Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Stunting di Kabupaten Buton

Penelitian  ini mempunyai tujuan untuk mengetahui serta mendeskripsikan tentang sejauhmana Pemerintah Daerah mengimplementasikan Kebijakan untuk menanggulangi Stunting di Kabupaten Buton berdasarkan tiga variabel, yakni : (1) Perilaku Organisasi & antar organisasi; (2) Perilaku birokrasi Pada tingkat bawah; serta (3) Perilaku kelompok sasaran. Pemelitian ini merupakan jenis penelitain kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Buton dengan melibatkan 14 Informan, yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Petugas Kesehatan, Tokoh Adat dan Masyarakat setempat. Observasi, wawancana dan dokumentasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data, sedangkan untuk menganalisa data dilakukan dengan mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Dari penelitian ini menunjukkan hasil bahwa dalam menanggulangi stunting di Kabupaten Buton, Pemerintah Daerah telah mengimplementasikan seluruh kebijakan yang dibuat. Hal tersebut dibuktikan dengan angka preavalensi stunting dari 27,1 % di tahun 2019 turun menjadi 21,32% pada tahun 2021. Proses implementasi kebijakan penanggulangan stunting di Kabupaten Buton dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu adanaya komitmen, koordinasi, kontribusi organisasi, profesionalisme aparat, kontrol organisasi, serta respon dari masyarakat. Komitmen dari Pemangku kebijakan dan Organisasi Perangkat Daerah dibuktikan dengan menurunnya prevalensi stunting di Kabupaten Buton meskipun dalam prosesnya masih terdapat kendala salah satunya kurangnya dukungan alokasi anggaran. Di sisi lain koordinasi yang dilakukan antara Pemangku Kebijakan dan OPD terkait meskipun sudah dilaksanakan namun masih ada hambatan dalam hal ketersediaan sistem manajemen data yang terintegrasi serta kurang konsistennya sejumlah stakeholder dalam proses koordinasi. Untuk kontribusi organisasi, setiap unsur sudah paham akan peran dan tanggungjawabnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan, meskipun tidak sedikit juga dari implementor yang berasal dari masyarakat masih harus mendapatkan bimbingan dan pelatihan secara terus menerus agar senantiasa mengacu pada prosedur yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Disamping itu, alokasi anggaran yang maksimal diperlukan untuk menunjang profesionalisme aparat sehingga kegiatan yang dijalankan cepat dan tepat sasaran. Yang terakhir, secara umum respon positif dari masyarakat menunjukkan bahwa isi kebijakan telah sepenuhnya mereka pahami, walau demikian setiap kebijakan yang diambil Pemerintah tidak bisa lepas dari respon negatif meskipun tidak terlalu signifikan sehingga tetap memerlukan upaya persuasive dengan melakukan sosialisasi kebijakan  meskipun di sisi lain respon negatif dari setiap kebijakan yang dibuat Pemerintah tidak dapat dipisahkan walaupun dengan skala yang cukup kecil sehingga diperlukan adanya tindakan persuasif dalam mensosialisasikan kebijakan dengan menyasar kelompok-kelompok yang benar-benar mempunyai reaksi negatif.