PEMBENTUKAN PERATURAN DESA (PERDES): TINJAUAN HUBUNGAN KEWENANGAN KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Jurnal ini memfokuskan permasalahan dalam mencari hubungan peran Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyusun Peraturan Desa (Perdes). Metode penelitian jurnal yang digunakan adalah metode normatif. Hasil dari kajian yang dilakukan adalah adanya hubungan kewenangan Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Aursati dapat disimpulkan bahwa, Pola hubungan Kewanangan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa adalah dalam bentuk hubungan kemitraan, konsultasi, dan koordinasi. Adapun proses penyusunan dan pembentukan peraturan Desa Aursati dalam penyusunan peraturan desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa Aursati, proses penyusunannya menggunakan mekanisme yang benar dan semua tahap dilalui dengan baik