Pengawasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sumatera Utara Dalam Mewujudkan Fungsi Pengawasan APBD

Pengawasan badan anggaran dalam melaksanakan fungsi pengawasan anggaranterhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijalankan dalam kerangkarepresentasi rakyat, dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan anggaranDPRD Provinsi Sumatera Utara menjaring aspirasi masyarakat. Fungsipengawasan anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuanbersama terhadap rancangan Perda Provinsi tentang APBD Provinsi yang diajukanoleh Bupati. Tujuannya adalah untuk menganalisis pelaksanaan fungsipengawasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sumatera Utara dalammewujudkan fungsi pengawasan APBD. Pelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatanekspalantif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dandokumentasi yang dilakukan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Provinsi Sumatera Utara Adapun analisis data yang dilakukan denganmenggunakan teori Salamoen dan Nasri (2016:75) yaitu pengawasan melekat,fungsional, legislatif dan pengawasan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan BanggarDPRD Provinsi Sumatera Utara dalam mewujudkan fungsi pengawasan APBDsudah tergolong baik, namun masih terdapat beberapa kekurangan. Kekurangantersebut antara lain: Pengawasan Legislatif belum sepenuhnya dilaksanakandengan baik, dimana kurang dalam melibatkan partisipasi aktif dewan dalammemantau dan mengawasi kinerja pemerintahan menyebabkan APBD padaProvinsi Sumatera Utara masih sangat dibawah target yang ditentukan sehinggamasih menjadi sebuah pertanyaan mengapa anggaran yang mereka realisasikansangat rendah.