Politik Hukum Zakat di Indonesia

The purpose of this study is to determine the political dynamics of zakat law in Indonesia from the Orde Lama, Orde Baru, and Reformasi. The research method used is descriptive-analytic. The results of the study show that the political upheaval of the zakat law from the Orde Lama, Orde Baru and Reformasi experienced a significant shift even though in the course of the political law of zakat, it was stagnant in the Soekarno and Soeharto regime. It has happened because in these two regimes stated zakat was only considered as one of the religious institutions is even considered as an Islamic religious ritual without seeing the benefits of zakat from the aspect of improving people's welfare. Reformasi era brought fresh air for Muslims as evidenced by the presence of Law no. 38 of 1999 concerning the management of zakat, but the law has not been able to accommodate the ideal management of zakat so that the reaction of the Islamic community, in general, urges the government to immediately revise the law. From this pressure, the government and the DPR enacted Law no. 23 of 2011 concerning the management of zakat,Keywords: Zakat; Legal Policy; Indonesia Abstrak.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dinamika politik hukum zakat di Indonesia dari rezim Orde Lama, rezim Orde Baru dan Reformasi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa pergolakan politik hukum zakat dari Orde Lama dan Orde Baru serta Reformasi mengalami pergeseran yang cukup signifikan walaupun dalam perjalanan politik hukum zakat mengalami stagnansi di rezim Soekarno dan Soeharto. Hal tersebut disebabkan karena dalam dua rezim menilai zakat hanya dianggap sebagai salah satu pranata agama bahkan dianggap sebagai ritual agama Islam tanpa melihat manfaat zakat dari aspek peningkatan kesejahteraan masyarakat. Era reformasi membawa angin segar bagi umat Islam terbukti dengan hadirnya UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, namun dalam UU tersebut belum mampu mengakomodir pengelolaan zakat yang ideal sehingga muncul reaksi masyarakat Islam pada umumnya mendesak pemerintah untuk segera merevisi UU tersebut. Dari desakan tersebut pemerintah dan DPR mengundangkan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.Kata Kunci: Zakat; Politik Hukum; Indonesia