UTOPIA ANALIS KEBIJAKAN DALAM ORGANISASI PEMERINTAH

Profesi analis kebijakan di lingkungan pemerintah Indonesia lahir sebagai responterhadap berbagai masalah dan kontroversi kebijakan publik di Indonesia. Setelahberjalan dalam kurun waktu ± 3 (tiga) tahun, eksistensi dan peran Analis Kebijakan(AK) belum menampakan geliat dan kiprahnya di instansi masing-masing. PusatPembinaan Analis Kebijakan (PUSAKA) melakukan sebuah mini research dengantiga dimensi dalam Human Capital (organisasi, kepemimpinan, dan kapasitas) untukmelihat peran dan utilisasi AK. Mini research tersebut menghasilkan temuan bahwarata-rata K/L/Pemda belum siap dalam mendukung kinerja AK. Dalam 3 (tiga) dimensitersebut dimensi organisasi memiliki nilai terendah, meskipun dimensi yang lain jugabelum mencapai kondisi ideal. Permasalahan tersebut perlu ditindaklanjuti oleh LANdengan mengembangkan strategi baru untuk meningkatkan utilisasi ini, sepertipengembangan strategi baru dalam advokasi JFAK. Selain itu peran KementerianPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN RB) jugadibutuhkan untuk mendorong utilisasi di K/L/Pemda. Upaya perbaikan tersebut jugaharus didukung dengan keterlibatan K/L/Pemda untuk memanfaatkan potensi AKdalam proses kebijakan di instansi masing-masing.Kata kunci: utilisasi analis kebijakan, modal sumber daya manusia