Javascript must be enabled to continue!
Public Value Management: Model Tata Kelola Pelayanan Publik
View through CrossRef
Buku ini menghadirkan gagasan baru tentang bagaimana cara mengelola pelayanan publik. Berbeda dengan gagasan sebelumnya yaitu manajemen publik tradisional yang didominasi oleh peran birokrasi dan new public management yang didominasi peran dasar sebagai penyedia layanan publik, gagasan public value management menekankan pentingnya peran publik dalam mengelola layanan masyarakat. Berbeda dengan birokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan efisiensi melalui prosedur dan regulasi maupun pasar yang bertujuan untuk menghasilkan profit melalui kemitraan dan kewirausahaan birokrasi, gagasan public value management bertujuan untuk mengebalikan pelayanan publik pada fitrahnya yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada warga negara melalui pnciptaan nilai publik. Nilai publik adalah sesuatu yang berharga yang sering hilang karena dominasi peran birokrasi dan pasar. Kami susun buku ini dalam tujuh bab. Bab pertama mendiskusikan gagasan public value management dalam kerangka ilmu (body of knowledge) administrasi/manajemen publik. Bab kedua menjabarkan makna nilai publik dan mengapa nilai publik menjadi daya tarik manajer publik. Bab ketiga menjelaskan tentang prinsip prinsip public value management dan bagaimana prinsip prinsip tersebut berbeda dengan prinsip prinsip administrasi publik tradisional dan manajemen publik baru. Bab keempat memaparkanperan manajer publik dalam kreasi nilai publik. Bab kelima menjelaskan berbagai indikator dan metode pengukuran nilai publik dalam public value management.. Bab keenam memaparkan implikasi public value management pada pengukuran kinerja pelayanan publik. Bab jetujuh berisi beberapa kasus penerapan pendekatan public value management untuk pengukuran kinerja pelayanan publik. Harapan kami buku ini bisa memberi pemikiran baru dan segar bagi para ilmuwan dan praktisi manajemen publik dalam mengembangkan cara cara baru mengelola pelayanan publik, khususnya Indonesia.
Title: Public Value Management: Model Tata Kelola Pelayanan Publik
Description:
Buku ini menghadirkan gagasan baru tentang bagaimana cara mengelola pelayanan publik.
Berbeda dengan gagasan sebelumnya yaitu manajemen publik tradisional yang didominasi oleh peran birokrasi dan new public management yang didominasi peran dasar sebagai penyedia layanan publik, gagasan public value management menekankan pentingnya peran publik dalam mengelola layanan masyarakat.
Berbeda dengan birokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan efisiensi melalui prosedur dan regulasi maupun pasar yang bertujuan untuk menghasilkan profit melalui kemitraan dan kewirausahaan birokrasi, gagasan public value management bertujuan untuk mengebalikan pelayanan publik pada fitrahnya yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada warga negara melalui pnciptaan nilai publik.
Nilai publik adalah sesuatu yang berharga yang sering hilang karena dominasi peran birokrasi dan pasar.
Kami susun buku ini dalam tujuh bab.
Bab pertama mendiskusikan gagasan public value management dalam kerangka ilmu (body of knowledge) administrasi/manajemen publik.
Bab kedua menjabarkan makna nilai publik dan mengapa nilai publik menjadi daya tarik manajer publik.
Bab ketiga menjelaskan tentang prinsip prinsip public value management dan bagaimana prinsip prinsip tersebut berbeda dengan prinsip prinsip administrasi publik tradisional dan manajemen publik baru.
Bab keempat memaparkanperan manajer publik dalam kreasi nilai publik.
Bab kelima menjelaskan berbagai indikator dan metode pengukuran nilai publik dalam public value management.
Bab keenam memaparkan implikasi public value management pada pengukuran kinerja pelayanan publik.
Bab jetujuh berisi beberapa kasus penerapan pendekatan public value management untuk pengukuran kinerja pelayanan publik.
Harapan kami buku ini bisa memberi pemikiran baru dan segar bagi para ilmuwan dan praktisi manajemen publik dalam mengembangkan cara cara baru mengelola pelayanan publik, khususnya Indonesia.
Related Results
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
This study examines the role of corporate governance in moderating the influence of green accounting disclosure, corporate social responsibility (CSR), and firm size on the financi...
MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PELAYANAN PUBLIK DI DESA LISE
MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PELAYANAN PUBLIK DI DESA LISE
pendahuluan Kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu yang paling menemuka dalam pengelolaan administrasi publik saat ini. Prasetyantoko (2008) mengatakan bahwa untu...
MODEL PELAYANAN PUBLIK di DINAS PENANAMAN MODAL di PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PRO.RIAU
MODEL PELAYANAN PUBLIK di DINAS PENANAMAN MODAL di PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PRO.RIAU
Preeprint: ABSTRAKPelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan be...
PERANAN KOMISI INFORMASI DALAM MENSOSIALISASIKAN PERATURAN KOMISI INFORMASI UNTUK KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI BALI
PERANAN KOMISI INFORMASI DALAM MENSOSIALISASIKAN PERATURAN KOMISI INFORMASI UNTUK KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI BALI
Keterbukaan informasi ini harus dikawal secara serentak oleh publik dan badan publik, keterbukaan informasi mampu mensejahterakan masyarakat, menjadi alat menuju pada percepatan pe...
PELAYANAN PUBLIK E-KTP DI DESA TIRONGKOTUA KECAMATAN KABAENA KABUPATEN BOMBANA
PELAYANAN PUBLIK E-KTP DI DESA TIRONGKOTUA KECAMATAN KABAENA KABUPATEN BOMBANA
Abstrak: Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui sikap masyarakat terhadap pemerintah desa dalam memberikan pelayanan publik, (2) Untuk mengetahui hambatan pemerin...
tugas hukum tata negara
tugas hukum tata negara
Tujuan Hukum Tata Negara yang di simpulkan beberapa definisi di atas,bahwa hukum HTN mengkaji beberapa aspek krusial,yakni Negara/ organ Negara,hubungan antara organ/lembaga Negara...
Good University Governance
Good University Governance
Tata kelola universitas merupakan proses pengelolaan dan pengaturan yang efektif dan efisien atas semua aspek kehidupan universitas, mulai dari kebijakan akademik dan administratif...
EFEKTIFITAS TATA KELOLA BARANG MILIK NEGARA (BMN) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA
EFEKTIFITAS TATA KELOLA BARANG MILIK NEGARA (BMN) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA
Kompleksitas permasalahan terkait tata kelola Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Agama menjadi problem krusial yang berdampak pada capaian sasaran strategis peningkatan kualitas...

