Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

POLITIK HUKUM KETAHANAN PANGAN NASIONAL (KAJIAN SINKRONISASI POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG HAK PVT DAN UNDANG-UNDANG PANGAN)

View through CrossRef
<p align="center"><strong><em>A</em></strong><strong><em>b</em></strong><strong><em>s</em></strong><strong><em>t</em></strong><strong><em>r</em></strong><strong><em>a</em></strong><strong><em>c</em></strong><strong><em>t</em></strong></p><p><em>T</em><em>he aim of this research is to determine the level of legal synchronization horizontally on legal policy of national food security within Act on Plant Variety Protection and Act on Food. In order to achieve this aim, it was conducted normative legal research which using secondary data which is based on primary and secondary legal materials. Data were analyzed by using a legal grammatical interpretation. Its results are there is a synchronization between Act on Plant Variety Protection and Act on Food and by the legal protection of plant varieties will increase enthusiasm plant breeders to produce new quality seeds crop, including the food crops seeds. It will lead to increasing national food security conditions, which will provide guarantee on quality and sufficient of food for families who receive it.</em></p><p><strong><em>Keywords: </em></strong><em>l</em><em>egal policy, crop variety, food, national food security.</em></p><p align="center"><strong>A</strong><strong>b</strong><strong>s</strong><strong>t</strong><strong>ra</strong><strong>k</strong></p><p>Penelitian ini bertujan untuk mengetahui taraf sinkronisasi hukum secara horizontal politik hukum ketahanan pangan nasional dalam Undang-undang Perlindungan Varietas Tanaman dan Undang-undang Pangan. Untuk mencapai tujuan ini maka dilakukan penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yang bersumber pada bahan hukum primer dan sekunder. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan penafsiran hukum gramatikal. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa Undang-undang Perlindungan Varietas Tanaman sinkron  dengan Undang-undang Pangan, yaitu adanya perlindungan hukum terhadap Hak Perlindungan Varietas Tanaman akan meningkatkan gairah para pemulia tanaman untuk menghasilkan benih-benih tanaman baru yang berkualitas, termasuk benih-benih tanaman bahan pangan. Tersedianya benih-benih tanaman bahan pangan yang cukup, akan meningkatkan produksi bahan pangan, sehingga akan tercapai kondisi meningkatnya ketahanan pangan nasional, yang menjamin  sampai pada tingkat keluarga menerima bahan pangan yang cukup dan bermutu.</p><p><strong>Kata kunci : </strong>politik hukum, varietas tanaman, pangan, ketahanan pangan nasional.</p>
Title: POLITIK HUKUM KETAHANAN PANGAN NASIONAL (KAJIAN SINKRONISASI POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG HAK PVT DAN UNDANG-UNDANG PANGAN)
Description:
<p align="center"><strong><em>A</em></strong><strong><em>b</em></strong><strong><em>s</em></strong><strong><em>t</em></strong><strong><em>r</em></strong><strong><em>a</em></strong><strong><em>c</em></strong><strong><em>t</em></strong></p><p><em>T</em><em>he aim of this research is to determine the level of legal synchronization horizontally on legal policy of national food security within Act on Plant Variety Protection and Act on Food.
In order to achieve this aim, it was conducted normative legal research which using secondary data which is based on primary and secondary legal materials.
Data were analyzed by using a legal grammatical interpretation.
Its results are there is a synchronization between Act on Plant Variety Protection and Act on Food and by the legal protection of plant varieties will increase enthusiasm plant breeders to produce new quality seeds crop, including the food crops seeds.
It will lead to increasing national food security conditions, which will provide guarantee on quality and sufficient of food for families who receive it.
</em></p><p><strong><em>Keywords: </em></strong><em>l</em><em>egal policy, crop variety, food, national food security.
</em></p><p align="center"><strong>A</strong><strong>b</strong><strong>s</strong><strong>t</strong><strong>ra</strong><strong>k</strong></p><p>Penelitian ini bertujan untuk mengetahui taraf sinkronisasi hukum secara horizontal politik hukum ketahanan pangan nasional dalam Undang-undang Perlindungan Varietas Tanaman dan Undang-undang Pangan.
Untuk mencapai tujuan ini maka dilakukan penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yang bersumber pada bahan hukum primer dan sekunder.
Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan penafsiran hukum gramatikal.
Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa Undang-undang Perlindungan Varietas Tanaman sinkron  dengan Undang-undang Pangan, yaitu adanya perlindungan hukum terhadap Hak Perlindungan Varietas Tanaman akan meningkatkan gairah para pemulia tanaman untuk menghasilkan benih-benih tanaman baru yang berkualitas, termasuk benih-benih tanaman bahan pangan.
Tersedianya benih-benih tanaman bahan pangan yang cukup, akan meningkatkan produksi bahan pangan, sehingga akan tercapai kondisi meningkatnya ketahanan pangan nasional, yang menjamin  sampai pada tingkat keluarga menerima bahan pangan yang cukup dan bermutu.
</p><p><strong>Kata kunci : </strong>politik hukum, varietas tanaman, pangan, ketahanan pangan nasional.
</p>.

Related Results

Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami urgensi pengaturan AI dalam UU Hak Cipta di Indonesia serta potensi AI sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia...
PENGATURAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA
PENGATURAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA
Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperj...
Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kecamatan Cikembar
Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kecamatan Cikembar
Perceraian di Kecamatan Cikembar kerapkali menimbulkan ekses-ekses masalah pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua. Banyak hambatan utama yang menjadi penyebab terbengkal...
Konstruksi Hukum Hak Cipta Bagi Lagu Nasional
Konstruksi Hukum Hak Cipta Bagi Lagu Nasional
Penelitian ini bertujuan menjawab dua isu hukum, yaitu implikasi kekosongan hukum pengaturan hak cipta bagi lagu nasional dan formulasi ke depan konstruksi hukum hak cipta bagi lag...
Analisis Yuridis Transaksi Non-Fungible Token (NFT) Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta
Analisis Yuridis Transaksi Non-Fungible Token (NFT) Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta
Skripsi ini membahas mengenai analisis yuridis transaksi Non-Fungible Token (NFT) ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta. Transaksi Non-Fungible Token (NFT) telah menjadi fenomena y...
KEBIJAKAN SISTEM KETAHANAN PANGAN DAERAH
KEBIJAKAN SISTEM KETAHANAN PANGAN DAERAH
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Kedaulatan pangan diartikan sebagai hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas p...
Politik Pangan: Upaya Membangun Kebijakan Ketahanan Pangan di Sumatera Utara
Politik Pangan: Upaya Membangun Kebijakan Ketahanan Pangan di Sumatera Utara
Upaya membangun ketahanan pangan  di Sumatera Utara membutuhkan serangkaian rencan strategis kebijakan. Dalam mengatasi permasalahan ketahanan pangan, diperlukan peran dari seluruh...
Menuju Hukum Csr Yang Berkeadilan: Suatu Rekonstruksi Filosofis Dan Yuridis Bagi Pembangunan Berkelanjutan
Menuju Hukum Csr Yang Berkeadilan: Suatu Rekonstruksi Filosofis Dan Yuridis Bagi Pembangunan Berkelanjutan
Abstract: This study analyzes the disharmony in the regulation of Corporate Social Responsibility (CSR) within Indonesia’s legal system and its implications for legal certainty and...

Back to Top