Javascript must be enabled to continue!
Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Jalan H.R Soebrantas Kota Pekanbaru
View through CrossRef
The unresolved problem of street vendors on H.R. Soebrantas Street is a dilemma. City planning problems and public order disturbances are always caused by the presence of street vendors. The Pekanbaru City Civil Service Police Unit, which assists the regional government in securing and enforcing regional government policies specifically in the field of public order, has often carried out enforcement for the sake of controlling, which is a supporting element for the regional government's duties. secure and implement regional government policies specifically in the field of public order. This research aims to determine the performance of the Civil Service Police Unit in controlling street vendors on Jalan H.R Soebrantas, Tampan/Binawidya District, Pekanbaru City. Apart from that, this research aims to determine and analyze the inhibiting factors in the process of controlling street vendors by the Civil Service Police Unit on Jalan H.R Soebrantas. This research uses Agus Dwiyanto's theory which uses indicators: Productivity, Service Quality, Responsiveness, Responsibility and Accountability. This research method uses qualitative methods and descriptive research which was carried out at the Pekanbaru City Civil Service Police Unit Office and on Jalan H.R Soebrantas. From the results of measurements of each sub-indicator of the research carried out, it can be stated that street vendor control activities by civil service police units have been implemented but are included in the Ineffective and Not Optimal category because there are still obstacles faced in the field, namely: lack of awareness among Street vendors understand Pekanbaru city regional regulations, lack of space to relocate traders on Jalan H.R Soebrantas, no monitoring post to supervise street vendors, and lack of facilities and infrastructure for controlling street vendors
Title: Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Jalan H.R Soebrantas Kota Pekanbaru
Description:
The unresolved problem of street vendors on H.
R.
Soebrantas Street is a dilemma.
City planning problems and public order disturbances are always caused by the presence of street vendors.
The Pekanbaru City Civil Service Police Unit, which assists the regional government in securing and enforcing regional government policies specifically in the field of public order, has often carried out enforcement for the sake of controlling, which is a supporting element for the regional government's duties.
secure and implement regional government policies specifically in the field of public order.
This research aims to determine the performance of the Civil Service Police Unit in controlling street vendors on Jalan H.
R Soebrantas, Tampan/Binawidya District, Pekanbaru City.
Apart from that, this research aims to determine and analyze the inhibiting factors in the process of controlling street vendors by the Civil Service Police Unit on Jalan H.
R Soebrantas.
This research uses Agus Dwiyanto's theory which uses indicators: Productivity, Service Quality, Responsiveness, Responsibility and Accountability.
This research method uses qualitative methods and descriptive research which was carried out at the Pekanbaru City Civil Service Police Unit Office and on Jalan H.
R Soebrantas.
From the results of measurements of each sub-indicator of the research carried out, it can be stated that street vendor control activities by civil service police units have been implemented but are included in the Ineffective and Not Optimal category because there are still obstacles faced in the field, namely: lack of awareness among Street vendors understand Pekanbaru city regional regulations, lack of space to relocate traders on Jalan H.
R Soebrantas, no monitoring post to supervise street vendors, and lack of facilities and infrastructure for controlling street vendors.
Related Results
PENGARUH MASA KERJA DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL-PP) KABUPATEN INDRAGIRI HULU
PENGARUH MASA KERJA DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL-PP) KABUPATEN INDRAGIRI HULU
The purpose of this research is to examine the influence of the working life and leadership for employee performance in Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) Office Kabupaten Indr...
Analisis Kualitatif Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kota Mataram
Analisis Kualitatif Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kota Mataram
Pedagang kaki lima adalah pedagang dengan kemampuan modal yang relatif kecil yang berusaha dibidang produksi dan penjualan barang-barang/jasa-jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup me...
EFEKTIVITAS KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN SABU RAIJUA
EFEKTIVITAS KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN SABU RAIJUA
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektifitas kinerja satuan polisi pamong praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kabupaten Sabu Raijua. Metode yang digunakan d...
Tata Kelola Kelembagaan Pedagang Kaki Lima Sekitar Pasar Di Kota Kendari
Tata Kelola Kelembagaan Pedagang Kaki Lima Sekitar Pasar Di Kota Kendari
The condition of street vendors in Kendari City is currently not as crowded as cities in other provinces, but the trend of the number of street vendors is increasing every year. Th...
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA
Tulisan ini membahas tentang administrasi publik khususnya tentang implementasi kebijakan publik. Kasus yang akan diteliti adalah permasalahan Pedagang Kaki Lima.Jenis penelitian y...
Pengoptimalan Jalur Pejalan Kaki dari Stasiun Ampera ke Kawasan Wisata Ampera di Kota Palembang
Pengoptimalan Jalur Pejalan Kaki dari Stasiun Ampera ke Kawasan Wisata Ampera di Kota Palembang
Pejalan kaki adalah istilah dalam transportasi yang digunakan untuk menjelaskan orang yang berjalan di lintasan pejalan kaki baik dipinggir jalan, trotoar, lintasan khusus bagi pej...
Evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Jawa Timur
Evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Jawa Timur
Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah aktivitas dengan menggunakan modal sedikit yang berusaha pada bidang produksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dalam melakukan a...
Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan Di Kelurahan Besusus Barat Kota Palu
Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan Di Kelurahan Besusus Barat Kota Palu
Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran bagaimana Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan Di Kota Palu khususnya di Kelurahan Besusu Barat. Dasar...

