Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

PERLINDUNGAN VARIETS TANAMAN SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PARA PEMULIA TANAMAN MENUJU KETAHANAN PANGAN NASIONAL

View through CrossRef
<p align="center"><strong>Abstract</strong></p><p><em>This paper is partly the result of prime research of Higher Education discusses the contribution of legislation in the field of food PVP and protect the economic rights of breeders of plant varieties that produce seeds crops. research conducted an empirical legal research. Data obtained from informants and analyzed using interactive models of analysis. The results showed that Indonesia as one of the country have little megabiodiversity germplasm that can be developed into high-yielding varieties. Although there is little genetic but basically each region has the potential to develop high yielding varieties through plant breeding and protected by pvp. pvp is a form of protection of the economic rights of plant breeders. Although each region has the potential for yielding varieties that can be requested, but the PVP application of knowledge communities and relevant agencies on the protection of plant varieties is still lacking. Legislation in the field of food has not been able to PVP and encourage breeders of plant varieties produce seed crops because they can not protect their economic rights. Draft a list of six National Legislation Program 2010-2014, only two bill that has been passed into law, the Act Number 13 of 2010 concerning Horticulture was passed in 2010 and the Act Number 18 of 2012 concerning Food was passed in 2012.</em></p><p><strong><em>Keywords : </em></strong><em>protection of plant variety, protection of economic rights, food security</em></p><p align="center"><strong>Abstrak</strong></p><p>Tulisan ini merupakan sebagian hasil Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi yang membahas kontribusi perundang-undangan bidang PVT dan pangan dalam melindungi hak ekonomi pemulia varietas tanaman yang  menghasilkan bibit unggul tanaman pangan.  Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum empiris. Data diperoleh dari informan dan dianalisis dengan menggunakan <em>interactive models of analysis.   </em>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia sebagai salah satu negara <em>megabiodiversity </em>hanya mempunyai sedikit plasma nutfah yang dapat dikembangkan menjadi varietas unggul.. Meskipun hanya terdapat sedikit plasma nutfah tetapi pada dasarnya tiap daerah memiliki potensi varietas unggul yang dapat dikembangkan melalui kegiatan pemuliaan tanaman dan dilindungi melalui PVT. PVT merupakan salah satu bentuk perlindungan hak ekonomi para pemulia tanaman. Meskipun tiap-tiap daerah mempunyai potensi atas varietas unggul yang dapat dimintakan permohonan PVT tetapi pengetahuan masyarakat dan instansi terkait tentang perlindungan varietas tanaman masih kurang.   Perundang- undangan di bidang PVT dan pangan belum mampu mendorong pemulia varietas tanaman menghasilkan bibit unggul tanaman pangan   karena belum dapat melindungi hak ekonomi mereka. Dari enam daftar RUU  Program Legislasi Nasional tahun 2010-2014, baru  dua  RUU yang telah disahkan menjadi UU, yaitu Undang Undang Nomor 13 tahun 2010 tentang Hortikultura yang telah disahkan pada tahun 2010 dan Undang-Undang No 18 tahun 2012 tentang Pangan yang disahkan tahun 2012.</p><strong>Kata kunsi : </strong>Perlindungan varietas tanaman, perlindungan hak ekonomi, ketahanan pangan
Title: PERLINDUNGAN VARIETS TANAMAN SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PARA PEMULIA TANAMAN MENUJU KETAHANAN PANGAN NASIONAL
Description:
<p align="center"><strong>Abstract</strong></p><p><em>This paper is partly the result of prime research of Higher Education discusses the contribution of legislation in the field of food PVP and protect the economic rights of breeders of plant varieties that produce seeds crops.
research conducted an empirical legal research.
Data obtained from informants and analyzed using interactive models of analysis.
The results showed that Indonesia as one of the country have little megabiodiversity germplasm that can be developed into high-yielding varieties.
Although there is little genetic but basically each region has the potential to develop high yielding varieties through plant breeding and protected by pvp.
pvp is a form of protection of the economic rights of plant breeders.
Although each region has the potential for yielding varieties that can be requested, but the PVP application of knowledge communities and relevant agencies on the protection of plant varieties is still lacking.
Legislation in the field of food has not been able to PVP and encourage breeders of plant varieties produce seed crops because they can not protect their economic rights.
Draft a list of six National Legislation Program 2010-2014, only two bill that has been passed into law, the Act Number 13 of 2010 concerning Horticulture was passed in 2010 and the Act Number 18 of 2012 concerning Food was passed in 2012.
</em></p><p><strong><em>Keywords : </em></strong><em>protection of plant variety, protection of economic rights, food security</em></p><p align="center"><strong>Abstrak</strong></p><p>Tulisan ini merupakan sebagian hasil Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi yang membahas kontribusi perundang-undangan bidang PVT dan pangan dalam melindungi hak ekonomi pemulia varietas tanaman yang  menghasilkan bibit unggul tanaman pangan.
 Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum empiris.
Data diperoleh dari informan dan dianalisis dengan menggunakan <em>interactive models of analysis.
   </em>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia sebagai salah satu negara <em>megabiodiversity </em>hanya mempunyai sedikit plasma nutfah yang dapat dikembangkan menjadi varietas unggul.
Meskipun hanya terdapat sedikit plasma nutfah tetapi pada dasarnya tiap daerah memiliki potensi varietas unggul yang dapat dikembangkan melalui kegiatan pemuliaan tanaman dan dilindungi melalui PVT.
PVT merupakan salah satu bentuk perlindungan hak ekonomi para pemulia tanaman.
Meskipun tiap-tiap daerah mempunyai potensi atas varietas unggul yang dapat dimintakan permohonan PVT tetapi pengetahuan masyarakat dan instansi terkait tentang perlindungan varietas tanaman masih kurang.
   Perundang- undangan di bidang PVT dan pangan belum mampu mendorong pemulia varietas tanaman menghasilkan bibit unggul tanaman pangan   karena belum dapat melindungi hak ekonomi mereka.
Dari enam daftar RUU  Program Legislasi Nasional tahun 2010-2014, baru  dua  RUU yang telah disahkan menjadi UU, yaitu Undang Undang Nomor 13 tahun 2010 tentang Hortikultura yang telah disahkan pada tahun 2010 dan Undang-Undang No 18 tahun 2012 tentang Pangan yang disahkan tahun 2012.
</p><strong>Kata kunsi : </strong>Perlindungan varietas tanaman, perlindungan hak ekonomi, ketahanan pangan.

