Javascript must be enabled to continue!
KEDUDUKAN ADILLAH ISTI’NASIYYAH DALAM PENGUATAN HUKUM FIKIH NORMATIF
View through CrossRef
In Islamic jurisprudence issues, sometimes problems are found for which there are no valid, clear, and firm evidences, whether from the agreed upon evidence or not. There is also issue that has evidences but there are other things that also strengthen the basis. This is not in the context of arguing, but is sometimes used to further solidify the outlook and action. The evidence is called adillah isti’nasiyyah. There are eleven adillah isti’nasiyyah found in this discussion. Two of them deserve to be promoted to adillah mukhtalaf fihi status. The two which went up in status were al-akhzu bi aqalli maqiila and al-istiqra’. The others are al-akhzu bil akhaff, al-akhzu bil aktsar, al-akhzu bil asyaq, al-akhzu bil wasth, dalalatus siyaq, dalalatul iqtiran, weak but has authentic eaning hadiths, al-ihtiyat, al-ilham. Discussions about the adillah isti’nasiyyah separately and comprehensively have not been found and discussed, although they still exist. Of course, it is necessary to elaborate further on this issue in order to add to the body of scientific knowledge. In discussing an Islamic jurisprudence issue, etc., scholars sometimes use this term in order to increase the basis for argumentation, even though in essence the evidences presented are sufficient.
STDI Imam Syafi'i Jember
Title: KEDUDUKAN ADILLAH ISTI’NASIYYAH DALAM PENGUATAN HUKUM FIKIH NORMATIF
Description:
In Islamic jurisprudence issues, sometimes problems are found for which there are no valid, clear, and firm evidences, whether from the agreed upon evidence or not.
There is also issue that has evidences but there are other things that also strengthen the basis.
This is not in the context of arguing, but is sometimes used to further solidify the outlook and action.
The evidence is called adillah isti’nasiyyah.
There are eleven adillah isti’nasiyyah found in this discussion.
Two of them deserve to be promoted to adillah mukhtalaf fihi status.
The two which went up in status were al-akhzu bi aqalli maqiila and al-istiqra’.
The others are al-akhzu bil akhaff, al-akhzu bil aktsar, al-akhzu bil asyaq, al-akhzu bil wasth, dalalatus siyaq, dalalatul iqtiran, weak but has authentic eaning hadiths, al-ihtiyat, al-ilham.
Discussions about the adillah isti’nasiyyah separately and comprehensively have not been found and discussed, although they still exist.
Of course, it is necessary to elaborate further on this issue in order to add to the body of scientific knowledge.
In discussing an Islamic jurisprudence issue, etc.
, scholars sometimes use this term in order to increase the basis for argumentation, even though in essence the evidences presented are sufficient.
Related Results
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami urgensi pengaturan AI dalam UU Hak Cipta di Indonesia serta potensi AI sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia...
Eyyûbîler Döneminde Fıkıh Eğitimi
Eyyûbîler Döneminde Fıkıh Eğitimi
VI.-VII. (XII.-XIII.) yüzyıllar arasında Mısır, Suriye Hicaz Yemen ve Anadolu’da hüküm süren Eyyûbî devleti, Haçlılar’ı mağlup edip Kudüs’ü özgürleştirerek İslâm tarihinde saygın b...
Grand Design Reformasi Penelitian Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia
Grand Design Reformasi Penelitian Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia
Dillihat dari sisi penelitian hukum, pembangunan hukum nasional merupakan wujud sistem hukum nasional, harus didukung oleh perencanaan pembentukan materi hukum, penelitian hukum, p...
Revitalisasi Konsep Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam Pembaruan Hukum Kontemporer
Revitalisasi Konsep Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam Pembaruan Hukum Kontemporer
Konsep Hukum Pembangunan yang digagas Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja merupakan teori hukum asli Indonesia yang menekankan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, di mana huku...
ANALISIS SISTEM PENDIDIKAN, MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI ISTI’DADIYAH DALAM MENYIAPKAN SANTRI BARU MASUK LEMBAGA REGULER
ANALISIS SISTEM PENDIDIKAN, MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI ISTI’DADIYAH DALAM MENYIAPKAN SANTRI BARU MASUK LEMBAGA REGULER
Penelitian ini bertujuan mengetahui peran Isti’dadiyah yang menjadi wadah bagi santri baru, khususnya yang belum berpengalaman madrasah diniyah sebelum mondok, dan menyiapkan mere...
Legal Memorandum Tentang Hak Mewaris Anak Tiri Laki-Laki Pada Masyarakat Batak Toba Ditinjau Berdasarkan Hukum Adat Batak Toba Dan Hukum Positif Indonesia
Legal Memorandum Tentang Hak Mewaris Anak Tiri Laki-Laki Pada Masyarakat Batak Toba Ditinjau Berdasarkan Hukum Adat Batak Toba Dan Hukum Positif Indonesia
Hukum Adat mengatur mengenai perkawinan, kelahiran, kematian, dan pemberian waris. Masyarakat Adat Batak Toba menganut sistem patrilineal, dimana dalam sistem ini kedudukan anak la...
KEDUDUKAN SUBJEK HUKUM ORANG DALAM MENENTUKAN SAHNYA PERBUATAN HUKUM BERKAITAN DENGAN AKTA OTENTIK
KEDUDUKAN SUBJEK HUKUM ORANG DALAM MENENTUKAN SAHNYA PERBUATAN HUKUM BERKAITAN DENGAN AKTA OTENTIK
Subjek hukum orang merupakan peranan penting terhadap keabsahan hukum dalam membuat akta autentik. Cakap hukum adalah syarat yang utama untuk menjadikan kesempurnaan suatu akta aut...
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI ORANG MISKIN MENURUTUNDANG-UNDANG ADVOKAT DAN UNDANG-UNDANGBANTUAN HUKUM
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI ORANG MISKIN MENURUTUNDANG-UNDANG ADVOKAT DAN UNDANG-UNDANGBANTUAN HUKUM
Postprint:Seringkali orang miskin tidak memperoleh pembelaan hukum dan diperlakukan tidak adil.Pemberlakuan UU Advokat dan UU Bantuan Hukum memperlihatkan sikap responsif Presiden ...

