Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Pengawasan Ombudsman Provinsi Sumatera Utara Di Badan Pertanahan Nasional Kota Medan

View through CrossRef
AbstractThe Ombudsman of the Republic of Indonesia has a role in conducting a survey of public service standards at the Medan City National Land Office and providing space for the public to submit problems and complaints about land services that are not optimal. This research is descriptive qualitative in nature. This study aims to determine the oversight of the Ombudsman of the Republic of Indonesia representing North Sumatra Province in supervising public service reports at the Medan City National Land Agency. , Reporting Service Response Action Mechanism and Institutional Public Service Oversight Mechanism in Government Public Service Agencies/Agencies.Abstrak Ombudsman Republik Indonesia berperan melakukan survey standar pelayanan publik di Kantor Pertanahan Nasional Kota Medan dan memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan permasalahan maupun keluhan terhadap pelayanan pertanahan yang tidak optimal. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam pengawasan laporan pelayanan publik pada Badan Pertanahan Nasional Kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara pada Badan Pertanahan Nasional Kota Medan mempunyai mekanisme kerja, yaitu Mekanisme Pelaporan Pengaduan Masyarakat, Mekanisme Tindakan Respon Pelayanan Pelaporan dan Mekanisme Pengawasan Pelayanan Publik secara Kelembagaan pada Lembaga/Badan Pelayanan Publik Pemerintah.
Title: Pengawasan Ombudsman Provinsi Sumatera Utara Di Badan Pertanahan Nasional Kota Medan
Description:
AbstractThe Ombudsman of the Republic of Indonesia has a role in conducting a survey of public service standards at the Medan City National Land Office and providing space for the public to submit problems and complaints about land services that are not optimal.
This research is descriptive qualitative in nature.
This study aims to determine the oversight of the Ombudsman of the Republic of Indonesia representing North Sumatra Province in supervising public service reports at the Medan City National Land Agency.
, Reporting Service Response Action Mechanism and Institutional Public Service Oversight Mechanism in Government Public Service Agencies/Agencies.
Abstrak Ombudsman Republik Indonesia berperan melakukan survey standar pelayanan publik di Kantor Pertanahan Nasional Kota Medan dan memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan permasalahan maupun keluhan terhadap pelayanan pertanahan yang tidak optimal.
Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam pengawasan laporan pelayanan publik pada Badan Pertanahan Nasional Kota Medan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara pada Badan Pertanahan Nasional Kota Medan mempunyai mekanisme kerja, yaitu Mekanisme Pelaporan Pengaduan Masyarakat, Mekanisme Tindakan Respon Pelayanan Pelaporan dan Mekanisme Pengawasan Pelayanan Publik secara Kelembagaan pada Lembaga/Badan Pelayanan Publik Pemerintah.

Related Results

Analisis Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Aceh Dan Dinas Pertanahan Aceh di Kota Banda Aceh
Analisis Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Aceh Dan Dinas Pertanahan Aceh di Kota Banda Aceh
Berdasarkan Pasal 253 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh menegaskan tentang peralihan status Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanaha...
OMBUDSMAN: STUDI PERBANDINGAN HUKUM ANTARA INDONESIA DENGAN DENMARK
OMBUDSMAN: STUDI PERBANDINGAN HUKUM ANTARA INDONESIA DENGAN DENMARK
The Ombudsman as a state institution has the duty to oversee the administration of the state, particularly in public services in order to realize good governance. Therefore the ins...
Pengawasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sumatera Utara Dalam Mewujudkan Fungsi Pengawasan APBD
Pengawasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sumatera Utara Dalam Mewujudkan Fungsi Pengawasan APBD
Pengawasan badan anggaran dalam melaksanakan fungsi pengawasan anggaranterhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijalankan dalam kerangkarepresentasi rakyat, dalam rangka me...
REPOSISI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN BAGI PENEGAKAN UU NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA
REPOSISI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN BAGI PENEGAKAN UU NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA
ABSTRAKPenelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dengan memaparkan serta m...
Pengawasan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat
Pengawasan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat
Penelitian ini mengkaji tentang peran Ombudsman RI perwakilan Sumatera Barat dalam konteks pengawasan pelayanan publik di seluruh kota dan kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Met...
Kedudukan Ombudsman Dan Kepatuhan Penyelenggara Negara Dalam Melaksanakan Rekomendasi Ombudsman (Study OMBUDSMAN Perwakilan Maluku Utara)
Kedudukan Ombudsman Dan Kepatuhan Penyelenggara Negara Dalam Melaksanakan Rekomendasi Ombudsman (Study OMBUDSMAN Perwakilan Maluku Utara)
The Ombudsman is one of the state agencies authorized to oversee public services in Indonesia based on the provisions of law number 37 of 2008. Therefore, this study aims to examin...
Peran Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat Sebagai Pengawas Bidang Pendidikan
Peran Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat Sebagai Pengawas Bidang Pendidikan
Penelitian ini dilatar belakangi adanya dugaan maladministrasi di bidang pendidikan pada tahun 2019 terkait penerimaan peserta didik baru, masalah pelaksaksanaan ujian nasional ber...

Back to Top