Javascript must be enabled to continue!
Doktrin Res Ipsa Loquitur Pada Perlindungan Konsumen
View through CrossRef
Economic growth in Indonesia can be encouraged by increasing consumer confidence. In the event of a violation of consumer rights, consumers have the right to claim compensation from business actors, but in fact, consumers and business actors have an unequal position. Consumers have difficulties in terms of civil evidence. An imbalance in the distribution of the burden of proof is an injustice for the disputing parties. The research was conducted using normative juridical research methods and comparative research methods, namely research methods carried out by studying secondary data and library materials and approaches to comparing the laws of one country with the laws of other countries. This research was conducted through library research and field research to enrich the sources. The results of further research are described in descriptive writing that relates the problem to legal theory in evaluating the practices carried out by research objects. There are 2 conclusions from the research results. First, that the position of the re ipsa loquitur doctrine in the principle of proof in consumer protection cases is closely related to the evidence imposed by judges on business actors as parties who have responsibility for the products consumed by consumers as well as those who suffer less losses to provide more justice for consumers. and in line with the principle of proof contained in UUPK and the second conclusion is that the res ipsa loquitur doctrine can be applied in cases of consumer protection if it fulfills the elements that are the requirements of the application of the re ipsa loquitur doctrine.
Badan Penerbitan Universitas Widyagama Malang
Title: Doktrin Res Ipsa Loquitur Pada Perlindungan Konsumen
Description:
Economic growth in Indonesia can be encouraged by increasing consumer confidence.
In the event of a violation of consumer rights, consumers have the right to claim compensation from business actors, but in fact, consumers and business actors have an unequal position.
Consumers have difficulties in terms of civil evidence.
An imbalance in the distribution of the burden of proof is an injustice for the disputing parties.
The research was conducted using normative juridical research methods and comparative research methods, namely research methods carried out by studying secondary data and library materials and approaches to comparing the laws of one country with the laws of other countries.
This research was conducted through library research and field research to enrich the sources.
The results of further research are described in descriptive writing that relates the problem to legal theory in evaluating the practices carried out by research objects.
There are 2 conclusions from the research results.
First, that the position of the re ipsa loquitur doctrine in the principle of proof in consumer protection cases is closely related to the evidence imposed by judges on business actors as parties who have responsibility for the products consumed by consumers as well as those who suffer less losses to provide more justice for consumers.
and in line with the principle of proof contained in UUPK and the second conclusion is that the res ipsa loquitur doctrine can be applied in cases of consumer protection if it fulfills the elements that are the requirements of the application of the re ipsa loquitur doctrine.
Related Results
Pengaturan Perlindungan Konsumen Berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Praktik Greenwashing Dalam Kerangka Agenda Pembangunan Rendah Karbon Di Indonesia
Pengaturan Perlindungan Konsumen Berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Praktik Greenwashing Dalam Kerangka Agenda Pembangunan Rendah Karbon Di Indonesia
Greenwashing adalah praktek pengungkapan informasi ramah lingkungan yang tidak berdasar oleh pelaku usaha, sehingga merugikan konsumen. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis ...
PERAN YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA (YLKI) DAN BADAN PERLINDUNGAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK ) DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA
PERAN YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA (YLKI) DAN BADAN PERLINDUNGAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK ) DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA
Abstrak
Peran Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Dalam Perlindungan Konsumen Di Indonesia adalah mereka harus secara eksklusif mewakili kepentingan-kepentingan kons...
Perlindungan konsumen terhadap informasi yang jelas tentang produk yang dikonsumsi
Perlindungan konsumen terhadap informasi yang jelas tentang produk yang dikonsumsi
Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin ada...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN OBAT
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN OBAT
<p>Abstrak-Tindakan pidana pemalsuan obat semakin merajalela, disebabkan karena penanggulangan tindakan pemalsuan obat belum dikoordinasikan secara sistematis, sehingga penin...
Perlindungan Konsumen Pemakai Produk Dengan Sistem Penjualan MLM (Study Kasus PT. Melia Sehat Sejahtera)
Perlindungan Konsumen Pemakai Produk Dengan Sistem Penjualan MLM (Study Kasus PT. Melia Sehat Sejahtera)
Perlindungan hak-hak konsumen dengan sistem penjualan MLM pada PT. Melia Sehat Sejahtera menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Bagaimana penyelesai...
Kesaksian Internal Roh Kudus menurut John Calvin
Kesaksian Internal Roh Kudus menurut John Calvin
Doktrin kesaksian internal Roh Kudus merupakan doktrin yang sangat penting bagi kekristenan terutama kalangan Reformed, terutama dalam membentuk epistemologi Kristen. Mengapa kita ...
PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KONSUMEN DAN PELAKU USAHA
PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KONSUMEN DAN PELAKU USAHA
<p>Penulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui tentang perlindungan konsumen dan azas-azas yang berlaku di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sesuai Pasal 2 UU No 8 Tah...
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Tabung Baja Elpiji Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 47/M-IND/PER/3/2012
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Tabung Baja Elpiji Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 47/M-IND/PER/3/2012
Abstract. National development aims to create a just and prosperous society based on law. Economic development in the era of globalization must be able to support the growth of the...

