Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika pada Anak

Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak merupakan suatu penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum. BNN mengeluarkan berita bahwasannya adanya peningkatan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda yang mana itu sangatlah memprihatinkan serta sangat membahayakan bagi penerus bangsa yang mana belum jelas adanya protektif hukum terhadap pelaku maupun korban penyalahgunaan narkotika yang masih anak dibawah umur. Di Dalam UU Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak diatur mengenai perlindungan hukum yang wajib diberikan kepada anak yang berhadapan/berkonflik dengan hukum. Penelitian ini menggunakan teori liberalisme atas dasar kebebasan dan hak asasi manusia (HAM). Sebagai pihak yang rentan dalam proses peradilan pidana, maka meski menjalani proses peradilan, anak tetap harus mendapat perlindungan. Berdasarkan wawancara antara Penulis dengan Penyidik, dapat disimpulkan bahwa semua proses hukum terpidana narkotika pada anak sudah berjalan dengan ketentuan hukum yang berlaku, hanya saja terdapat satu hal yang seharusnya menjadi point penting yang sangat dibutuhkan selama proses hukum. Kemudian jika seorang anak dibawah umur melakukan pelanggaran hukum maka hal yang harus dilakukan yaitu memberikan sanksi supaya anak tersebut dapat menyadari bahwa perbuatan yang telah dilakukannya adalaha salah dan dapat menimbulkan pelanggaran hukum. Pelibatan anak di bawah umur dalam narkotika diancam dengan pidana berdasarkan UU Narkotika “No. 35 Tahun 2009”, dalam hal ini anak di bawah umur berhak mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan KUHP dan Undang - undang “No. 11 Tahun 2012”. Dimana seorang anak akan mendapatkan keringan hukuman yaitu dikembalikan kepada orang tuanya atau enam bulan pelatihan kerja di Dinas Sosial Provinsi Lampung