Javascript must be enabled to continue!
PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI INDONESIA : PENAFSIRAN KONSTITUSIONAL SISTEM PROPORSIONAL TERTUTUP
View through CrossRef
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstitusionalitas pemilihan umum legislatif dengan tinjauan terhadap sistem proporsional tertutup dalam UUD 1945. Sistem pemilihan umum legislatif adalah aspek penting dalam menjaga prinsip demokrasi dan keterwakilan yang adil dalam sebuah negara. Sistem proporsional tertutup telah menjadi subjek perdebatan yang berkelanjutan mengenai konstitusionalitasnya dalam konteks UUD 1945. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif untuk menganalisis konstitusionalitas pemilihan umum legislatif dengan menggunakan sistem proporsional tertutup. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data dari dokumen hukum, studi literatur, dan putusan pengadilan yang relevan dengan topik ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem proporsional tertutup dalam pemilihan umum legislatif memiliki beberapa implikasi konstitusional. Pertama, sistem ini dapat membatasi akses politik bagi individu di luar partai politik, yang dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak konstitusional individu untuk berpartisipasi dalam proses politik. Penelitian ini juga menganalisis implikasi penerapan sistem proporsional terbuka dalam pemilihan umum legislatif. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa sistem proporsional tertutup dapat memberikan stabilitas politik yang lebih besar dan memperkuat peran partai politik dalam sistem politik.
ABSTRACT
This research aims to analyze the constitutionality of legislative general elections by reviewing the closed proportional system in the 1945 Constitution. The legislative general election system is an important aspect in maintaining democratic principles and fair representation in a country. The closed proportional system has been the subject of ongoing debate regarding its constitutionality in the context of the 1945 Constitution. This research uses a qualitative approach with normative juridical methods to analyze the constitutionality of legislative elections using a closed proportional system. This approach involves collecting data from legal documents, literature studies, and court decisions relevant to the topic. The research results show that the application of a closed proportional system in legislative elections has several constitutional implications. First, this system can limit political access for individuals outside political parties, which could be considered a violation of individuals' constitutional rights to participate in the political process. This research also analyzes the implications of implementing an open proportional system in legislative elections. This research also shows that a closed proportional system can provide greater political stability and strengthen the role of political parties in the political system.
UUM Press, Universiti Utara Malaysia
Title: PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI INDONESIA : PENAFSIRAN KONSTITUSIONAL SISTEM PROPORSIONAL TERTUTUP
Description:
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstitusionalitas pemilihan umum legislatif dengan tinjauan terhadap sistem proporsional tertutup dalam UUD 1945.
Sistem pemilihan umum legislatif adalah aspek penting dalam menjaga prinsip demokrasi dan keterwakilan yang adil dalam sebuah negara.
Sistem proporsional tertutup telah menjadi subjek perdebatan yang berkelanjutan mengenai konstitusionalitasnya dalam konteks UUD 1945.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif untuk menganalisis konstitusionalitas pemilihan umum legislatif dengan menggunakan sistem proporsional tertutup.
Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data dari dokumen hukum, studi literatur, dan putusan pengadilan yang relevan dengan topik ini.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem proporsional tertutup dalam pemilihan umum legislatif memiliki beberapa implikasi konstitusional.
Pertama, sistem ini dapat membatasi akses politik bagi individu di luar partai politik, yang dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak konstitusional individu untuk berpartisipasi dalam proses politik.
Penelitian ini juga menganalisis implikasi penerapan sistem proporsional terbuka dalam pemilihan umum legislatif.
Penelitian ini juga menunjukkan bahwa sistem proporsional tertutup dapat memberikan stabilitas politik yang lebih besar dan memperkuat peran partai politik dalam sistem politik.
ABSTRACT
This research aims to analyze the constitutionality of legislative general elections by reviewing the closed proportional system in the 1945 Constitution.
The legislative general election system is an important aspect in maintaining democratic principles and fair representation in a country.
The closed proportional system has been the subject of ongoing debate regarding its constitutionality in the context of the 1945 Constitution.
This research uses a qualitative approach with normative juridical methods to analyze the constitutionality of legislative elections using a closed proportional system.
This approach involves collecting data from legal documents, literature studies, and court decisions relevant to the topic.
The research results show that the application of a closed proportional system in legislative elections has several constitutional implications.
First, this system can limit political access for individuals outside political parties, which could be considered a violation of individuals' constitutional rights to participate in the political process.
This research also analyzes the implications of implementing an open proportional system in legislative elections.
This research also shows that a closed proportional system can provide greater political stability and strengthen the role of political parties in the political system.
.
Related Results
STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK DALAM PENCITRAAN PARTAI POLITIK DAN CALON LEGISLATIF PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 Di KABUPATEN BANYUWANGI
STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK DALAM PENCITRAAN PARTAI POLITIK DAN CALON LEGISLATIF PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 Di KABUPATEN BANYUWANGI
Pembentukan citra partai dalam kajian ini diambil pada studi kasus penelitian Strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh Partai dan calon legislatif dalam menjelang kontestas...
resume hukum tatanegara
resume hukum tatanegara
Resume Tentang Pemilihan Umum dan Partai Politik1. Pemilihan UmumPeluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politikINTISARIPemilihan Umum 2019 adalah pemilihan leg...
Bagaimana Perempuan Mempersepsi Satu Sama Lain dalam Posisi Berkuasa: Studi Kasus Pemilu Legislatif
Bagaimana Perempuan Mempersepsi Satu Sama Lain dalam Posisi Berkuasa: Studi Kasus Pemilu Legislatif
Keterwakilan perempuan di parlemen didorong dalam pemilihan umum legislatif di Indonesia, yang mencakup pemilihan umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daera...
JARINGAN POLITIK DPD II PARTAI GOLONGAN KARYA NGADA PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2024 DI KABUPATEN NGADA
JARINGAN POLITIK DPD II PARTAI GOLONGAN KARYA NGADA PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2024 DI KABUPATEN NGADA
Penelitian ini berjudul Jaringan Politik DPD II Partai Golongan Karya Ngada Pada Pemilihan Umum Legislatif 2024 Di Kabupaten Ngada. Rumusan masalah dalam penulisan penelitian ini a...
DETERMINAN PEMILIHAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)
DETERMINAN PEMILIHAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)
Abstract
In the process of maximizing the value of the company, a conflict of interest between the manager and the shareholders often arises, which is often called an agency ...
REFORMASI HUKUM DAN DEMOKRASI PASCA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
REFORMASI HUKUM DAN DEMOKRASI PASCA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
Pasca pemilihan umum tahun 2024 harusnya menjadi titik balik bagi pemerintah untuk kembali mereformasi hukum dan demokrasi sistem pemilihan umum di Indonesia. Hal ini diperlukan ka...
PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN TINDAK PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN TINDAK PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
Pemilihan Umum adalah pelaksanaan Kedaulatan Rakyat yang bertujuan untuk menghasilkan Pemerintahan yang DEMOKRATIS sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesi...
Juridical Construction of Legislative Term Limits in Indonesia
Juridical Construction of Legislative Term Limits in Indonesia
Legislative term limits are an important aspect of the legal context of legislative power. This research attempts to examine the legal construction of legislative term limits in an...


