PENGAWASAN DPRD PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN DISTRIBUSI DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

DPRD memiliki fungsi pengawasan dalam berjalannya sebuah program atau peraturan yang telah ditetapkan agar tidak terjadi penyimpangan. Fungsi pengawasan dilakukan terhadap peraturan dan pelaksana kegiatan. DPRD sebagai lembaga eksternal dari BPPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja BPPRD khususnya pendapatan sektor pajak bumi dan bangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi pengawasan DPRD pada BPPRD di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan purposive sampling sebanyak tujuh orang, yaitu tiga orang anggota DPRD Kota Bandar Lampung, dua orang pegawai BPPRD dan dua orang ahli pajak. Hasil penelitian ini adalah: (1) Fungsi pengawasan DPRD pada BPPRD dengan menggunakan tipe pengawasan input, output dan perilaku (2) Pengawasan DPRD pada BPPRD dilakukan secara tidak langsung (3) Fungsi pengawasan DPRD pada BPPRD tentang pajak bumi dan bangunan melalui tiga proses yaitu menetapkan alat ukur, mengadakan penilaian dan tindakan koreksi. Berdasarkan hasil tersebut Pengawasan DPRD pada BPPRD lemah dikarenakan oleh pengawasan yang dilakukan baik input,output dan perilaku tidak sepenuhnya dilakukan, bentuk pengawasan yang dilakukan DPRD bersifat tidak langsung, pada proses pengawasan DPRD tidak menetapkan waktu pengawasan dan tindakan koreksi tidak tepat sasaran.