Javascript must be enabled to continue!
IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK
View through CrossRef
Implementasi pelayanan publik, mampu mengungkapkan Kinerja pelayanan publik yang
mencerminkan tersedianya kepastian hukum, transparan persyaratan, mekanisme, prosedur, jangka
waktu penyelesaian pengurusan administrasi, pemberian rekomendasi dan permohonan serta telah pula
didukung sarana dan parasarana yang memadai. Kemudian dalam mengimplemetasikan pelayanan publik,
harus mencerminkan Akuntabilitas pelayanan publik yang mengungkapkan bahwa lingkungan akuntabilitas
berupa pertanggungjawaban kewajiban pelayanan publik, telah terimplementasikan dengan dukungan
peranan kepemimpinan bidang kerja, uraian tugas, kewajaran kejelasan tugas serta keseimbangan
otoritas pelaporan pertanggungjawaban bidang pelayanan. Kesimpulan penelitian dinyatakan bahwa
implementasi pelayanan publik dengan aspek kinerja dan aspek akuntabilitas pelayanan publik di
Kelurahan Kapuas Kanan Hulu sudah terimplementasikan dengan baik. Saran disampaikan bahwa
kinerja dan akuntabilitas pelayanan publik yang sudah baik dipertahankan dan dikembangkan, kemudian
untuk yang akan datang perlu didorong semangat pegawai agar berkemampuan mengembangkan standar
kompetensi pemberian pelayanan publik guna tercapai prestasi kerja standar pelayanan minimal.
Title: IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK
Description:
Implementasi pelayanan publik, mampu mengungkapkan Kinerja pelayanan publik yang
mencerminkan tersedianya kepastian hukum, transparan persyaratan, mekanisme, prosedur, jangka
waktu penyelesaian pengurusan administrasi, pemberian rekomendasi dan permohonan serta telah pula
didukung sarana dan parasarana yang memadai.
Kemudian dalam mengimplemetasikan pelayanan publik,
harus mencerminkan Akuntabilitas pelayanan publik yang mengungkapkan bahwa lingkungan akuntabilitas
berupa pertanggungjawaban kewajiban pelayanan publik, telah terimplementasikan dengan dukungan
peranan kepemimpinan bidang kerja, uraian tugas, kewajaran kejelasan tugas serta keseimbangan
otoritas pelaporan pertanggungjawaban bidang pelayanan.
Kesimpulan penelitian dinyatakan bahwa
implementasi pelayanan publik dengan aspek kinerja dan aspek akuntabilitas pelayanan publik di
Kelurahan Kapuas Kanan Hulu sudah terimplementasikan dengan baik.
Saran disampaikan bahwa
kinerja dan akuntabilitas pelayanan publik yang sudah baik dipertahankan dan dikembangkan, kemudian
untuk yang akan datang perlu didorong semangat pegawai agar berkemampuan mengembangkan standar
kompetensi pemberian pelayanan publik guna tercapai prestasi kerja standar pelayanan minimal.
Related Results
MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PELAYANAN PUBLIK DI DESA LISE
MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PELAYANAN PUBLIK DI DESA LISE
pendahuluan Kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu yang paling menemuka dalam pengelolaan administrasi publik saat ini. Prasetyantoko (2008) mengatakan bahwa untu...
MODEL PELAYANAN PUBLIK di DINAS PENANAMAN MODAL di PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PRO.RIAU
MODEL PELAYANAN PUBLIK di DINAS PENANAMAN MODAL di PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PRO.RIAU
Preeprint: ABSTRAKPelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan be...
Public Value Management: Model Tata Kelola Pelayanan Publik
Public Value Management: Model Tata Kelola Pelayanan Publik
Buku ini menghadirkan gagasan baru tentang bagaimana cara mengelola pelayanan publik. Berbeda dengan gagasan sebelumnya yaitu manajemen publik tradisional yang didominasi oleh pera...
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI KEPUTUSAN MORAL
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI KEPUTUSAN MORAL
AbstrakPeraturan yang dibuat oleh pihak berwenang yaitu pemerintah yang biasanya berupa suatu kebijakan. Kebijakan publik dibutuhkan di suatu negara untuk mengatur dan mengelola ma...
PELAYANAN PUBLIK E-KTP DI DESA TIRONGKOTUA KECAMATAN KABAENA KABUPATEN BOMBANA
PELAYANAN PUBLIK E-KTP DI DESA TIRONGKOTUA KECAMATAN KABAENA KABUPATEN BOMBANA
Abstrak: Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui sikap masyarakat terhadap pemerintah desa dalam memberikan pelayanan publik, (2) Untuk mengetahui hambatan pemerin...
Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Abstract Basicly, The government carries out three main duties, namely: organizing government, carrying out development, and holding public services. State that is required to atte...
PERANAN KOMISI INFORMASI DALAM MENSOSIALISASIKAN PERATURAN KOMISI INFORMASI UNTUK KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI BALI
PERANAN KOMISI INFORMASI DALAM MENSOSIALISASIKAN PERATURAN KOMISI INFORMASI UNTUK KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI BALI
Keterbukaan informasi ini harus dikawal secara serentak oleh publik dan badan publik, keterbukaan informasi mampu mensejahterakan masyarakat, menjadi alat menuju pada percepatan pe...
SISTEM RUJUKAN DALAM SISTEM PELAYANAN KESEHATAN MATERNAL PERINATAL DI INDONESIA
SISTEM RUJUKAN DALAM SISTEM PELAYANAN KESEHATAN MATERNAL PERINATAL DI INDONESIA
ABSTRAK
Kasus keterlambatan rujukan merupakan salah satu permasalahan utama terjadinya kematian ibu dan bayi di Indonesia. Kematian ibu dan bayi dapat diakibatkan pelayanan d...

