2006
ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hubungan kelembagaan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Konstitusi yang diatur oleh putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006...
Age Limit for Regional Head Candidates and Legal Considerations from the Supreme Court Decision No. 23 P/HUM/2024 and Constitutional Court Decision No. 70/PUU-XXII/2024
Age Limit for Regional Head Candidates and Legal Considerations from the Supreme Court Decision No. 23 P/HUM/2024 and Constitutional Court Decision No. 70/PUU-XXII/2024
ABSTRACT
Purpose of the Study: This research aims to analyze the legal consideration that influence differences in a Supreme Court Decision and a Constitutional Court Decision in t...
Kedudukan Ombudsman Dan Kepatuhan Penyelenggara Negara Dalam Melaksanakan Rekomendasi Ombudsman (Study OMBUDSMAN Perwakilan Maluku Utara)
Kedudukan Ombudsman Dan Kepatuhan Penyelenggara Negara Dalam Melaksanakan Rekomendasi Ombudsman (Study OMBUDSMAN Perwakilan Maluku Utara)
The Ombudsman is one of the state agencies authorized to oversee public services in Indonesia based on the provisions of law number 37 of 2008. Therefore, this study aims to examin...
PELAKSANAAN REKOMENDASI YANG DIKELUARKAN OLEH OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
PELAKSANAAN REKOMENDASI YANG DIKELUARKAN OLEH OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman dan untuk mengetahui regulasi atau aturan yang mengatur tentang pelaksanaan Rekomendasi Ombu...
KOMPLEKSITAS PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN KONSTITUSIONAL LEMBAGA NEGARA OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI
KOMPLEKSITAS PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN KONSTITUSIONAL LEMBAGA NEGARA OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI
Penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya dilimpahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 melalui Mahkamah Konstitusi, hal ini masih menyisakan tanda tanya serta...
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
This study examines the role of corporate governance in moderating the influence of green accounting disclosure, corporate social responsibility (CSR), and firm size on the financi...
O USTAVU SFRJ OD 1974. GODINE I DRUŠTVENOM PRAVOBRANIOCU SAMOUPRAVLJANJA (OMBUDSMAN)
O USTAVU SFRJ OD 1974. GODINE I DRUŠTVENOM PRAVOBRANIOCU SAMOUPRAVLJANJA (OMBUDSMAN)
The SFRY Constitution of 1974 is often considered to groundbreaking in literature because it introduced several institutions and constitutional solutions that were previously unkno...

