Javascript must be enabled to continue!
UPAYA PENANGKAPAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG KABUR KE LUAR NEGERI
View through CrossRef
This research was conducted with the aim of unraveling the efforts that can be made in arresting corruption criminals who fled abroad. Using normative juridical research methods, the author will present a legal study based on positive law in force in Indonesia, which will then be further elaborated in this study. Corruption Crime is a special criminal act which has different arrangements compared to general criminal acts, it is contained in UU No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes as amended by UU No. 20 of 2001 concerning Amendments to UU No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes. In efforts to arrest perpetrators of corruption crimes who flee abroad, it can be done with applicable procedures, namely; extradition treaty contained in Law No. 1 of 1979 on Extradition, and also through the Mutual Legal Assistance agreement contained in Law No. 1 of 2006 on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, UU No. 15 of 2008 on Ratification of the Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, dan ASEAN Mutual Legal Assistance in Criminal Matters 2004. In the context of corruption crimes, this Extradition Treaty is used as an effort and procedure for arresting perpetrators of corruption crimes who commit corruption crimes outside the territory of the state jurisdiction, And it is also used as an effort to arrest perpetrators of corruption who flee outside the jurisdiction of a country, so that this extradition treaty is an alternative that can be taken by law enforcement officials to arrest perpetrators of corruption crimes. In the context of corruption, Mutual Legal Assistance is an arrangement for cooperation between countries (bilateral and multilateral) in preventing and eradicating transnational crimes, especially corruption crimes.
Title: UPAYA PENANGKAPAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG KABUR KE LUAR NEGERI
Description:
This research was conducted with the aim of unraveling the efforts that can be made in arresting corruption criminals who fled abroad.
Using normative juridical research methods, the author will present a legal study based on positive law in force in Indonesia, which will then be further elaborated in this study.
Corruption Crime is a special criminal act which has different arrangements compared to general criminal acts, it is contained in UU No.
31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes as amended by UU No.
20 of 2001 concerning Amendments to UU No.
31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes.
In efforts to arrest perpetrators of corruption crimes who flee abroad, it can be done with applicable procedures, namely; extradition treaty contained in Law No.
1 of 1979 on Extradition, and also through the Mutual Legal Assistance agreement contained in Law No.
1 of 2006 on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, UU No.
15 of 2008 on Ratification of the Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, dan ASEAN Mutual Legal Assistance in Criminal Matters 2004.
In the context of corruption crimes, this Extradition Treaty is used as an effort and procedure for arresting perpetrators of corruption crimes who commit corruption crimes outside the territory of the state jurisdiction, And it is also used as an effort to arrest perpetrators of corruption who flee outside the jurisdiction of a country, so that this extradition treaty is an alternative that can be taken by law enforcement officials to arrest perpetrators of corruption crimes.
In the context of corruption, Mutual Legal Assistance is an arrangement for cooperation between countries (bilateral and multilateral) in preventing and eradicating transnational crimes, especially corruption crimes.
Related Results
Sengketa Kewenangan Penyidikan Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi
Sengketa Kewenangan Penyidikan Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi
Penelitian ini dilatarbelakangi seringkali terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam penyidikan tindak korupsi antar Polri, Kejaksaan, dan KPK. Contoh kasus korupsi pimpinan anggo...
KEBIJAKAN FORMULASI PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
KEBIJAKAN FORMULASI PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
Penelitian ini “merupakan penelitian hukum Yuridis Sosiologis yang menekankan pada ilmu hukum (yuridis) tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku...
ARAH KEBIJAKAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA:KAJIAN PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
ARAH KEBIJAKAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA:KAJIAN PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Pemberantasan tindak pidana korupsi masih menjadi agenda utama dalam penegakan hukum di Indonesia. Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai ujung tombak pemberantasan ko...
Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi
Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi
Jika dilihat dari preseden penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia, ada beberapa indikasi/dugaan kasus korupsi melibatkan anggota partai politik yang hasil perbuatannya...
Analisis Hukum Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan APBDES
Analisis Hukum Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan APBDES
Abstract. Corruption is an act to enrich oneself or a group is an act that is very detrimental to others, the nation and the state. Corruption is a phenomenon that still requires m...
TINJAUAN YURIDIS PENANGKAPAN PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME BERDASARKAN PASAL 28 UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003
TINJAUAN YURIDIS PENANGKAPAN PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME BERDASARKAN PASAL 28 UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003
Abstract
Judicial Review of Arresting Terrorist Based on Regulation of Counter-Terrorism’s Constitution Number 15, 2003 Chapter 28, by Taupik Hidayat, 2014142039, Department of Law...
Penjatuhan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terkait Jabatan Publik
Penjatuhan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terkait Jabatan Publik
Hukum sebagai pengatur dari semua sudut pandang yang ada, baik dari kegiatan yang dilakukan seseorang, ataupun yang dilakukan oleh lembaga. Bahkan hukum juga mengatur tentang tinda...
PENGATURAN HUKUM TERKAIT HAK DAN KEWAJIBAN TERHADAP SAKSI PELAKU YANG BEKERJA SAMA (JUSTICE COLLABORATOR) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
PENGATURAN HUKUM TERKAIT HAK DAN KEWAJIBAN TERHADAP SAKSI PELAKU YANG BEKERJA SAMA (JUSTICE COLLABORATOR) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hak dan kewajiban dan pertimbangan hukum memberikan penghargaan saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator) dalam tin...