Related Results

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMULIA DAN VARIETAS TANAMAN DALAM KERANGKA HUKUM PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DI INDONESIA
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMULIA DAN VARIETAS TANAMAN DALAM KERANGKA HUKUM PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DI INDONESIA
Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman memberikan perlindungan hukum bagi pemulia tanaman atas karya mereka dalam mengembangkan varietas unggul. Namun keberadaan lembaga perli...
PEMBANGUNAN LUMBUNG PANGAN NASIONAL: STRATEGI ANTISIPASI KRISIS PANGAN INDONESIA
PEMBANGUNAN LUMBUNG PANGAN NASIONAL: STRATEGI ANTISIPASI KRISIS PANGAN INDONESIA
<p>Indonesia merespons urgensi ancaman krisis pangan yang melanda dengan strategi pembangunan lumbung pangan nasional. Menurut laporan yang dirilis oleh FAO dan PBB, wabah pa...
Penggunaan Statistik Deskriptif dalam Pemantauan Ketahanan Pangan Nasional
Penggunaan Statistik Deskriptif dalam Pemantauan Ketahanan Pangan Nasional
Ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama pembangunan berkelanjutan yang mencerminkan kemampuan suatu negara dalam menjamin ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan yang...
KEBIJAKAN SISTEM KETAHANAN PANGAN DAERAH
KEBIJAKAN SISTEM KETAHANAN PANGAN DAERAH
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Kedaulatan pangan diartikan sebagai hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas p...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
ABSTRAKHak atas kekayaan intelektual (HAKI) adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak dan hasil kerja rasio manusia yang disebut juga dengan...
ANALISIS TINGKAT KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN BANJAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
ANALISIS TINGKAT KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN BANJAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan yang mencakup  aspek ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan untuk mewujudkan mayarakat yang berkualitas. P...
PREVENÇÃO DA TROMBOSE VENOSA PROFUNDA NA GRAVIDEZ PELA ENFERMAGEM NA APS
PREVENÇÃO DA TROMBOSE VENOSA PROFUNDA NA GRAVIDEZ PELA ENFERMAGEM NA APS
PREVENÇÃO DA TROMBOSE VENOSA PROFUNDA NA GRAVIDEZ PELA ENFERMAGEM NA APS Danilo Hudson Vieira de Souza1 Priscilla Bárbara Campos Daniel dos Santos Fernandes RESUMO A gravidez ...

Back to Top