Javascript must be enabled to continue!
Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan dan Pengemis Serta Praktek Susila dalam Rangka Penanganan Gelandangan di Kota Medan
View through CrossRef
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan atau tantangan dalam implementasi kebijakan penanggulangan Gelandangan di Dinas Sosial Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan adapun sumber data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen serta pengamatan secara langsung. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan penanganan Gelandangan di Kota Medan yang menyebabkan Gelandangan masih terdapat di kota Medan meskipun program program penanganan sudah dilaksanakan. Dari segi insfraktruktur yang ada,Dinas Sosial kota Medan sangat membutuhkan rumah rehabilitas sebagai tempat penampung gelandangan, Rumah rehabilitasi tersebut sampai sekarang masih belum rampung pembangunannya dikarenakan anggarannya dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19, Pandemi Covid-19 juga tentu menjadi tantangan dalam penanganan gelandangan di kota Medan karena harus berpedoman pada protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah. Selain hal tersebut, jugaKeluarga yang melakukan pembiaran dan tidak bertanggungjawab terhadap kebutuhan keluarga sehingga menyebabkan anak dan gelandangan tersebut memilih untuk menjalani kehidupan di jalanan. Adapun rekomendasi kebijakan diharapkan dapat Memperbaiki yang menjadi hambatan- hambatan berjalannya program penanganan gelandangan di kota Medan, sehingga mekanisme dari kinerja Dinas Sosial Kota Medan berjalan sesuai dengan program awal.
Title: Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan dan Pengemis Serta Praktek Susila dalam Rangka Penanganan Gelandangan di Kota Medan
Description:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan atau tantangan dalam implementasi kebijakan penanggulangan Gelandangan di Dinas Sosial Kota Medan.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan adapun sumber data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen serta pengamatan secara langsung.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan penanganan Gelandangan di Kota Medan yang menyebabkan Gelandangan masih terdapat di kota Medan meskipun program program penanganan sudah dilaksanakan.
Dari segi insfraktruktur yang ada,Dinas Sosial kota Medan sangat membutuhkan rumah rehabilitas sebagai tempat penampung gelandangan, Rumah rehabilitasi tersebut sampai sekarang masih belum rampung pembangunannya dikarenakan anggarannya dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19, Pandemi Covid-19 juga tentu menjadi tantangan dalam penanganan gelandangan di kota Medan karena harus berpedoman pada protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah.
Selain hal tersebut, jugaKeluarga yang melakukan pembiaran dan tidak bertanggungjawab terhadap kebutuhan keluarga sehingga menyebabkan anak dan gelandangan tersebut memilih untuk menjalani kehidupan di jalanan.
Adapun rekomendasi kebijakan diharapkan dapat Memperbaiki yang menjadi hambatan- hambatan berjalannya program penanganan gelandangan di kota Medan, sehingga mekanisme dari kinerja Dinas Sosial Kota Medan berjalan sesuai dengan program awal.
Related Results
PEMBINAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM: (Studi Kasus Gelandangan dan Pengemis)
PEMBINAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM: (Studi Kasus Gelandangan dan Pengemis)
Fokus kajian ini dilatarbelakangi atas fenomena yang terjadi di wilayah perkotaan adalah hadirnya gelandangan dan pengemis. Tujuan penulisan kajian ini adalah untuk memperoleh gamb...
KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PENANGANAN ANAK JALANAN DAN PENGEMIS PERSPEKTIF MAṢLAḤAH MURSALAH
KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PENANGANAN ANAK JALANAN DAN PENGEMIS PERSPEKTIF MAṢLAḤAH MURSALAH
Abstrak
Fenomena keberadaan anak jalanan di Kota Banda Aceh telah mulai dirasakan oleh masyarakat seperti ketidaknyamanan di jalan raya, mengganggu kenyamanan di jalan dan menjad...
Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis Untuk Memajukan Sektor Pariwisata (Studi Kasus: Kantor Satpol Pp Kota Denpasar)
Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis Untuk Memajukan Sektor Pariwisata (Studi Kasus: Kantor Satpol Pp Kota Denpasar)
Sektor pariwisata merupakan sektor utama yang mempengaruhi pendapatan daerah Kota Denpasar. Salah satu permasalahan yang dapat mengganggu sektor pariwisata Kota Denpasar ialah gela...
GELANDANGAN DAN PENGEMIS DALAM KONTEKS KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
GELANDANGAN DAN PENGEMIS DALAM KONTEKS KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Terjadinya peningkatan jumlah gelandangan dan pengemis pada beberapa daerah di Indonesia melatarbelakangi kajian ini dibuat. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran ...
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MORTALITAS PADA PASIEN DENGAN FRAKTUR COSTA: Literature Review
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MORTALITAS PADA PASIEN DENGAN FRAKTUR COSTA: Literature Review
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MORTALITAS PADA PASIEN DENGAN FRAKTUR COSTA: Literature Review Anna Tri Wahyuni1), Masfuri2), Liya Arista3)1,2,3 Fakultas Ilmu Keperawatan Univers...
FENOMENA PENGEMIS DI KOTA MATARAM: STUDI KONSTRUKSI SOSIAL TENTANG STRATEGI BERTAHAN HIDUP PENGEMIS DI KECAMATAN SEKARBELA KOTA MATARAM
FENOMENA PENGEMIS DI KOTA MATARAM: STUDI KONSTRUKSI SOSIAL TENTANG STRATEGI BERTAHAN HIDUP PENGEMIS DI KECAMATAN SEKARBELA KOTA MATARAM
The study entitled “The Phenomenon of Beggars in the City of Mataram: Study of Social Construction on the Beggars Surviving Strategies in Sekarbela Subdistrict, Mataram City”. This...
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DALAM MELAKSANAKAN PENANGANAN FAKIR MISKIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DALAM MELAKSANAKAN PENANGANAN FAKIR MISKIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tugas pemerintah dalam melaksanakan penanganan fakir miskin dan bagaimana wewenang pemerintah dalam melaksanakan p...

