Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

AUTHORITY OF BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN RESOLVING DEFAULT DISPUTES IN CONSUMER FINANCING

View through CrossRef
This research aims to explore and study the cause of different perspective between Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) and Supreme Court, regarding the authority of BPSK in Resolving Wanprestasi Disputes in Consumer Financing, as well as to examine the boundaries of BPSK in resolving Wanprestasi disputes in consumer financing in order to achieve the legal certainty. This research is a normative research which use constitutive approach and conseptual approach. The data collection method is using literature review and interview. The primary legal materials and secondary legal materials are analyzed by descriptive qualitative to answer the legal matters which being studied. The logic of deductive is used to draw conclusion. The result of this research is there are some factors which causes different perspective betweeen BPSK and Hakim Agung; BPSK still believes that the Wanprestasi dispute in consumer financing is their authority, the blurry criteria of disputes which are the authority of BPSK and the absence of limitative boundaries to BPSK authority towards Consumers Protection Law. The limitations of BPSK’s authority is they need to clarified the definition of consumer’s disputes as wanprestasi disputes is included in BPSK’s authority. The disputes handled by BPSK should have minor loss, and if a place of dispute resolution in BPSK’s court already in the agreement of consumer financing, BPSK must reject it.
Title: AUTHORITY OF BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN RESOLVING DEFAULT DISPUTES IN CONSUMER FINANCING
Description:
This research aims to explore and study the cause of different perspective between Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) and Supreme Court, regarding the authority of BPSK in Resolving Wanprestasi Disputes in Consumer Financing, as well as to examine the boundaries of BPSK in resolving Wanprestasi disputes in consumer financing in order to achieve the legal certainty.
This research is a normative research which use constitutive approach and conseptual approach.
The data collection method is using literature review and interview.
The primary legal materials and secondary legal materials are analyzed by descriptive qualitative to answer the legal matters which being studied.
The logic of deductive is used to draw conclusion.
The result of this research is there are some factors which causes different perspective betweeen BPSK and Hakim Agung; BPSK still believes that the Wanprestasi dispute in consumer financing is their authority, the blurry criteria of disputes which are the authority of BPSK and the absence of limitative boundaries to BPSK authority towards Consumers Protection Law.
The limitations of BPSK’s authority is they need to clarified the definition of consumer’s disputes as wanprestasi disputes is included in BPSK’s authority.
The disputes handled by BPSK should have minor loss, and if a place of dispute resolution in BPSK’s court already in the agreement of consumer financing, BPSK must reject it.

Related Results

SENGKETA LEASING DALAM KONTEKS PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
SENGKETA LEASING DALAM KONTEKS PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
Dalam prakteknya perjanjian leasing ini banyak terjadinya wanprestasi yang menimbulkan sengketa antara pihak lessor dengan lessee. Penyelesaian sengketa yang dipilih oleh lessee (k...
The Business Cycle as a Moderator of Financing for Financing Risk of Islamic Commercial Banks in Indonesia
The Business Cycle as a Moderator of Financing for Financing Risk of Islamic Commercial Banks in Indonesia
ABSTRACT Islamic banking is undoubtedly faced with several potential financing risks, with the three largest financing contracts (Mudharaba, Musharaka, and Murabaha) that reduce th...
Eksistensi Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Sengketa di Sumatera Barat
Eksistensi Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Sengketa di Sumatera Barat
Peradilan adat merupakan suatu lembaga organik yang berperan dalam menyelesaikan sengketa dalam sistem hukum adat. Pada daerah Minangkabau berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Perda Prov. ...
Penyelesaian Sengketa Melalui Ekstra Yudisial
Penyelesaian Sengketa Melalui Ekstra Yudisial
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum penyelesaian sengketa melalui lembaga ekstra yudisial serta alasan mengapa putusan yang dihasilkan oleh lembaga tersebut...
Efektivitas Penyelesaian Sengketa Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Jakarta Melalui Proses Konsiliasi
Efektivitas Penyelesaian Sengketa Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Jakarta Melalui Proses Konsiliasi
Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Akan tetapi, cara konsiliasi sangat minim dipilih oleh konsumen dan diangga...
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen
Penelitian ini merupakan penelitian yang menelaah secara yuridis mengenai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa konsumen yang diatur d...
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen
Penelitian ini merupakan penelitian yang menelaah secara yuridis mengenai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa konsumen yang diatur d...
Efektivitas Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Bidang Bisnis Maupun Hukum
Efektivitas Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Bidang Bisnis Maupun Hukum
Sengketa antara para pihak dapat diselesaikan melalui jalur litigasi (lembaga Peradilan) ataupun non litigasi (di luar Pengadilan). Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi yai...

Back to Top