Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah Otonom. DPRD Kabupaten/Kota menjalankan beberapa fungsi, salah satunya adalah fungsi anggaran dimana DPRD mengelola perdebatan penguasaan daerah atas proyek APBD Kabupaten/Kota. Fungsi audit juga dilakukan oleh DPRD, dalam hal ini adalah pemeriksaan Tinjauan Kota Kabupaten serta Tinjauan Dana Kabupaten/Kota atas APBD. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pembahasan DPRD Tentang Tata Cara APBD Batu Bara Pada Tahun 2020 serta formulir persetujuan DPRD Terhadap rancangan APBD Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 yang diajukan Pemerintah Kabupaten Batu Bara. kewenangan DPRD untuk membahas dan mengesahkan RAPBD di provinsi yang berada di bawahnya didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kas Daerah, yang berbunyi: “(1) PPK-SKPD menyiapkan keuangan daerah. laporan SKPD untuk tahun anggaran yang bersangkutan dan disampaikan kepada Bupati melalui PPKD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan bagi pemerintah publik. Salah satu tugas dan wewenangnya adalah mengarahkan pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 154. Tujuannya adalah mewujudkan pemerintahan yang efisien, bersih, dan mandiri, bebas dari berbagai praktik yang berindikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah Otonom. DPRD Kabupaten/Kota menjalankan beberapa fungsi, salah satunya adalah fungsi anggaran dimana DPRD mengelola perdebatan penguasaan daerah atas proyek APBD Kabupaten/Kota. Fungsi audit juga dilakukan oleh DPRD, dalam hal ini adalah pemeriksaan Tinjauan Kota Kabupaten serta Tinjauan Dana Kabupaten/Kota atas APBD.